Hari ini (4/4) lanjutan persidangan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasuki episode ke-17. Para saksi ahli dari berbagai kalangan pun sudah dihadirkan, baik oleh pihak pelapor maupun pengacara Ahok. Hasilnya, tidak ada argumen kuat bahwa Ahok telah menodai agama dan ulama. Sebaliknya, dari berbagai persidangan yang digelar justru membuktikan bahwa Ahok tidak menista agama. Setidaknya, kita bisa melihat dari beberapa argumen kuat berikut ini.

Pertama, ucapan Ahok bukan dimaksudkan untuk para ulama, melainkan untuk para oknum politisi yang kerap memanfaatkan Surat Al-Maidah 51 secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada. Surat Al-Maidah Ayat 51 sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit politik, karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar masyarakat dengan konsep ‘seiman’ memilihnya.

Kedua, secara politis, tidak logis seorang yang mencalonkan diri untuk pemilu akan dengan sengaja menghina simbol sakral dari agama yang dipeluk mayoritas para pemilihnya, kecuali yang bersangkutan diam-diam berniat ingin kalah atau ingin dipidana. Kita tahu, warga muslim di DKI Jakarta mencapai sekitar 83% atau 8,34 juta jiwa. Artinya, suara umat Islam sangat menentukan siapa gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Ketiga, secara psikologis, tidak ada unsur kesengajaan bahwa Ahok berniat menodai agama. Saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu, warga yang menyaksikan bertepuk tangan riuh atas apa yang disampaikannya. Menurut ahli psikologi Sosial, Risa Permana, tepuk tangan berarti penerimaan warga terhadap apa yang disampaikan Ahok. Tepuk tangan adalah simbol gubungan erat antara warga dengan Ahok.

Keempat, secara historis, Ahok memiliki latar belakang kehidupan yang Islami. Ahok sejak kecil sudah dekat dan banyak berinteraksi dengan warga muslim, termasuk dengan keluarga angkatnya, Almarhum Haji Andi Baso Amier. Ahok juga belajar dari guru-gurunya yang taat beragama Islam. Pembelajaran itu dilakukan sejak kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Otomatis Ahok mengenal al-Qur’an dan tahu bagaimana harus menghormati ayat-ayat suci al-Qur’an. Ahok juga hasil didikan ulama Islam di lingkungannya, termasuk Ulama Besar, Almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Ahok memang lahir dari keluarga non-Muslim, yaitu Indra Purnama dan Buniarti Ningsih (Tioeng Kim Nam dan Bun Nen Caw), akan tetapi Ahok juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam yang taat asal Bugis bernama Haji Andi Baso Amier dan Hj. Misribu binti Acca. Mereka saling menyayangi dan menghormati walaupun memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tuduhan menista agama kepada Ahok tidak valid karena kalimat yang diambil hanya sedikit saja, tanpa melibatkan konteks historis kehidupan, reaksi masyarakat di Kepulauan Seribu, dan kondisi sekitar kondisi sekitar. Oleh karena itu, penetapan terdakwa terhadap Ahok adalah tindakan gegabah, sebab tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.

Apalagi, MUI yang mengeluarkan sikap keagamaan tidak melakukan klarifikasi (tabayyun) terlebih dahulu. Semestinya MUI bisa memanggil Ahok untuk menanyakan apa yang dimaksud ucapannya di Kepulauan Seribu. Karena prinsip dalam hukum Islam harus mengedepankan praduga tidak bersalah. Seseorang melakukan sesuatu tidak hanya diukur dari kesengajaannya, tetapi juga diukur dari mengapa dia melakukan itu, dan tidak bisa dijawab oleh video.

Salah Kaprah

Selama ini tuduhan penodaan agama terhadap Ahok bersumber dari salah kaprah menggunakan surat al-Maidah 51. Mereka yang menggunakan surat al-Maidah 51 memiliki tiga kesalahan. Pertama, memaknai kata awliya sebagai pemimpin. Padahal, sejumlah kitab tafsir tidak satupun yang menafsirkan awliya dengan pemimpin. Umumnya kitab-kitab tafsir mu’tabarah menafsirkan dengan pertemanan dan perlindungan. Bahkan terjemahan Kementerian Agama adalah “teman setia”. Dan ayat tersebut turun dalam konteks perang, bukan dalam konteks damai.  

Kedua, menggunakan surat al-Maidah 51 tetapi mengingkari ayat lain. Padahal, surat Al-Maidah ayat 51 tak bisa dipisahkan dari surat Al-Mumtahanah ayat 8. Menurut Rois Syuriah PBNU, KH. Masdar F. Mas’udi, kedua ayat ini harus dilihat secara holistik atau keseluruhan.  Dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan bahwa “Tidak boleh non-muslim dipilih sebagai (Auliya’) yang memerangi dan mengusir kamu dari negeri kamu sendiri.” Dalam hal ini jelas sekali Ahok tidak mengusir dan memerangi masyarakat DKI Jakarta.

Ketiga, Surat al-Maidah 51 tidak turun dalam konteks pemilihan kepala daerah, melainkan turun setelah peristiwa Perang Uhud, yaitu saat Bani Qaynuqa’ memerangi Rasulullah SAW, di mana umat Islam kalah dalam peperangan. Sebagian dari mereka meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan Nasrani.  Ayat tersebut dimaksud larangan bagi umat Islam untuk meminta tolong kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk meraih kemenangan dalam perang.

Oleh karena itu, umat Islam seharusnya lebih arif menghadapi situasi di mana propaganda dan provokasi kebencian sangat masif tersebar mutakhir ini. Umat Islam jangan sampai terpancing emosinya karena ulah oknum politisi maupun agamawan yang kerap mempolitisasi agama. Kasus ini juga peringatan bagi para politisi agar tidak menggunakan ayat-ayat suci dalam kegiatan politik, karena itu bisa berakibat fatal. Demi marwah keadilan di negeri ini, Ahok harus bebas dari kasus dugaan penistaan agama ini.