Ketik untuk memulai pencarian

Tentang Pemblokiran terhadap Qureta dan Masalah Kebebasan Kita

Tentang Pemblokiran terhadap Qureta dan Masalah Kebebasan Kita

Sumber: Kominfo

Pada 3 Januari lalu, web Qureta tiba-tiba tidak bisa diakses. Seorang teman memberitahu saya bahwa web Qureta telah diblokir.

Semula saya tidak percaya dan menganggap teman saya itu sedang bercanda. Soalnya, saya buka di komputer dan smartphone, normal-normal saja. Tidak ada gangguan. Selain itu, saya merasa yakin bahwa tulisan-tulisan di Qureta sejauh yang saya pantau tak ada satupun yang bermasalah.

Keesokan harinya, keluhan tidak bisa akses web Qureta semakin banyak jumlahnya. Sebagian dari mereka mengirimkan screenshot dengan pesan kurang-lebih sama: pemblokiran dari Kementrian Kominfo. Saya mencoba membukanya dari provider Telkomsel dan Indihome, ternyata benar, web Qureta tak bisa dibuka.

Melihat gelagat buruk itu, segera saya mengontak sejumlah teman dan meminta bantuan. Saya pun mengirimkan sejumlah surat elektronik dan pesan pendek ke Kementrian Kominfo dan Telkomsel, menanyakan tentang situasi itu. Pada siang hari tanggal 4 Januari, beberapa provider internet lain menyusul melakukan pemblokiran: Indosat, Biznet, dan Three di antaranya.

Isu SARA

Semula saya curiga bahwa sebab pemblokiran terhadap web Qureta adalah karena seringnya Qureta menyiarkan tulisan seputar Pilkada. Ada banyak artikel tentang Pilkada DKI, khususnya tentang Ahok, gubernur petahana yang tengah dirundung kasus penistaan agama.

Jumlah artikel tentang Ahok memang cukup banyak, khususnya jika dibandingkan dengan artikel-artikel tentang dua calon lain, yakni Agus dan Anies. Sebagai pengelola Qureta, saya sendiri sebetulnya tidak terlalu senang kalau web ini didominasi artikel-artikel tentang Ahok. Tapi, apa mau dikata, artikel-artikel tentang Ahok memang seperti sungai deras yang terus mengalir, sementara tulisan-tulisan tentang Agus dan Anies bak selokan kering. Jarang sekali orang mengirimkan tulisan tentang dua calon ini.

Saya sudah berusaha mengundang beberapa pendukung Agus atau simpatisan Anies dan bahkan mengumumkan di Twitter siapa saja yang ingin mengirim tulisan tentang kedua calon itu akan diberi prioritas. Tapi, ajakan itu tak menuai hasil. Mungkin benar apa yang dikatakan seorang teman: tak banyak yang bisa ditulis tentang Agus dan Anies, sementara ada begitu banyak aspek yang bisa ditulis tentang Ahok. Maklum saja, seluruh mata dan perhatian kini mengarah kepadanya.

Ternyata saya salah. Sebab diblokirnya web Qureta bukan karena isu Pilkada, bukan pula karena banyaknya tulisan tentang Ahok, tapi karena sebuah artikel yang dianggap SARA. Dari seorang teman yang dekat dengan Menteri Kominfo, saya diberitahu sumber “masalah” itu, yakni artikel yang ditulis Mery DT, berjudul "Tuhannya Dihina, Orang Kristen Kok Diam Saja?"

Saya heran, artikel itu sudah berada di web Qureta agak lama (empat bulan lalu) dan dibaca oleh lebih dari 180 ribu orang. Mengapa baru sekarang dipersoalkan? Memang ada perdebatan dan komentar yang cukup ramai terhadap artikel itu. Tapi, artikel itu sama sekali tidak memuat unsur SARA. Malah sebaliknya, tulisan Mery sangat edukatif dan mencerahkan. Sebagai seorang Kristen, dia menjelaskan mengapa orang Kristen tidak mudah marah jika ada simbol yang dalam ukuran agama lain (Islam) dihina, bisa menuai kemarahan.

Follow Qureta Now!

Bahwa banyak sekali yang membaca tulisan Mery menunjukkan banyak orang yang suka. Dari komentar-komentar yang saya baca pun, lebih banyak respon positif terhadap artikel itu ketimbang yang negatif.

Karena merasa ada yang tidak beres, saya mengirim pesan pendek (WA) ke Pak Menteri Rudiantara. Beberapa detik kemudian, dia menjawab dengan menelepon saya. Intinya, Pak Menteri meminta maaf karena telah terjadi pemblokiran terhadap web Qureta. Dari penjelasannya, saya menangkap, sepertinya ada sedikit kekacauan dalam proses pemblokiran di Kementrian Kominfo.

Dari Pak Rudiantara saya juga mendapatkan info bahwa yang harusnya diblokir hanyalah URL yang terkait dengan tulisan Mery itu saja, adapun web Qureta-nya tidak perlu diblokir (meskipun secara teknis tidak akan efektif). Saya mencoba membela: apa yang salah dengan artikel Mery? Artikel itu bagus dan tidak ada unsur SARA sama sekali. Dia setuju. Tapi, Pak Rudi mengaku tidak tahu sama sekali soal usulan nama-nama situs web yang masuk ke Kementrian Kominfo untuk diblokir.

Saya menghargai respon Pak Menteri yang sigap menanggapi kasus pemblokiran yang menimpa Qureta. Dia pun telah membuat memo yang isinya memerintahkan semua provider untuk mencabut blokir atas web Qureta. Pemblokiran terhadap Qureta jelas merupakan sebuah kekeliruan.

Meninjau Ulang Pemblokiran

Kasus yang menimpa Qureta bisa menjadi pelajaran untuk Kementrian Kominfo dan untuk siapa saja yang peduli pada isu sensor dan pemblokiran situs web, seperti yang belakangan marak terjadi. 

Pemblokiran bukanlah solusi ideal untuk mengatasi ancaman yang datang dari internet. Saya pribadi, sejak lama menolak pemblokiran, termasuk pemblokiran terhadap situs-situs yang selama ini dituduh menyebar paham radikal.

Saya berpandangan, jika pun pemerintah terpaksa harus melakukan pemblokiran, mesti ada proses yang adil dan transparan mengapa sebuah situs diblokir. Harus ada prosedur dan aturan main yang jelas mengapa sebuah situs ditutup. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam menutup atau menghalang-halangi orang dalam berekspresi.

Dalam kasus Qureta, tindakan sewenang-wenang itu tampak jelas terlihat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba diblokir. Tak ada pemberitahuan, tak ada peringatan. 

Ciri-ciri pemerintahan otoriter adalah tak ada ruang untuk diskusi dan tak ada pemberitahuan ketika menjatuhkan sanksi. Kita tentu tidak ingin Indonesia menjadi negara yang otoriter.

Saya sadar, dalam isu-isu tertentu, sebagian besar masyarakat kita masih berpikiran pra-modern. Usulan agar pemerintah melakukan pemblokiran mungkin datang dari mereka yang takut akan kebebasan. Ketakutan terhadap pornografi luar biasa. Mereka lebih suka diatur pemerintah tentang tubuh mereka ketimbang mereka sendiri yang mengaturnya. Ketakutan terhadap tubuh mendorong mereka memberikan wewenang kepada negara untuk memblokir situs-situs porno.

Ketakutan terhadap tubuh itu kini menjalar kepada pikiran. Masyarakat kita takut akan pikiran, baik pikiran radikal maupun liberal. Untuk itu, sekali lagi mereka meminta negara mengatur pikiran mereka, apa yang boleh dan apa yang tidak. Dengan wewenang yang diberikan, pemerintah memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan pikiran yang membahayakan, baik berasal dari kaum radikal, komunis, liberal, maupun lainnya.

Di negara-negara yang masyarakatnya berpikiran modern atau posmodern, wewenang pemblokiran diserahkan kepada setiap individu. Negara tidak boleh mengatur apa yang hendak dinikmati dan diakses warganya di internet, mau itu pornografi atau pikiran-pikiran seksi.

Masyarakat diberikan pilihan untuk mengatur dirinya sendiri. Setiap orang bertanggungjawab pada dirinya dan keluarganya. Jika orang tua tak ingin anaknya mengakses gambar-gambar porno, mereka bisa memasang piranti penapis yang mencegah anak-anak mereka mengakses situs-situs porno. Atau dengan cara lain, mengajak diskusi anak-anak mereka tentang apa yang boleh dan yang tidak untuk diakses.

Dunia berubah dengan cepat. Kecepatan perubahan teknologi tak bisa ditandingi oleh perubahan mindset masyarakat kita, yang sebagian besar masih tunduk pada nilai-nilai abad pertengahan dan masih menganggap negara/pemerintah sebagai patriak yang harus melindungi mereka, termasuk dari ancaman internet.

Situasi ini harus diubah. Jika kita tak bisa mengubah mindset seluruh masyarakat, mestinya kita bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah atau paling kurang memberikan masukan kepada pemerintah bahwa pemblokiran bukanlah jalan keluar yang baik.

Luthfi Assyaukanie

Pendiri Qureta | Meminati literasi, menikmati sains dan teknologi | Twitter: @idetopia

Comments

Untuk merespon artikel ini, Anda harus login atau register terlebih dahulu

© Qureta.com 2016