70319selain-seks-selaput-dara-bisa-robek-karena-ini.jpg.jpg
Ilustrasi: shutterstock
Hukum · 3 menit baca

Tes Keperawanan dan Kritisnya Hakim Binsar

Menarik dan lucu menyimak usulan seorang hakim yang juga merupakan akademisi (dosen) bernama Binsar—lengkapnya: Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH.. Ia nyatakan bahwa tes keperawanan bagi perempuan yang akan menikah adalah keharusan. Hukumnya wajib. Sunnatullah.

“Harus ada tes keperawanan. Jika ternyata sudah tidak perawan lagi, maka perlu tindakan preventif dan respresif dari pemerintah. Barangkali pernikahan bisa ditunda dulu,” usul sang hakim yang pernah ikut tangani kasus kopi sianida Jessica ini.

Usulan tersebut, sebagaimana dilansir detik.com, didasarkan pada maraknya kasus perceraian yang Binsar pernah catat selama menjabat selaku hakim. Itu terangkum dalam bukunya berjudul Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Gramedia, 2014).

“Menurut catatan saya dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA), sejak 2010 hingga 2014, dari 2 juta pasangan yang mencatatkan pernikahan, 300 ribu di antaranya bercerai. Untuk itu, harus ada tes keperawanan.”

Mengapa harus demikian? Alasannya, kata sang hakim, karena salah satu yang membuat terjadinya perpecahan dalam rumah tangga adalah perkawinan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa: sudah hamil terlebih dahulu alias tidak perawan lagi. Inilah yang timbulkan perceraian. Menarik dan lucu, bukan?

Jelas, usulan semacam itu menarik meski sudah terhembus sejak lama. Menarik untuk kita beri respons. Lucunya? Sebab itu hanya tampak sebagai hal bodoh, apalagi terlontar dari mulut salah seorang yang punya “pendidikan tinggi” di negeri ini—dilihat dari gelar-gelarnya yang berjejer-jejer.

Kita tentu mafhum bahwa perceraian memang selalu berdasar pada alasan ketidakcocokan pada pasangan. Entah sang suami sudah tidak cocok lagi dengan istrinya, atau sang istri yang merasa tidak pas lagi dengan suaminya. Seperti istilah umumnya dalam percintaan, yakni “putus”, itu wajar belaka. Tak usah dipersoalkan.

Karenanya, sangat tak elok jika perceraian harus dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, apalagi dicap sebagai dosa manusia atas tuhannya. Untunglah hakim Binsar tidak menyatakan itu secara eksplisit-kaku. Yang ia ujarkan hanyalah usulan pencegahan saja. Tertuju bagi orang-orang yang belum menikah.

Meski demikian, usulan tes keperawanan itu sama tidak eloknya dengan menganggap kewajaran perceraian sebagai pelanggaran hukum atau dosa. Itu sikap yang sangat misoginis (watak yang membenci perempuan). Kaum perempuan dipandang sebagai sumber masalah. “Kecacatan”-nya dinilai sebagai biang perceraian.

Toh alasan semacam itu sangat nyata hanya diungkapkan dari satu pihak saja, yakni laki-laki. Nuansa diksriminatifnya nyata. Keperawanan dipertanyakan. Keperjakaan tak disoal. Adilkah seorang hakim bersikap sepihak semacam ini? Seperti wasit Barcelona saja. Eh!

Selain tes keperawanan, masih ada usulan lain yang diutarakan hakim Binsar. Ini juga dalam rangka mencegah terjadinya praktik perceraian, yakni menaikkan syarat usia calon pengantin.

Diketahui, usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah syarat minimal usia menikah. Ini syarat yang hari ini jadi pedoman oleh KUA dalam tradisi masyarakat Islam, misalnya.

Tapi, bagi hakim Binsar, syarat usia tersebut masih rentan akan perceraian. Perlu syarat itu dinaikkan, yakni jadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Jangankan dinaikkan, dengan standar yang sekarang saja, rasanya itu pengaturan yang sudah cukup keterlaluan. Mulia memang mulia (tujuannya: menekan perceraian). Tetapi layakkah mengatur kehidupan warga-warga sampai sejauh itu?

Lagipula, kematangan atau kedewasaan seseorang kok diukur dari usia? Siapa bisa jamin?

Syarat lainnya adalah, baik calon suami atau calon istri, wajib terlebih dahulu memiliki pekerjaan. Minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan pasangannya. Itu didasarkan pada alasan bahwa perceraian juga marak karena alasan ekonomi.

Alasan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kehidupan privat warga ingin diatur sedemikian rupa. Padahal, tanpa menetapkan syarat semacam itu, tiap pasangan pasti akan berpikir jika memang memutuskan pilihannya untuk menikah. Itu kalau kita memang mau bersikap optimis pada manusia. Tidak melulu memandangnya secara negatif (pesimis).

Saya yakin, tak mungkinlah ada orang yang mau mengambil keputusan seperti itu jika efek ke depannya tidak atau belum mereka pikirkan secara matang. Seperti, misalnya, mau makan apa setelah menikah, harus tinggal di mana, dan lain sebagainya. Dan, justru orang-orang yang tak berpunyalah yang jauh lebih memikirkan itu ketimbang orang-orang dari keluarga yang memang sudah mapan: punya warisan yang cukup dari orangtuanya.

Selanjutnya, poligami bersyarat. Hakim Binsar juga mengusulkan syarat poligami ini harus berat. Tak lagi dengan persetujuan istri pertama semata, tapi juga harus mampu memberi jaminan kesanggupan, seperti memenuhi kebutuhan sang istri dan anaknya. Ya, di samping juga ada jaminan rasa adil bagi para istri-istrinya kelak.

Lagi-lagi, ini pandangan yang terlalu misoginis. Kenapa tidak sekalian menetapkan juga syarat poliandri bagi perempuan kalau begitu? Mengapa harus syarat poligami saja yang diusulkan? Wadefak-lah!

Jikapun pandangan tersebut dinilai hakim Binsar sendiri sebagai pandangan yang kritis, sesuai dengan judul pada bukunya, saya lebih menilai kekritisannya itu lebih terdapat pada diri hakim Binsar secara pribadi. Artinya, bukan pandangannya yang kritis, tapi yang kritis adalah hakim Binsar-nya.

Makanya, usul saya, segeralah hakim ini dibawa ke rumah sakit. Masuk-masuk, harus langsung ke ruang UGD. Bila perlu, dirujuk ke rumah sakit jiwa sekalian. Sebab, kritisnya sudah akut. Saya takut kalau-kalau keadaannya ini tambah parah. Bisa ribet tujuh keliling kita jika punya hakim yang sudah dalam kondisi kritis begini.