Mengutip  katadata.co.id, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memprediksi bahwa insiden politik uang akan kembali terjadi pada Pileg 2019. Ia bahkan menyebut, fenomena politik uang pada Pemilu 2019, lebih besar dibanding yang terjadi pada 2014 silam.

OTT yang dilakukan KPK terhadap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso seakan membenarkan prediksi tersebut. Bowo ditangkap bersama dengan 400.000 amplop berisi uang yang siap digunakan untuk serangan fajar. Kasus tersebut kemudian juga menyeret nama Nusron Wahid sebagai pihak yang diduga memberi perintah.

Selain itu, di daerah penulis sendiri, politik uang merupakan hal wajar apabila ingin mengambil hati rakyat kecil. Bagi masyarakat desa, amplop dari para caleg dianggap sebagai rezeki yang harus diterima dan disyukuri, sebab fenomena tersebut hanya terjadi lima tahun sekali.

Sikap yang demikian tersebut memang sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi kita. Namun, apa yang diperbuat oleh pemilih tersebut merupakan imbas dari kinerja para caleg terpilih, yang lupa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melihat fenomena di atas, penulis merasa miris dan sedih. Pemilu seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan perubahan yang lebih baik di masa depan. Namun, apa jadinya jika wakil yang dipilih sudah melakukan kecurangan sejak awal?

Dengan mekanisme seperti sekarang, tidak bisa dielakkan bahwa biaya politik kita sangat mahal. Dosen penulis sempat bertanya kepada salah satu calon legislatif terkait besaran biaya pemilu. Menurutnya, untuk maju sebagai caleg, minimal harus siap mengeluarkan uang miliaran rupiah.

Kita tidak ingin kejadian ditangkapnya 41 anggota DPRD Kota Malang terulang kembali di tempat lain. Namun, apabila dari awal sudah curang, tentu hasil akhirnya sudah bisa diprediksi. Untuk itulah, perlu untuk kemudian kita mengkaji kembali apa yang salah dengan sistem yang ada sekarang.

Sistem Multipartai

Dengan sistem multipartai seperti sekarang, penulis sendiri merasa bingung untuk menentukan pilihan terhadap calon legislatif. Bagaimana tidak, dari satu partai saja kita disuguhkan begitu banyak calon legislatif yang dapat dicoblos.

Memang benar bahwa dengan banyaknya partai politik, diharapkan dapat menampung semua kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh partai yang berlandaskan pada nilai-nilai islam, diharapkan mampu menampung aspirasi dari golongan umat islam.

Namun, apabila kita kembali menilik kepada mekanisme pileg, banyaknya pilihan tersebut sepertinya membuat masyarakat letih untuk menelusuri rekam jejak masing-masing calon. Akibatnya, masyarakat ogah untuk menggunakan hak pilihnya, dengan alasan tidak kenal dengan calon tersebut.

Banyaknya pilihan tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas calon legislatif. Masih banyak calon legislatif yang belum dirasakan kontribusinya oleh masyarakat. Justru orang – orang yang sudah nyata memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak bisa maju menjadi calon karena terkendala modal.

Ketatnya persaingan antar caleg serta minimnya kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, seakan menjadi alasan bagi sebagian caleg untuk menggunakan strategi politik uang. Dengan senjata itulah ia dapat mengalahkan para pesaingnya.

Penyediaan Fasilitas Kampanye oleh KPU

KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan mampu untuk menyediakan wadah kampanye bagi caleg. Maksud penulis adalah KPU seharusnya berani mengambil peran sebagai fasilitator kampanye para caleg secara otoriter. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghemat biaya kampanye.

Akan tetapi, mekanisme tersebut akan tersasa efektif apabila jumlah caleg tidak terlalu banyak. Dengan kondisi caleg yang begitu banyak seperti sekarang, KPU akan kewalahan melakukan tugas tersebut, serta caleg pun tidak akan merasa puas.

Untuk itulah sistem penyederhanaan partai penting untuk mendukung upaya tersebut. Tentu saja, penyederhanaan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak berserikat dan berkumpul serta berorganisasi yang telah dijamin konstitusi.

Dengan adanya mekanisme kampanye yang hanya dilaksanakan oleh KPU, seseorang yang tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, akan berpikir dua kali untuk mencalonkan diri. Begitupun sebaliknya, mekanisme tersebut akan menguntungkan bagi meraka yang sudah dikenal akan kontribusinya.

Kesadaran Politik Masyarakat

Bagi masyarakat yang berpendidikan dan taat agama, suara politik mereka tidak bisa dibeli dengan uang. Bagi mereka, indikatornya adalah gagasan serta rekam jejak para caleg. Untuk masyarakat seperti ini, politik uang merupakan perbuatan tercela yang mencederai proses demokrasi.

Namun, bagi masyarakat desa yang kebanyakan awam terhadap masalah politik, aksi bagi-bagi amplop dianggap merupakan wujud keseriusan serta perhatian para caleg kepada masyarakat. Bahkan di sejumlah daerah, masyarakat sendiri yang membaginya.

Untuk itulah, penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dan KPU, harus lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi anti politik uang. Sosialisasi tersebut penting untuk terus dilakukan, terutama disaat mendekati hari pencoblosan seperti sekarang.

Masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di desa, punya prinsip dalam menjalani hidup bermasyarakat. Suatu perbuatan yang sudah umum dan lazim dilakukan secara berulang – ulang, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kebiasaan baik.

Untuk itulah, sikap anti terhadap politik uang harus terus digaungkan. Selain itu, partai politik juga mempunyai peran penting dalam mencetak kader yang berintegritas dan bermoral. Partai politik harus lebih selektif dalam mencalonkan kadernya.

Pada akhirnya, untuk meniadakan politik uang dalam sistem demokrasi kita, diperlukan sinergisme antara masyarakat, partai politik, serta penyelenggara. Pemilu tanpa politik uang merupakan awal yang baik untuk menghasilkan pemimpin yang bermoral dan berintegritas.