Setelah mata uang Amerika atau Dolar Amerika menggantikan emas dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional yang disepakati oleh 45 negara di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat pada Juli 1944, sejak saat itu dolar dipakai banyak negara sebagai alat transaksi di pembayaran ekonomi global.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di dunia, banyak negara-negara yang menyimpan devisanya dalam bentuk dolar. Tak heran setiap kebijakan ekonomi yang diambil Amerika selalu berdampak pada ekonomi global.

Amerika Serikat (AS) selalu diuntungkan dalam melakukan transaksi globalnya. Contohnya di tahun 2006 ketika ekonomi domestik mereka mengalami defisit, AS dapat menunda biaya beban penyesuaian global tanpa harus menukar mata uangnya. Hal ini didukung pula dengan kekuatan moneter di negara tersebut.

Kekuatan moneter negaranya mendukung perkembangan ekonomi domestik untuk menghindari biaya beban penyesuaian global. Dalam hal ini, AS dengan kekuatan ekonominya sudah sejak lama menentukan posisinya sebagai negara yang sangat berpengaruh di kancah perekonomian global.

Di sisi lain, AS selalu menggunakan keunggulannya ini sebagai senjata politik untuk menekan negara tertentu untuk mendapatkan keuntungan melebihi apa yang sudah disepakati dalam perjanjian ekonominya. Lebih ekstrem, AS tidak segan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi untuk mencapai tujuan ini. 

Senjata politik ini memang lebih murah daripada perang yang membutuhkan biaya logistik yang besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini hegemoni ekonomi AS di bawah pemerintahan Presiden Trump lebih proteksionis terhadap ekonomi domestiknya dengan tidak terlalu mementingkan menjaga setiap kerja sama ekonomi internasionalnya.

Banyak yang menilai kebijakan Trump yang agresif dalam menjatuhkan sanksi ekonomi ini akan merugikan AS. Terlebih perang tarif dagang yang tidak hanya mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi tapi juga berdampak pada perekonomian negara lain.

Meskipun mata uang AS menjadi acuan setiap transaksi perdagangan dunia, AS harus mempertimbangkan kesepakatan perjanjian ekonomi yang telah berjalan sebelumnya, terutama yang sudah banyak menguntungkan.

Egoisme AS yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran pada Mei 2018 lalu yang sebelumnya sudah dicabut dalam perjanjian nuklir tahun 2015 oleh 5 negara adidaya lainnya: Inggris, Cina, Perancis, Jerman, dan Rusia. Sanksi yang menargetkan sektor energi, dirgantara, perbankan, dan perkapalan dengan tujuan untuk memaksa Iran menandatangani perjanjian baru terkait program nuklir.

Sanksi Ekonomi memang salah satu senjata AS dan juga negara lain yang digunakan dalam hubungan antarnegara untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kekuatan ekonomi negara maju bisa menjadi hal besar yang harus diperhitungkan dalam hubungan internasional. 

Khususnya bagaimana AS menggunakan kekuatan Ekonomi sebagai senjata politik untuk menekan Iran supaya mau menuruti keinginannya. Agenda ambisius yang dilakukan AS tidak lain untuk menunjukan kepemimpinan globalnya dalam percaturan politik internasional.

Liberalisasi ekonomi yang sudah dilakukan AS tidak lain demi untuk mencapai tujuan memperkuat posisi geopolitik-ekonominya. Dalam definisinya, geopolitik-ekonomi adalah penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional (Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, 2016).

Jika geopolitik menjelaskan dan memprediksi kekuatan suatu negara secara keseluruhan; teritori, perkembangan ekonomi, kapabilitas militer, dan lain-lain, lain dengan geopolitik-ekonomi yang di mana negara membangun dan menggunakan kekuatannya lebih spesifik dalam faktor ekonomi daripada kepentingan negara secara geografis.

Konstelasi geopolitik ekonomi bisa berubah karena adanya kekuatan-kekuatan ekonomi baru, seperti Cina saat ini yang bersaing secara ekonomi menunjukan kekuatannya. Ketegangan AS dan Cina dalam perekonomian global membuat Cina perlahan tidak lagi menggunakan dolar sebagai acuan transaksi globalnya, namun sudah menggunakan Yuan sebagai alat transaksi globalnya dengan negara lain.

Seperti dilansir CNN Indonesia bahwa IMF di 2015 lalu resmi memasukkan Yuan atau Renimbi sebagai dana cadangan global atau SDR (Special Drawing Right). Ini menjadi bentuk pengakuan dunia internasional terhadap kekuatan ekonomi Cina yang berhasil memosisikan kekuatan ekonominya secara global. Kekuatan ekonomi baru Cina ini diyakini akan mengubah geopolitik-ekonomi global yang didominasi AS setelah sekian lama.

Tak heran jika AS mengambil langkah agresif terhadap Cina dalam perang dagang. Bentuk kekhawatiran ini wajar karena AS sebagai kiblat segala kemajuan dunia merasa kepemimpinan globalnya akan terancam.

Sebaliknya, jika AS tidak mempertimbangkan ulang setiap kebijakan ekonominya yang cenderung agresif dan provokatif yang saat ini dilakukan Trump, AS akan menjadi raksasa kekuatan ekonomi yang kesepian dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menjaga hubungan baik dengan negara-negara sekutu lewat perjanjian perdagangan dan ekonomi sangat penting agar interdependensi antarnegara tercipta sehingga kebijakan akan dipertimbangkan dan tidak merugikan negara-negara sekutu.

AS dengan kekuatan militernya bisa saja mengambil langkah perang untuk mencapai berbagai tujuan ekonominya. Akan tetapi, ketimbang mengambil jalan perang yang akan pasti mengeluarkan dana yang banyak, yang harus diperhatikan AS adalah strategi diplomasi ekonominya di mana harus mampu membuat kemungkinan terciptanya jalur ekonomi baru demi peningkatan ekonomi AS di masa yang akan datang dan menjaga hubungan baik yang sudah ada.

AS dengan kekuatan moneternya diharapkan dapat mendorong kekuatan ekonomi domestiknya dan dalam waktu yang bersamaan dapat mendorong perekonomian negara lain yang menggunakan dolar sebagai alat transaksi pembayarannya. AS sebagai negara maju harusnya bisa menciptakan kesempatan serta mendorong sistem ekonomi global yang berkelanjutan.

Referensi