Dalam nota kesepahaman MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jelas tertera bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.

Namun kenyataannya, pasca perdamaian, rasa saling curiga masih saja muncul di antara kedua belah pihak. Hal ini membuat rasa cinta dan jiwa nasionalis untuk Indonesia pun menjadi barang langka di bumi serambi mekkah ini.

Rasa curiga ini muncul, bukan tanpa alasan, mengingat begitu banyak permasalahan politik bahkan permasalahan ekonomi Aceh terjadi dikarenakan permasalahan internal antara Aceh dengan Indonesia.

Di sisi lain, sejarah membuktikan bahwa ada begitu banyak ketidakadilan perlakuan politik dan ekonomi oleh pemerintah Pusat terhadap Aceh, salah satunya yang akhir-akhir ini mencuat kembali ke permukaan terkait RPP tentang pengelolaan Migas sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan UU PA yang belum kunjung disahkan, padahal di satu sisi, rakyat Aceh akan sangat dirugikan apabila RPP Migas  ini belum disahkan juga.

Sikap pertentangan, perselisihan, dan kecurigaan ini pun muncul tidak hanya dari para elit politik Aceh, tetapi juga dari masyarakatnya. Hal ini terlihat dari sikap reaktif kita terhadap permasalahan terkait perlakukan tidak mengenakkan dari aparat polisi Sumut terhadap warga Aceh di perbatasan Aceh-Sumut beberapa waktu lalu. Kita mengecamnya sebagai bentuk ketidakpedulian negara terhadap penderitaan rakyat Aceh.

Melihat kasus ini, kembali mengingatkan kita akan kasus tukang parkir asal Aceh di Monas (Monumen Nasional) Jakarta yang dibakar oleh oknum TNI awal tahun 2015 yang lalu. Kedua kasus ini cukup membuat geram warga Aceh dan jiwa nasionalisme kita kembali dipertaruhkan.

Melihat dengan perspektif yang berbeda, Sometime we need to look at life from different perspective”, kadang kita perlu melihat kehidupan dengan cara berpikir yang berbeda, begitu kutipan salah satu kata mutiara yang tepat untuk menyingkapi kasus-kasus yang menempatkan posisi rakyat Aceh di posisi yang tidak mengenakkan ini

Apabila kita berpikir dengan sudut pandang yang lain bahwa ini merupakan bentuk perilaku oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, maka pasti kita tidak akan mengeneralisasikan bahwa semua yang di luar Aceh bersikap tidak adil terhadap rakyat Aceh dan sikap semata-mata menyalahkan pemerintah pusat pun bisa dihindari sehingga kita bisa dengan bijak memilah milih mana antara kepentingan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Hubungan sosial antara Aceh dan Indonesia selayaknya tidak menjadi barang taruhan dalam permasalahan ini. Keprihatinan seharusnya bisa tumbuh di hati kita semua karena secara tidak tersirat ini akan mengakibatkan Aceh semakin jauh dari Indonesia. Siapa yang harus disalahkan ketika melihat realita bahwa semakin hari rasa memiliki “Indonesia” semakin hilang dari dalam diri ureung Aceh?

Nasionalisme Aceh dan nasionalisme Indonesia (meminjam istilah Kamaruzzaman Bustamam) hendaknya bisa berjalan beriiringan mengingat Aceh masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hubungan sosial antara Aceh dan Indonesia perlu ditingkatkan.

Bila permasalahan politik antara pemerintah Pusat dan Aceh sudah begitu mendarah daging, setidaknya masyarakat Aceh masih terbuka pikirannya dan tidak bersikap reaktif terhadap peristiwa-peristiwa yang mengkaitkan Aceh dengan orang lain di luar Aceh.

Perlu adanya upaya peningkatan hubungan sosial antara orang Aceh dengan Indonesia, kalau memang kita tidak mau dibilang merasa asing di bangsa sendiri. Toh kita sudah berkomitmen akan memelihara perdamaian ini dengan segala upaya yang bisa kita lakukan.

Upaya ini pun tidak bisa dilakukan oleh sebelah pihak saja, karena sama seperti hubungan dua orang kekasih. Cinta bertepuk sebelah tangan akan berakibat fatal terhadap hubungan sosial keduanya, dan akan lebih fatal lagi kalau tiba-tiba pihak ketiga datang membuat hubungan sosial yang baru coba ditumbuhkan kembali ini merenggang, pemerintah pusat pun hendaknya bisa memahami betul kondisi ini.

Pemerintah Pusat selayaknya memprioritaskan hubungan sosial ini, kalau tidak mau kehilangan Aceh untuk kedua kalinya. Misalnya, apabila beberapa pemerintah luar negeri menetapkan mahasiswa Aceh sebagai prioritas untuk mendapatkan beasiswa dari negara mereka seperti beasiwa AAS dari Australia, Daad dari Negara Jerman, Fullbright dan Aminef dari AS, dan lain sebagainya, maka Pemerintah pusat pun semestinya bisa berbuat lebih dari yang dilakukan oleh pemerintah luar negeri ini.

Mengakrabkan kembali Aceh dengan Indonesia

Beberapa program pemerintah seperti program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setiap tahunnya merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memperkenalkan Indonesia kepada anak-anak Aceh. Dengan ini, anak-anak Aceh bisa lebih mengenal orang-orang Indonesia di luar Aceh dan bersikap bijak membawa nama baik Aceh dengan memperbaiki pandangan orang-orang terhadap Aceh di luar sana.

Begitu pula dengan komitmen pemerintah Aceh memberikan beasiswa untuk mahasiswa Aceh melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di dalam negeri. Sudah merupakan salah satu upaya yang sangat baik dalam mendukung hubungan sosial antara Aceh dengan Indonesia, terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2014, mahasiswa Aceh yang kuliah di pulau Jawa dengan beasiswa dari Pemerintah Aceh mencapai 989 orang (serambi, 26/2/2014).

Dengan ini, bukan hanya kemampuan di bidang masing-masing yang dapat ditingkatkan, namun diharapkan mahasiswa/i ini bisa menjadi agen Aceh yang baik untuk orang-orang di Pulau Jawa dan sebaliknya mereka bisa membuka cakrawala nasional rakyat Aceh, hingga hubungan sosial dan jiwa nasionalisme Indonesia bisa kembali ditumbuhkan.

Hanya saja, jumlah quota beasiswa dalam negeri ini hendaknya bisa lebih ditingkatkan lagi ke depan agar semakin banyak mahasiswa Aceh yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang Indonesia di luar Aceh. Pemerintah pusat pun sudah selayaknya memberikan dukungan penuh untuk program beasiswa ini baik dukungan moril maupun materil.

Akhirnya, harapan penulis, semoga saja di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini nantinya bisa kembali mendekatkan Aceh dengan Indonesia, dari segi politik, budaya, ekonomi dan sosial pastinya. Karena walau bagaimanapun juga, toh kita tidak bisa memungkiri bahwa Aceh masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga!*