“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” - Bung Karno

Ironi Negeri Pancasila

Mulai dari Sabang hingga Merauke, suku Jawa-Batak-Minang-Dayak-Betawi-Asmat, Agama Islam-Kristen-Hindu-Buddha-Konghucu. Manakah dari salah satu unsur SARA tersebut yang dapat menggambarkan Indonesia secara utuh? Bagaimanakah kita bisa mereduksi kekayaan ragam bangsa Indonesia pada salah satu unsur atau golongan saja?

Siapapun tahu bahwa Indonesia tanpa kebhinnekaan, bagaikan tubuh tanpa roh. Yang perlu kita renungi adalah mengapa kita sukarela menggadaikan keharmonisan NKRI untuk perebutan kekuasaan yang hanya akan tetap menjadi perebutan antar elit yang berada dan memiliki akses dalam sistem?

Padahal, kekuasaan pada akhirnya tidak dimiliki oleh rakyat. Ironisnya, mereka menggunakan politik identitas (SARA) sebagai strategi efektifnya, padahal keragaman SARA di Indonesia ini menjadi way of life dari kehidupan bernegara kita, yang termaktub dalam sila ke-3 Pancasila: “Persatuan Indonesia”.

Namun, apakah kita bisa tetap bersatu apabila kita dengan begitu mudahnya terprovokasi dan ditunggangi oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi? Karena sekarang ini saja, konflik horizontal dan aksi kekerasan kerap terjadi di berbagai daerah. 

Tanpa kita sadari, bibit-bibit intoleransi dan ekstremisme telah mengejewantah ke dalam bentuk aksi-aksi nirnurani, salah satunya adalah aksi persekusi.

Menangkap sisi oksimoron di balik persekusi

Maraknya konflik horizontal di beberapa bagian negeri ini dalam beberapa dekade terakhir, menunjukkan bahwa keharmonisan sosial antar pemeluk agama berada pada masa suramnya.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang mewakili pola kehidupan religius bangsa Timur, berbeda dari bangsa Barat yang memisahkan religiusitas dengan kehidupan bernegaranya, terlihat dari diterapkannya sila pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Namun jauh dari idealisme tersebut, istilah “homo homini lupus” ala Thomas Hobbes nampaknya justru banyak dipertontonkan oleh pribadi maupun kelompok yang mengaku dirinya ber-Tuhan.

Kendati di Indonesia kelompok intoleran sudah bermunculan, memuncaknya konflik antar pemeluk agama akhir-akhir ini sebetulnya tidak semata-mata muncul begitu saja, melainkan karena ada pemicu yang membuat api konflik menyala kian besar, yakni kepentingan politik segelintir penguasa. Mereka menumbuhkan politik kebencian pada kandidat pesaing dengan didasarkan oleh faktor etnis atau agama. 

Masyarakat yang tersulut politik kebencian ini pun pada akhirnya menghadirkan semangat penaklukan atas pihak yang berbeda.

Praktik politik kebencian ini salah satunya mewujud ke dalam bentuk fenomena persekusi. Kasus persekusi ini makin memanas terutama setelah muncul kasus penistaan agama yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pilkada Jakarta.

Siapa yang menduga politik kebencian yang ditabuh saat pergelaran politik, justru berdampak hingga ke akar-akar sosial lainnya. Padahal sesungguhnya persekusi ini menjadi salah satu bentuk kebencian sekelompok intoleran yang kemudian dikapitalisasi menggunakan politik kebencian atas nama seluruh umat, meskipun nyatanya disebabkan oleh perbedaan pilihan politik.

Persekusi atas nama agama menjadi sebuah gerakan yang digalakan oleh kelompok ekstremis secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, dengan memberikan hukuman berupa kekerasan baik verbal maupun non-verbal, hingga ancaman secara langsung maupun di dunia maya, terhadap orang-orang yang dianggap telah mencemooh tokoh ataupun unsur agama lainnya.

Para pelaku persekusi ini menjadikan gerakan "membela agama" sebagai justifikasi bagi segala tindakan nirnurani yang mereka lakukan. Padahal jika dicermati, ber-agama mengindikasikan ada eksistensi Yang Esa. 

Jika praktik persekusi ini dilekati isu-isu agama, maka hal ini hanyalah oksimoron belaka, karena aksi persekusi atas nama agama sejatinya menegasi sifat-sifat ke-Ilahian Sang Hakim semesta, dan menjauhkan diri dari esensi dari ber-Tuhan.

Bagaimana tidak? Ketika melakukan aksi kekerasan tersebut, orang-orang merasa dirinya paling benar, perlu menghakimi, bahkan menyingkirkan yang dianggap "tidak benar". Padahal sesungguhnya tidak ada agama yang mengajarkan kebenaran dengan melakukan kekejaman pada sesama manusia. Sebaliknya, agama datang di tengah masyarakat dengan misi menyebarkan kedamaian.

Jika dahulu orang meneriakkan agama sebagai misi perdamaian, namun kini banyak orang yang berteriak atas nama agama justru melakukan tindakan yang tidak baik untuk mewujudkan kepentingannya, entah itu untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan lainnya dengan menyebarkan ujaran kebencian, melakukan persekusi, melakukan tindak kekerasan, hingga terorisme.

Itulah fakta yang terjadi saat ini. Dan ironisnya, hal itu terjadi di negara yang sangat menghargai nilai-nilai toleransi seperti di Indonesia. Bukankah ini oksimoron (kiasan yang memiliki dua ide yang kontradiktif)? 

Selain itu, agama secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta:  “A” yang berarti “tidak”, dan “Gama” yang berarti “kacau”. Dengan demikian, agama bisa dikatakan sebagai pedoman yang menghindarkan manusia dari kekacauan, dan mengantarkan manusia pada keteraturan dan harmoni. Namun faktanya, persekusi atas nama agama jauh dari kesan harmoni.

Oksimoron berikutnya terkait dengan penyelenggaraan aksi persekusi di negara yang menjunjung nilai demokratis, yakni Indonesia. Melihat pola dan alasan dibalik aksi tersebut, bukankah akan muncul kemudian pertanyaan yang menegaskan apakah persekusi bermotif agama menjunjung prinsip teokrasi, atau demokrasi?

Padahal masyarakat luas termasuk para pelaku persekusi tersebut pun tahu bahwa Indonesia merupakan negara penganut prinsip demokrasi, dimana hak, kewajiban dan perlakuan setara bagi seluruh rakyatnya. Bukan prinsip teokrasi yang memberlakukan hukum Tuhan dalam kitab suci secara total dalam tata atur pemerintahan, dan para organisasi keagamaan yang memegang kendali pemerintahan.

Akan tetapi, terlepas dari berbagai oksimoron yang melekat pada aksi persekusi, penting bagi kita masyarakat untuk memahami bahwa mempertaruhkan kerukunan sesama manusia apalagi dengan saudara se-tanah air untuk kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan adalah sebuah kesia-siaan.

 "kalah jadi abu, menang jadi arang, sedang yang berkepentingan keruk keuntungan".

Menuju Kedewasaan Beragama

Praktik beragama dewasa ini semakin mengeringkan makna spiritualitas manusia. Apalagi dengan adanya kasus persekusi atas nama agama yang marak terjadi menunjukkan banalitas karena para pelaku tunduk pada aturan sewenang-wenang yang dilancarkan kelompok intoleran, dan dilakukan dengan cara yang barbar.

Istilah banalitas kejahatan pertama kali dikemukakan dalam buku The Banality of Evil oleh Hannah Arendt seorang filsuf politik asal Jerman, pada saat ia meliput sidang di Yerusalem pada tahun 1961 terkait Adolf Eichmann, seorang perwira militer Nazi yang dianggap memiliki andil terhadap pembunuhan orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi di Jerman. 

Peran Eichmann dalam tragedi genosida tersebut adalah mengatur transportasi jutaan orang-orang Yahudi dari seluruh Eropa ke dalam kamp-kamp konsentrasi Nazi.

Pertama kali Arendt melihat Eichmann, ia tak menyangka bahwa kejahatan bisa mengambil rupa orang baik-baik, karena sosok Eichmann berbanding terbalik dengan yang dipersepsikan oleh orang Israel; bahwa ia merupakan orang yang brutal dan memiliki dendam kepada orang Yahudi.

Dalam persidangannya, Eichmann mengaku bahwa ia hanya mematuhi perintah atasannya, sehingga tak ada rasa bersalah atau beban. Institusi militer menilai sikap kepatuhan sebagai suatu dedikasi, dan ia pun menjalankan tugasnya sesuai instruksi. 

Namun, Eichmann sama sekali tidak sadar bahwa akibat dari "dedikasi"nya tersebut memberi kontribusi besar dalam melancarkan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, bagaimana bisa Eichmann yang telah mengetahui ia mendapat sebuah peranan yang akan membawanya pada kejahatan, masih dapat melakukan tugasnya tanpa merasa bersalah? Inilah yang disebut Arendt sebagai banalitas kejahatan, yakni situasi dimana kejahatan tidak lagi di pandang sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang wajar, bahkan memang seharusnya terjadi.

Menurut Arendt, ketidak-kritisan dalam menilai sesuatu dan disfungsi pertimbangan nurani, menjadi faktor yang pendukung terjadinya banalitas kejahatan. Enggan berpikir kritis dalam artian; melibatkan eksistensi dirinya sebagai subjek etis dengan fenomena kejahatan yang ia lakukan.

Jika pandangan Hannah Arendt tersebut ditarik relevansinya pada fenomena persekusi atas nama agama di Indonesia, maka akan sangat jelas terlihat bahwa para pelaku persekusi tersebut terjebak dalam kondisi banalitas kejahatan, sama seperti Eichmann. 

Persekusi yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan agama dalam segala kegiatannya, justru menjadi pihak yang menyebarkan kebencian, serta menganggap bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan karena merasa begitu yang seharusnya.

Sebetulnya, komunitas garis keras ini bukanlah orang-orang bodoh. Namun, mereka mengalami ketidakberpikiran, dimana mereka enggan dan gagal untuk melihat dan membayangkan perasaan orang lain. Karena keengganan tersebut, mereka telah menutup pertimbangan etis dan empati yang melibatkan dirinya dengan masyarakat yang ia persekusi.

Akibatnya, mereka tidak mampu melihat orang lain sebagai sesama manusia, yang memiliki hak-hak asasi yang sama. Sikap inilah yang nantinya menopang terjadinya diskriminasi; mulai dari tindakan meniadakan atau mengecilkan peran seseorang di masyarakat, karena latar belakang SARA yang dimilikinya.

Tak kita sangka, ketidakkritisan berpikir hal-hal yang menyangkut agama seringkali membawa kita pada fanatisme buta. Sehingga seringkali orang berkepentingan justru memanfaatkannya. Padahal, Tuhan sendiri telah menganugerahkan manusia akal untuk berpikir dan hati nurani, agar kita tidak terjatuh pada pemujaan berlebihan dan membenci setengah mati berlebihan akan sesuatu, yang sama-sama berbahaya bagi kehidupan manusia.

Konflik kemanusiaan terkait aksi persekusi yang muncul akibat adanya unsur intoleransi dan ekstremisme, merupakan sebuah pertanda bahwa masyarakat kita belum memiliki kedewasaan moral keagamaan. Dan usaha mengakhiri banalitas kejahatan persekusi membutuhkan langkah pendewasaan diri dalam beragama, yakni dengan mengontemplasikan nilai-nilai religius dengan kondisi kehidupan di sekitar kita. Karena kita tidak hidup sendiri, melainkan bersama yang lain.

Kontemplasi akan esensi agama yang dipadu dengan keseimbangan antara berpikir kritis dan hati nurani merupakan langkah awal untuk mendewasakan diri dalam beragama. Karena seringkali sentimen tabu berpikir kritis agama dalam sosial juga menyumbang andil besar atas fenomena kekerasan atas nama agama.

Juga diperlukan dialog dan pikiran yang terbuka pada pemahaman agama lain. Selain itu, juga penting bagi kita memahami pentingnya distansi dalam merefleksikan agama. Karena tanpa distansi, refleksi, dialog, dan evaluasi, maka bahaya fanatisme dan radikalisme akan selalu ada.

Seorang penulis asal jepang Keiji Nishitani dalam bukunya “Religion and Nothingness” mengungkapkan, jika kita masih melihat agama hanya dari kegunaannya, maka kita perlu membenahi persepsi kita tentang agama. Menurutnya, agama dalam hidup manusia jangan di pertimbangkan sebagai pendukung keteraturan sosial hingga pedoman moral publik, melainkan sebagai sebuah jalan spiritualitas manusia.

Menurut Nishitani, Agama baru dapat menjadi jalan spiritualitas hanya ketika manusia telah sampai pada kondisi dimana ia telah berhasil menghilangkan nilai dari sesuatu atas dasar kepentingan dan utilitasnya.

Hal serupa ternyata menjadi perhatian dari Søren Kierkegaard, seorang filsuf asal Denmark. Ia mengkritisi bagaimana ritus-ritus keagamaan mulai menuju kekosongan. Ia menolak cara beragama secara kolektif tanpa ada otentisitas diri dalam memaknai agamanya, yang dapat menjadi cikal bakal banalitas.

Bagi Kierkegaard, beragama merupakan dialog pribadi yang terus menerus antara manusia dengan Tuhannya, dimana seluruh aspek kehidupan terlibat di dalamnya. Dan langkah pertama yang diperlukan untuk itu adalah dengan mengeliminir nilai-nilai pragmatis yang dilekatkan pada agama.

Kita sebagai masyarakat dari negara yang mengakui eksistensi Tuhan, adalah penting bagi kita untuk mengontemplasikan kembali apa kehendak Tuhan melalui keberadaan dan perbedaan agama di tengah-tengah kehidupan bersosial manusia.

Diharapkan pendewasaan kita dalam menggali esensi agama dan ke-Tuhanan, baik secara pribadi, kolektif; melalui edukasi maupun kontemplasi individual; akan menerangi kehidupan kita di berbagai aspek lainnya, termasuk dalam kehidupan bersosial-politik.

Dengan mencapai kedewasaan (keseimbangan antara pola pikir rasional, nurani, dan religi) dalam memaknai kehidupan beragama, diharapkan kita dapat lebih tulus dalam merayakan perbedaan. Indonesia tidak perlu menjadi sekuler untuk bisa membentuk situasi sosial-politik yang damai dan bebas konflik SARA. 

Kita masih bisa menjadi negara yang harmonis meski memiliki ragam perbedaan SARA, serta keberlangsungan perbedaan teologi tetap terjaga dengan saling menjaga, memahami, dan menghargai.