Keberadaan Bank Syariah di Indonesia hingga tahun 2018 ini telah berumur 10 tahun, terhitung pasca diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-udang tersebut merupakan bentuk respons regulator terhadap keberadaan Bank Syariah yang telah berdiri pertama kali pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Sebelum diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bisnis Perbankan Syariah di Indonesia mengacu terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Beberapa tahun kemudian, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berevolusi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam perubahan Undang-Undang No. 10 tersebut, barulah bisnis Bank Syariah dijelaskan secara implisit di dalam undang-undang.

Keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mendorong pengembangan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia. Di mana, dari tahun 1991 hingga Desember 2008 tercatat ada 5 BUS (Bank Umum Syariah); 28 UUS (Unit Usaha Syariah); dan 131 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (A. Riawan Amin: 2009). 

Kemudian, Per Juni 2018 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat ada 13 BUS (Bank Umum Syariah), 21 UUS (Unit Usaha Syariah), dan  167 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Otoritas Jasa Keuangan: 2018).

Dengan demikian, pasca dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, telah mendorong lahirnya 8 BUS, dan 36 BPRS. Besarnya pertumbuhan BUS dan BPRS tersebut, menunjukkan bahwa animo masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Bank Syariah cukup besar. Sehingga, bertambahnya Bank Syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mengakses fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Syariah. 

Sementara untuk UUS mengalami penurunan sebanyak 7 unit. Penurunan disebabkan beberapa UUS telah spin off dari induk BUK (Bank Umum Konvensional) yang menaungi bisnisnya. Dimana, spin off merupakan bentuk pemisahan diri secara penuh oleh UUS dari BUK sebagai bank induk yang menaunginya. 

Menyiapkan Amanat Undang-Undang

Kehadiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengamanatkan kepada industri bersiap-siap untuk melakukan spin off. Hal tersebut seperti yang diungkap dalam Pasal 68 ayat 1, yaitu: 

Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Berarti, bila 15 tahun pasca dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka seluruh UUS (Unit Usaha Syariah) yang ada di Indonesia harus segera spin off menjadi BUS (Bank Umum Syariah) di tahun 2023. Mau tidak mau, seluruh BUK (Bank Umum Konvensional) yang memiliki UUS harus mulai menyiapkan diri untuk melakukan proses spin off

Bagi UUS yang tidak melakukan spin off hingga tahun 2023, maka Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai induknya akan dikenai sanksi pencabutan izin usaha UUS. Kemudian, BUK sebagai induknya wajib menyelesaikan hak dan kewajiban UUS dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS. 

Sementara, data terakhir yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Per Januari 2018, ada 21 UUS di Indonesia. Maka dari itu, 21 UUS tersebut setidaknya masih memiliki waktu 5 tahun ke depan—yaitu tahun 2018 hingga 2023 untuk menyiapkan diri melakukan spin off. Tentunya, proses tersebut akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan kerja keras dari pihak manajemen UUS tersebut, dalam mempersiapkan proses spin off.

Dalam melakukan proses spin off, setidaknya UUS akan mengalami tiga permasalahan besar, yaitu: permodalan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Teknologi Informasi (TI). Prihal permodalan, Bank Indonesia telah menetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, Pasal 45 Ayat 2, yaitu: modal disetor pendirian BUS hasil pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah). 

Kemudian penjelasan selanjutnya pada Ayat 4, yaitu: modal disetor BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.

Artinya, seluruh UUS yang ada di Indonesia memiliki jangka waktu 5 tahun ke depan untuk menyiapkan permodalan sebagai prasyarat untuk bisa menjadi BUS. Bagi UUS yang belum memiliki permodalan disetor sebesar Rp 500 milyar, diharapkan bisa bekerja sama dengan Ormas Islam yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, dan lain sebagainya, agar mau membeli saham perusahaan. 

Dengan menawarkan kepada Ormas Islam, diharapkan jamaah yang tergabung dalam Ormas Islam tersebut juga mau menjadi nasabah Bank Syariah yang telah dibeli sahamnya.

Hanya saja, bila Ormas Islam tak ada yang berminat untuk membeli saham dari UUS, tentunya harus kembali mengikuti saran dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, Pasal 41, Ayat 1, yaitu: pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain: mendirikan BUS baru dan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Artinya, bila kecukupan modal disetor yang dipersyaratkan tak tercapai, maka UUS tersebut sebaiknya dijual pada BUS yang telah beroperasi.   

Sedangkan untuk SDM bagi UUS yang akan spin off, diharapkan merekrut SDM yang memiliki dua kualifikasi, yaitu memiliki pemahaman prinsip syariah dan juga prinsip bisnis murni. Untuk mendapatkan SDM yang memiliki pemahaman prinsip syariah dapat merekrut SDM dari Sarjana Ekonomi Syariah/Sarjana Ekonomi Islam. 

Mereka akan mengisi pekerjaan yang berkenaan dengan penerapan prinsip syariah di Bank Syariah. Sedangkan untuk mendapatkan SDM yang memahami prinsip bisnis secara umum, dapat diperoleh dari Sarjana Ekonomi umum, baik dari Program Studi Akuntansi, Manajemen, ataupun Ekonomi Pembangunan.

Adapun untuk TI (Teknologi Informasi), UUS yang akan spin off dapat mengembangkan TI yang sudah digunakan oleh UUS tersebut. Kemudian, perusahaan dapat mengembangkan TI dengan merekrut SDM dari Sarjana Teknologi yang memiliki kemampuan mumpuni untuk mengembangkan TI di era digital saat ini. Sehingga, dengan mengembangkan TI yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi modern saat ini, maka keberadaan UUS yang akan spin off semakin berkembang ke depannya.

Spin Off dan Peningkatan Market Share

Semangat spin off sebagai amanat undang-udang akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan market share perbankan syariah di Indonesia yang saat ini masih berada di bawah 6%. Karena dengan adanya spin off dari beberapa UUS menjadi BUS, secara otomatis akan menambah aset Perbankan Syariah disebabkan adanya dana minimal yang harus disetor oleh UUS sebagai prasyarat menjadi BUS. Dana disetor tersebut, secara otomatis akan memperbesar permodalan. Besarnya modal, tentunya akan memperbesar pangsa pasar Bank Syariah.

Maka dari itu seluruh stakeholder Perbankan Syariah yang ada di Indonesia, harus benar-benar memperhatikan amanat udang-undang untuk mempersiapkan proses spin off ini. Jadikan proses spin off sebagai sarana untuk mengembangkan Perbankan Syariah ke depannya. Sehingga, keberadaan Perbankan Syariah sebagai salah satu jasa perbankan yang lebih mengedepankan underlying asset dari setiap transaksinya, dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia di semua lapisan.