Kemarin sedang gempar soal hukuman mati yang dijatuhkan pada salah satu TKI yang berada di Arab Saudi. Tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali Arab Saudi sudah menjatuhi hukuman mati pada warga Indonesia yang bekerja di sana. 

Sebaliknya, Indonesia juga kerap kali menjatuhkan hukuman mati kepada warga asing yang datang atau sedang bekerja di Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, Indonesia pernah dikritik oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, soal eksekusi hukuman mati yang juga ditimpakan pada dua warga Australia. Tidak hanya itu, PBB pun sempat beberapa kali memprotes Indonesia soal hukuman mati.

Atas Nama Budaya, Tuhan, dan Moral

Hukuman mati sering dibenarkan dengan mendasarkan pada budaya yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu atau negara. Apabila kita tidak menghormati budaya atau hukum adat mereka, sah-sah saja bila nantinya hukuman mati diberlakukan. 

Padahal budaya merupakan hasil dari akal budi manusia itu sendiri. Artinya, hal tersebut membuka peluang bahwa budaya dapat berkembang. Bila ditemukan sesuatu yang immoral dalam “tubuhnya”, jelas harus dikritik bahkan dihilangkan. Namun, sensasi kita adalah budaya tidak bisa diubah dan perlu dilestarikan. Bagaimana mungkin kita mau mempertahankan sesuatu yang immoral?

Tidak hanya budaya, dalam agama-agama tertentu masih menggunakan hukuman mati. Yang paling jelas dalam agama Islam yang masih menggunakan hukum pancung hingga sekarang. 

Di dalam Alkitab juga terdapat pemberlakuan hukuman mati terhadap beberapa kejahatan. Namun, setidaknya gereja Katolik sekarang lebih progresif. Ia cenderung sebisa mungkin tidak menggunakan hukuman mati, bahkan tidak memakai sama sekali hukuman mati. 

Seharusnya dalam ajaran-ajaran agama ia harus terus berkembang mengikuti zaman juga melihat kemanusiaan itu sendiri. Jelas hal ini dikarenakan juga salah satu fungsi agama sebagai ajaran moral. Bagaimana mungkin agama sebagai sumber moral namun mempertahankan sesuatu yang immoral?

Hukum (legal) haruslah dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada hukum yang immoral. Walaupun hukum dan moralitas sama-sama mengatur tingkah laku manusia, sifat hukum lebih memaksa. Artinya, apabila ada yang melanggar, maka harus diberikan ganjaran. 

Tentu saja hal ini menyebabkan banyak orang menyetujui hukuman mati karena  melanggar hukum dan sepatutnya dihukum. Namun sudah tepatkah hukuman seperti itu? Bagaimana mungkin hukuman yang immoral dapat diberlakukan demi tercapainya perilaku manusia yang baik?

Absurditas Efek Jera

Pembelaan terhadap hukuman mati sering bercampur antara nalar positivistik dengan alasan moralistik. Nalar postivistik biasanya membenarkan karena telah dianggap sesuai dengan hukum positif. Namun, jadi berbahaya apabila hal tersebut dicampurkan dengan alasan moralistik, yaitu “efek jera”. 

Setidaknya hal tersebut yang terjadi di Indonesia. Apabila kita ingin menguji teori “efek jera” secara konsekuen, jadi menambah persoalan baru: Bagaimana mungkin negara ingin memberi pesan moral kepada rakyatnya dengan mencabut nyawa seseorang?

Sekarang, hukuman mati dipahami sebagai “hadiah” dari negara untuk mempertahankan moralitas. Atas nama nasionalisme, atas nama moral publik, negara melakukan kekejian demi menutupi kegagalan negara dalam menyelenggarakan keadilan sosial sebenarnya. Foucault menyebutnya sebagai festival of torture.

Namun apakah semua ini menimbulkan efek jera? Faktanya, hukuman mati yang telah diberlakukan tidak mengurangi ataupun menghilangkan kejahatan narkotik. Artinya, tidak ada korelasi antara hukuman mati yang dilakukan dengan tingkat kejahatan yang ada.

Absurditas efek jera justru muncul karena secara tidak sadar kita semua diasumsikan berpotensi melakukan kejahatan. Karena secara logis, yang harus jera adalah “calon pemerkosa”, misalnya.  Siapa dia? 

Tidak ada yang ingin mengaku sebagai “calon pemerkosa”. Maka, bisa dianggap bahwa efek jera diberlakukan bagi semua orang. Artinya, di waktu yang akan datang, semua orang akan menerima hukuman tersebut, namun mengapa justru hukuman mati dibebankan secara akumulatif terhadap pelaku sekarang?