Partisipasi politik tidak hanya terdiri dari tindakan positif, tetapi juga terdiri dari tindakan negatif, termasuk tindakan kekerasan dan melangar hukum. Partisipasi politik yang kongkrit terdiri dari kesempatan memilih dan berkampanye selama pemilu. 

Di samping itu, partisipasi juga bisa berbentuk melakukan lobi, demonstrasi, mogok, protes, petisi, pawai, boikot dan bahkan kekerasan politik. Kegiatan ini bisa jadi dilakukan secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dalam bentuk partai politik (poltical society), civil society seperti organisasi profesi dan organisasi massa, maupun kelompok-kelompok primordial, seperti etnis dan wilayah. 

Partisipasi politik menjadi salah satu indikator demokrasi, sehingga semakin banyak partisipasi pada umunya dianggap sebagai sesuatu yang baik; dan sebaliknya, semakin kurang partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. 

Dalam masyarakat yang plural dan multikultur, memenuhi semua aspirasi dan kepentingan bukanlah merupakan hal yang mudah. Ini berarti bahwa beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipenuhi dan hal ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak memuaskan, yang kemudian dapat mengarah kepada protes atau bahkan konflik dan kekerasan antar anggota kelompok sosial atau politik. 

Hal ini dijadikan dalih oleh pemerintah Orde Baru untuk membatasi partisipasi rakyat ini oleh sebagian besar pemerintahan otoriter di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha menghilangkan konflik tersebut dengan meniadakan partai-partai oposisi dan menganggap oposisi ini tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan kriritk-kritik terhadap pemerintah yang diekspresikan oleh individu maupun organisasi juga sering dianggap sebagai opisisi, dan oleh karenanya harus ditekan.

Jatuhnya pemerintah Orde Baru dan munculnya era reformasi, yang mendukung demokrasi secara substantif, memberikan kebebasan warga untuk berekspresi dan berasosiasi sebagai bagian dari partisipasi politik, termasuk kritik dan oposisi terhadap pemerintah. Pemerintah di era reformasi tidak membatasi partisipasi politik rakyat, melainkan mengarahkan agar aspirasi itu bisa tersalurkan dengan baik melalui fungsionalisasi secara optimal partai-partai politik dalam melakukan peran komunikasi politik (sosialisasi politik serta artikulasi dan agregasi kepentingan); dan kelompok-kelompok masyarakat warga (civil society) dalam melakukan perannya sebagai interest group dan pressure group

Di samping itu, proses politik dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum dan pengambilan kebijakan publik yang dilaksanakan secara bebas dan terbuka dimaksudkan untuk membuat konflik seperti itu dapat dikelola dan diselesaikan secara beradab melalui badan legislatif dan yudikatif. Pemilu-pemilu yang telah berlangsung di era reformasi cukup baik dan demokratis, sehingga Indonesia dinilai sebagai negara demokratis tersebesar ketiga di dunia, meski dalam beberapa hal masih muncul kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, seperti kecurangan, manipulasi suara, politik uang, konflik dan sebagainya.

Di masa-masa awal era reformasi, banyak pemimpin Muslim terkemuka mendirikan partai politik baru. Pembentukan partai politik Islam ini sempat menjadi bahan diskusi dan perdebatan di antara para pemimpin dan intelektual Muslim sendiri serta kalangan pengamat politik dan politisi. 

Pendirian partai Islam ini dianggap sebagai bagian dari artikulasi atau perjuangan aspirasi umat Islam, yakni untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup mereka pada umumnya, dan untuk meningkatkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bahkan hal ini juga dianggap sebagai bentuk jihad dalam melalakukan amr ma’ruf nahy munkar melalui jalur politik. Dalam kenyataannya, partai-partai Islam itu mengalami fluktuasi dalam dukungan umat. 

Hasil pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung menunjukkan bahwa partai-partai Islam pada saat ini kurang mendapatkan dukungan yang besar dari umat. Berkurangnya dukungan terhadap partai-partai Islam itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain: 

(1) mayoritas umat tidak lagi memahami Islam sebagai ideologi politik sebagai hasil dari kebijakan deidelogisasi politik pada masa Orde Baru, (2) ada perubahan karakteristik pemilih menjadi lebih rasional dari pada emosional, dan lebih pragmatis dari pada idealis, termasuk adanya gejala politik uang (money politics), (3) keuangan (modal) dan kepemimpinan partai-partai nasionalis relatif lebih kuat dibandingkan dengan partai-partai Islam;

(4) munculnya konflik internal partai Islam yang berakhir pada pemecatan atau pemisahan diri pihak-pihak yang berbeda pendapat, meski konflik semacam ini juga terjadi pada partai-partai nasionalis, (5) partai-partai nasionalis mengakomodasi aspirasi dan kepentingan umat Islam, (6) partai-partai nasionalis juga mengakomodasi sejumlah pemimpin Islam masuk ke dalam partai-partai nasionalis.

Terlepas dari faktor-faktor tersebut di atas, dukungan umat akan menguat kembali, jika partai-partai Islam itu mampu merespon aspirasi umat dengan tepat serta menunjukkannya dalam program-program kongkrit, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Di samping itu, komitmen partai-partai Islam terhadap aspirasi khusus (partikular) tetap diperlukan, yang disertai dengan rumusan-rumusan yang lebih rasional dan kontekstual dengan kondisi di Indonesia. 

Dalam beberapa kasus, perjuangan aspirasi khusus ini justru dilakukan oleh partai nasioanalis, seperti lahirnya sejumlah Perda bernuansa syari’ah yang umumnya diinisiasi oleh Golkar dan Partai Demokrat. Respons dan komitemen ini merupakan bagian dari fungsi partai dalam melakukan agregasi dan artikulasi politik. 

Di samping itu, diperlukan pula komitmen partai untuk melakukan sosialisasi etika dan sistem politik yang demokratis dan beradab, yang dicontohkan dalam perilaku politik para politisi partai-partai Islam tersebut. Komitmen yang terakhir ini merupakan bagian dari fungsi partai dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik, yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi kritis terhadap sikap dan prilaku pejabat publik yang kurang menunjukkan pemerintahan yang bersih (clean governance) serta kebijakan-kebijakan publik yang tidak atau kurang membela kepentingan rakyat kebanyakan.

Sebenarnya perjuangan aspirasi umat itu tidak selalu berbentuk partai politik Islam, melainkan juga melalui organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan. Di Indonesia, terdapat banyak ormas keagamaan, bahkan di antaranya ada yang sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan dan sampai kini masih tetap menunjukkan eksistensinya dalam dedikasi terhadap umat dan bangsa Indonesia, seperti Ulama Nahdlatul (NU) dan Muhammadiyah. 

Organisasi-organisasi massa Islam itu bisa berperan sebagai civil society atau kelompok kepentingan (interest group) yang dapat ikut ambil bagian dalam proses membuat kebijakan publik serta mengkritisi kebijakan publik yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan aspirasi umat. Bahkan pada masa Orde Baru ormas-ormas Islam merupakan kelompok masyarakat yang paling konsisten dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, di saat-saat lembaga parlemen dan masyarakat politik tidak berdaya melakukannya.

Meski di era reformasi ini umat Islam dapat mengekspresikan aspirasinya dengan bebas tanpa ada tekanan dan ancaman serta banyak aspirasi umat yang diakomodasi oleh negara, ormas Islam masih bisa bersikap kritis terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Di samping itu, terdapat pula kelompok atau organisasi Islam yang melakukan oposisi terhadap negara, karena negara ini belum melaksanakan syari’at Islam secara kaffah

Di antara kelompok oposisi ini ada yang sangat radikal dan ekstrem, yang tetap menolak dan tidak mau terlibat dalam sistem yang ada, termasuk dalam pemilihan umum yang dianggap sebagai sistem thaghut (setan). Dengan demikian, hubungan politik umat Islam dan negara/pemerintah di era reformasi ini mengambil bentuk yang bervariasi, yakni ada yang kooperatif, kritis, oposisi dan bahkan antagonistik.