Pada 2005/2006 kuping kita tentu sering mendengar jeritan hati seorang pria yang ditinggal minggal kekasihnya. Sri, nama sang kekasih itu. Pergi begitu saja meninggalkan sejuta cerita dan mungkin juga, seprei yang masih mendekap erat bau keringatnya.

“Sri, kapan kowe bali?” (Sri, kapan kau kembali?)

Hingga tulisan ini sampai di hadapan anda, kabar Sri belum juga terdengar lagi. Entah masih hidup atau sudah meredup; Sri kini menjadi misteri.

Andai saja Sri hidup di negara maju, tentu tak akan sulit mengungkap ke mana Sri minggat. Terutama dengan begitu majunya teknologi informasi saat ini, sungguh begitu mudah menemukan Sri. Adalah internet, puncak teknologi yang disebut mampu membuat luasnya bumi menjadi begitu mepet. Apa yang terjadi di bagian bumi yang lain dapat segera diketahu oleh orang-orang, mungkin juga termasuk Sri, di bumi bagian lain.

Dalam perkembangannya, internet nyatanya digunakan untuk berbagai tujuan. Tak hanya soal mencari informasi untuk dicopy-paste di skripsi, atau jualan sambil sesekali stalking mantan; internet juga digunakan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Di antara beberapa jenis kejahatan yang paling sering dilakukan di internet adalah terorisme dan human trafficking, termasuk di antaranya adalah child pornography.

Untungnya, pemerintah di beberapa negara maju sigap dengan hal ini. Mereka sudah punya tim khusus yang akan membongkar jaringan penjahat ini dan menjebloskan mereka ke penjara untuk waktu yang cukup lama. Di penjara, mereka tak akan bisa pameh pose-pose aneh di sosial media, ceklak-ceklik makanan untuk dipamerkan, atau sekedar upload foto dengan caption yang aneh dan tidak nyambung. Modyar kowe!

Melalui seperangkat kebijakan, pemerintah di negara-negara maju dapat meretas segala informasi tentang warganya melalui koneksi internet. Pemerintah menguasai data-data personal warganya, bukan hanya soal alamat atau tanggal lahir, tapi bahkan soal hal-hal yang seharusnya bersifat rahasia. Sebenarnya, sih, pemerintah tak melulu harus melakukan investigasi njelimet untuk mendapat info warganya, karena banyak informasi warga yang justru diberikan secara sekarela tanpa perlu diminta.

Lihat saja di media sosial, orang-orang ramai menuliskan biografinya dengan lengkap. Tak sedikit bahkan yang mengunggah aktifitas harian agar bisa dilihat banyak orang. Hal ini tentu memudahkan ‘tugas’ pemerintah untuk memantau warganya dari balik meja kerja. Tak perlu capek-capek investigasi, tinggal buka Facebook sambil ngopi, ceklik-ceklik dikit, dapat deh informasi.

Penak jaman iki to?

Untuk alasan lain, beberapa negara rupanya juga memberlakukan kebijakan yang lebih ekstrim. Mereka merasa perlu mengawasi gerak-gerik setiap warganya secara lebih dekat, bukan untuk membangun suasana akrab; mereka hanya ingin merasa hebat! Di negara-negara ini, kamera pengawas dipasang di mana-mana, jumlahnya lebih banyak dari bintang di lautan (bintang di langit, woy!). Tak ada lagi gerak-gerik warganya yang tak terpantau pemerintah.

Mereka beralasan, hal ini semata demi meningkatkan keamanan. Sebab, dengan adanya banyak kamera dan pemanfaatan berbagai kemajuan teknologi, mereka mengklaim bisa menghentikan kejahatan bahkan sebelum itu terjadi. Meski diketahui juga, teknologi seperti ini juga sangat rawan menjebol batas privasi warganya.

“Well, pada akhirnya kita akan sadar bahwa privasi tinggalah ilusi,” demikian kata salah seorang ahli di bidang teknologi terkait yang saya temui.

Soal privasi yang tinggal ilusi, sepertinya memang sudah tiba saatnya; silakan saja. Yang menjadi permasalahan adalah ketika privasi tersebut dipolitisasi. Informasi pribadi warga disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang penuh sesak dengan intrik kejahatan. Saat ini terjadi, kita akan menyaksikan banyak orang ditahan lantaran kejahatan yang hanya sekedar ia pikirkan, bukan ia lakukan (thought crime).

Kita pun sudah menyaksikan banyak kejadian soal ini, yakni tentang orang-orang yang dipenjara hanya lantaran status di sosial media.

Maka bisa jadi, hayalan Orwell tentang rezim politik yang dikuasai kelompok elit bernama Inner Party menjadi benar saat ini. Dalam novelnya yang terbit tahun 1984 tersebut, Orwell berkisah tentang kelompok Inner Party yang jijik terhadap indivualisme dan melarang thought crime (kejahatan pikiran). Untuk melawan kejahatan pikiran, Inner Party menciptakan Polisi Pikiran yang bertugas mengawasi pikiran warga dan menghukum warga yang memiliki pola pikir ilegal.

Pemerintah bisa saja berusaha setengah mampus untuk membongkar privasi warganya, namun warga akan tetap punya cara untuk menjaga rahasianya. Salah satunya tentu si mbak Sri. Hingga kini tak ada yang tahu keberadannya. Ia tetap menjadi misteri di tengah berbagai klaim negara maju tentang teknologi yang ‘katanya’ bisa membongkar semua misteri.

Sri adalah pahlawan dalam urusan menjaga kerahasiaan. Ia tetap keukeh tak berbagi informasi pribadi yang ia anggap privasi. Sri seolah sedang mengirim pesan kepada pemerintah agar fokus saja memenuhi hak warganya tanpa menyelipkan pelanggaran di dalamnya.

“Makanya, tak usah sok galak di media; sana hafalin Pancasila!” begitu pesan mbak Sri yang kini telah beralih nama menjadi Samsuri dan tinggal di Boyolali.