Permasalahan energi di bidang perminyakan masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan mengingat besarnya pengaruh bahan bakar migas dalam kehidupan masyarakat. Minyak atau BBM merupakan energi yang lebih banyak dikonsumsi dibandingkan dengan penggunaan gas. 

BBM sendiri mengalami fluktuasi harga yang semakin lama kian memberatkan masyarakat. BBM memberikan pengaruh yang besar terhadap fluktuasi -umumnya kenaikan- harga kebutuhan masyarakat, terutama harga sembako yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Namun, kontrol terhadap harga minyak dalam negeri tidak hanya dipegang oleh pejabat publik. Harga minyak dalam negeri umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Konteks geopolitik yang memengaruhi fluktuasi minyak dunia menjadi tantangan bagi negara kita untuk berdaulat dalam bidang energi, khususnya perminyakan.

Ini merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai pemerintah. Kedaulatan energi adalah hak negara dalam menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Kedaulatan Energi dan Tantangan bagi Indonesia

Dalam mencapai kedaulatan energi, dibutuhkan empat indikator, yaitu ketersediaan sumber pasokan (availability), kemampuan untuk membeli atau daya beli yang dikorelasikan dengan pendapatan nasional per kapita (affordability), adanya akses bagi pengguna energi (accessibility), dan bertahan untuk jangka panjang (sustainability). 

Kemandirian energi ialah kemampuan negara untuk mengelola keanekaragaman energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Industri hulu migas merupakan penyumbang kedua terbesar APBN 2018 setelah sektor pajak, yaitu sebesar Rp240 triliun (Jatim Tribunnews, 2019). Namun, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2018, pengelolaan sumber minyak dalam negeri kita lebih banyak dikuasai oleh asing ketimbang perusahaan negeri sendiri atau National Oil Company (NOC), yaitu Pertamina. 

Pertamina hanya memproduksi 35% dari total produksi minyak nasional dibandingkan dengan swasta asing yang menguasai sebesar 65%. Berikut rincian produksi minyak mentah di Indonesia: Chevron Indonesia 30%, Mobil Cepu Ltd 25%, Pertamina EP 10%, Total E&P Indonesie 7%, PHE-ONWJ 4%, CNOOC SES 4%, Petronas Carigall Ketapang 2%, Medco Natuna 2%, VICO 2%, dan lain-lain 4% (Oil and Gas in Indonesia Investment and Taxation Guide 2018).

Secara historis, situasi bermula dari tahun 2005 di mana angka konsumsi minyak lebih tinggi ketimbang hasil produksi, sehingga Indonesia resmi menjadi importir minyak dan hengkang dari OPEC. Sementara itu, hasil produksi mengalami penurunan dikarenakan tidak ditemui cadangan minyak baru. 

Kementerian ESDM memperkirakan cadangan minyak dalam negeri akan habis pada tahun 2030 dengan asumsi produksi minyak konstan 800.000 barel per hari tanpa ditemukannya lagi cadangan minyak baru (CNBC Indonesia, 2018). Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan terbukti minyak bumi sebanyak 3,3 miliar barel di mana bukan jumlah cadangan yang melimpah. 

Bila dibandingkan dengan cadangan terbukti minyak dunia, jumlah tersebut hanya setara dengan 0,2 persen. Reserve Replacement Ratio (RRR) Indonesia, yakni rasio berapa banyak minyak yang diambil terhadap berapa banyak cadangan minyak yang ditemukan masih rendah, yaitu hanya 50%. Indonesia dua kali lebih banyak mengambil daripada menemukan, sementara negara-negara tetangga RRR-nya banyak yang di atas 100%.

Bila kita bandingkan dengan Malaysia, Petronas sudah jauh lebih unggul dari Pertamina. Padahal, sejak Petronas didirikan pada tahun 1974, mereka berguru pada Pertamina yang lebih dulu berdiri pada 1968 hasil dari penggabungan PN Pertamin dan PN Permina yang sejarahnya bermula dari PT Minyak Nasional Rakyat pada tahun 1945. 

Konsep murid mengungguli guru mungkin tepat kita tujukan ke dua NOC ini karena, sejak 2007, posisi Petronas meroket ke nomor 17 dunia, sementara Pertamina merosot ke nomor 30 berdasarkan data dari Petroleum Intelligent Weekly (CNBC Indonesia, 2018).

Dengan adanya fakta tersebut, sulit rasanya untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah mencapai kedaulatan energi dalam bidang bahan bakar minyak. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana Indonesia dapat mencapai kedaulatan energi jika sebagian besar cadangan minyaknya dikuasai oleh pihak asing?

Sistem Kontrak Kerja Migas

Jika kita telaah lebih dalam mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi industri hulu minyak bumi, ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan modal, sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan. 

Karena eksplorasi merupakan pekerjaan yang bersifat high cost dan high risk, pemerintah membuka sistem kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak yang memiliki modal besar, sumber daya manusia yang mumpuni, dan teknologi yang canggih dan mampu meminimalisasi risiko kerja. Sehingga, melalui sistem ini, pemerintah tidak perlu mempertaruhkan APBN dan negara tidak menanggung kerugian jika eksplorasi yang dilakukan tidak berhasil karena seluruh modal dan risiko ditanggung oleh perusahaan kontraktor.

Negara akan mendapat keuntungan jika ditemukan cadangan minyak yang komersil oleh perusahaan kontraktor yang selanjutnya diterapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini menggunakan perbandingan 85% untuk pemerintah dan 15% untuk perusahaan kontraktor dengan pengembalian biaya operasi atau cost recovery dalam bentuk hasil produksi migas (SKK Migas, 2014).

Sengketa Migas dan Solusi yang Ditawarkan

Bila ditarik ke atas, kebijakan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (UU Migas) memicu banyak perdebatan karena dianggap sangat pro-asing. Namun dengan adanya UU Migas, Pertamina ditempatkan sejajar dengan perusahaan swasta yang hanya sebagai investor. 

Dalam UU Migas, skema bisnis migas yang semula Business to Business (Perusahaan negara dengan kontraktor) berubah menjadi Government to Business (Pemerintah yang diwakili BP Migas dengan kontraktor). BP Migas adalah Badan Pelaksana Migas yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang kini berubah nama menjadi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus). SKK Migas inilah yang sekarang bertindak sebagai regulator. 

Hal ini sangat riskan karena jika terjadi perselisihan dan pemerintah mendapat tuntutan hukum, persoalannya harus diselesaikan di pengadilan internasional; dan jika pemerintah dinyatakan bersalah, aset-aset negara dapat langsung disita. 

Selain itu, masih banyak persoalan dalam UU Migas yang secara umum menyebabkan terbukanya pintu liberalisasi sektor migas, ditambah dengan rumitnya birokrasi untuk mencapai kesepakatan dalam pengelolaan suatu blok migas. Jika pada UU sebelumnya, Pertamina bertindak sebagai regulator atau pemegang monopoli sehingga skema liberalisasi sektor minyak dan gas tidak terjadi.

Berdasarkan persoalan tersebut, lantas apa yang dapat kita tawarkan sebagai solusi untuk mencapai kedaulatan energi bahan bakar minyak?

Setidaknya ada tiga hal yang harus kita tempuh bersama pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalahan energi di atas. Pertama, revisi UU Migas pada pasal-pasal riskan yang dapat menimbulkan skema liberalisasi minyak dan gas. 

Kedua, pengalihan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas karena secara statistik jumlah produksi gas nasional dibandingkan jumlah konsumsinya per hari lebih besar dari pada minyak bumi. Produksi minyak bumi sebesar 850 ribu barel, sedangkan konsumsinya mencapai 1,5 juta barel. Sementara produksi gas mencapai 1,45 juta barel dengan konsumsi sebanyak 800 ribu barel per hari. 

Dan yang ketiga, yaitu memaksimalkan penelitian dan penggunaan potensi energi baru terbarukan (EBT), seperti mikro hydro, biomassa, energi surya, energi angin, dan energi nuklir. Dengan langkah-langkah tersebut, sangat diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dalam bidang energi seperti yang kita impikan hingga saat ini.