Agama adalah kebutuhan primer dalam kerangka ontologi manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan untuk mengetahui dan memahami kehendak Tuhan. Lewat agama kita menangkap nilai-nilai moral, kita mengekspresikan rasa syukur, menjalankan ibadah, serta mengimplementasi sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan bersama.

Manusia adalah makhluk yang tidak betah hidup dalam rahasia, tatkala ilmu pengetahuan tidak mampu memberi jawaban atas hidupnya maka agama tempat yang tepat untuk menjawab hal-hal yang bersifat metafisik. Tujuan agama adalah untuk kita mengetahui kehendak Tuhan. 

Thomas Aquinas memberi dua jalan untuk menangkap moral Ilahi, yakni melalui Lex Naturalis dan Lex Devina. Lex Naturalis, berisi prinsip-prinsip moral baku (yang terbentuk atas partisipasi Allah dalam dunia) yang ditangkap melalui akal dan intuisi intelektual. Sedangkan Lex Devina berisi hukum Tuhan yang terekam lewat wahyu dan termasuk yang tertulis dalam Kitab Suci.

Ada beberapa orang bingung dalam cara bernegara mana yang harus diutamakan apakah kehendak Tuhan atau kehendak negara. Harus diciptakan distingsi yang jelas agar penerapan kehendak Tuhan atau kehendak negara tidak salah alamat. 

Negara itu wajib mengakui dan menghormati, serta menjamin hak-hak orang beragama, karena itu amanat konstitusi kita. Negara tidak boleh mengotak-atik nilai-nilai dalam agama karena itu wilayah privat manusia.

Sebaliknya seseorang tidak boleh semena-mena menggunakan agama sebagai dasar pembenaran cara bernegara dan cara berpolitik. Karena di dalam moralitas publik berlaku persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Misalnya seseorang tidak mungkin mengatakan bahwa lampu merah tidak berlaku baginya karena tidak diatur dalam Kitab Suci. Terlepas dari apa pun agamanya jika seseorang melanggar lampu merah pastilah harus diberi sanksi.

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam konteks Indonesia, apakah perbedaan agama menyebabkan munculnya konflik? Sedikit banyak kita gagal mendefinisikan problem-problem yang muncul dalam republik ini. Akibatnya asumsi publik selalu digiring untuk mendefinisikan problem sosial, problem politik secara linear sebagai problem yang berkenaan dengan agama. 

Semacam dalam sistem kognisi kita terdapat kuldesak untuk melihat dan menerjemahkan itu sebagai problem sosial atau politik. Problem ini muncul karena kita krisis pikiran, selanjutnya krisis politik akhirnya kita tidak berusaha kritis mencari jalan keluar malah memilih potong kompas yang lebih menyesatkan daripada menolong.

Perbedaan agama itu tidak bisa ditafsirkan sebagai sumber konflik. Munculnya konflik itu justru saat ada paksaan dari agama yang satu terhadap agama yang lain. 

Misalnya saja seorang Kristen meminta kepada orang Hindu untuk mengubah tata cara peribadatannya, jelas di situ akan timbul konflik. Terlihat menggelikan jika ada tukar tambah iman dalam cara beragama kita. 

Paksaan itu tidak berdasar sama sekali dan tentu mencabik kehidupan bersama. Serasa mengakui heterogenitas agama namun keragaman agama hendak dibuat homogen demi terciptanya persatuan dan kesatuan, itu pandangan yang sangat naif.

Jika ingin mengetahui suatu konflik harus dilihat kondisi objektif dan kondisi subjektif (provokator). Kalangan buruh yang terjamin haknya dan mendapatkan upah yang layak oleh perusahaan serta pelayanan yang diberikan memperlakukan buruh sungguh-sungguh sebagai manusia, tidak akan mudah menerima propaganda untuk mogok.

Karena keadaan hidup dan kerja mereka relatif memuaskan (kondisi objektif). Mereka akan sangat memperhitungkan, jangan-jangan jika mereka ikut mogok malah kehilangan pekerjaannya.

Sebaliknya jika kondisi objektif mereka buruk, seperti gaji buruh terlalu rendah, pelayanan yang diberikan bersifat diskriminatif, hak-hak mereka diabaikan, sementara mereka tahu bahwa keuntungan perusahaan meningkat, suasana ini akan mudah menjadi propaganda yang diciptakan oleh beberapa orang (kondisi subjektif) yang pandai mengajak dan menyuarakannya. 

Kiranya perlu dipertimbangkan kondisi objektif dan kondisi subjektif (provokator) dalam memahami suatu konflik.

Di tengah berbagai konfrontasi kepentingan tentu kita memerlukan perangkat keras dalam meminimalisirnya yaitu dengan hukum. Hukum sebagai alat negara dalam menciptakan ketentraman, keadilan, kepastian menjamin hak-hak seseorang. 

Hukum tak pernah melihat apa agamanya, apa status sosialnya, apa jabatannya, yang ia lihat adalah kesalahan baik itu culpa maupun alpha yaitu barangsiapa merenggut kemerdekaan orang lain maka ia layak untuk dihukum.

Hukum tak bisa hadir sebagai seni mempertahankan nilai-nilai jika para penegaknya tidak bisa mempertahankan nilai-nilai. Dalam psikologi kita mengenal teori wilayah struktur kepribadian versinya Sigmund Freud maka kita mampu menilai cara kerja para penegak hukum dalam kerangka teori itu, apakah penegak hukum bekerja berdasarkan id, ego, atau superego. 

Seseorang yang bekerja berdasarkan id dan ego pasti akan menyelewengkan tugas yang diembannya begitupun penegak hukum, karena id itu berarti bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, dan ego berarti bekerja berdasarkan prinsip realitas. 

Kita pasti mampu membayangkan dengan kemampuan kognisi, bagaimana jika seseorang yang keutamaannya adalah kesenangan dan ego. Namun jika penegak hukum bekerja berdasarkan superego maka ia akan mampu mempertahankan nilai-nilai yang luhur dalam penegakannya.

Hukum sebagai imperatif mengandaikan bahwa ia termasuk di dalam etika deontologis. Etika deontologis itu menuntut suatu keharusan yang berkaitan dengan benar atau salah (tidak berdasarkan tujuan yang bersifat pragmatis atau ontologis) karena hukum itu hasil dari konsensus bersama. 

Maka tidak perlu diributkan mengenai mana yang harus menjadi keutamaan dalam cara bernegara apakah kehendak Tuhan atau kehendak negara, karena Tuhan juga tidak membenarkan kesalahan seseorang, begitupun hukum kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan hukum yang efektif hanya akan tercipta jika dijalankan oleh orang-orang yang memiliki moralitas.

Paling penting adalah menghormati hak-hak orang lain, menghargai pilihan orang lain terlepas dari apa pun agamanya. Jangan sampai kita menjadi orang beragama yang justru membawa petaka bagi yang lain, tetapi jadilah orang beragama yang bermoral dalam cara bernegara maupun cara berhukum, karena orang yang gagal di bidang moral berarti ia gagal menjadi manusia.