Ketik untuk memulai pencarian

Televisi Indonesia, Wajah Anak Kecil Sesungguhnya

Televisi Indonesia, Wajah Anak Kecil Sesungguhnya

Diambil dari beritabali.com

Menjadi anak-anak selamanya memang indah. Tidak harus berpikir tentang politik, asmara, apalagi negara. Di dalam benak hanya bermain dan bermain. Tak peduli dimarahi, asalkan bisa tetap bermain. Ketika bermain, anak-anak cenderung mengulang hal yang sama walaupun sudah dimarahi, namun orang tua kita sering bilang, “Namanya juga anak-anak.”

Beranjak dewasa, anak-anak akhirnya dapat memilih hal yang harus dilakukan agar tidak dimarahi. Belajar dari kesalahan yang ada, bahkan tidak mengulangi hal-hal yang membuat kita dimarahi tadi.

Tetapi tidak dengan televisi Indonesia saat ini. Walaupun sudah dewasa namun tetap saja sering dimarahi. Sejatinya dimarahi adalah diperingati dan ditegur agar tidak mengulangi. Tapi televisi saat ini seperti anak-anak yang sedang bermain, sering melakukan kesalahan, ditegur dan diperingati namun tetap mengulangi.

Padahal televisi merupakan institusi. Dan institusi tidak lagi dapat disebut anak-anak. Karena berada di dalam institusi bukan waktunya untuk bermain-main.

Menurut Dominick (2000), televisi merupakan jaringan komunikasi dengan peran seperti komunikasi massa yaitu satu arah, menimbulkan keserempakan dan  komunikan bersifat heterogen. Televisi merupakan media massa yang berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan. Selain itu sifat negatif TV adalah sepintas lalu, tidak terlalu dapat diterima dengan sempurna, dan menghadapi publik yang heterogen.

Saat ini kotak ajaib itu masih sangat berada dalam jalur fungsinya. Menjadi hiburan? Tentu. Lihat saja program-program yang disajikan ke masyarakat. Mulai dari Stand Up Comedy, acara musik, juga sineteron. Semuanya mengandung unsur hiburan. Bahkan unsur hiburan saat ini sangat mendominasi acara televisi yang ada sekarang.

Menjadi penerangan? Masih! Jika kita mendapat informasi yang simpang siur, televisi dapat menjadi penerang untuk kita. Dihadirkannya narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya dalam program berita ataupun talk show dapat meluruskan informasi yang simpang siur tadi.

Bagaimana dengan pendidikan? Tentu sangat masih menjadi alat pendidikan! Kita dididik untuk berperilaku konsumtif, diajarkan menghapal mars partai, diajarkan membenci, bahkan mencaci.

Iklan-iklan yang ditampilkan di layar kaca membuat kita menjadi berperilaku konsumtif. “Dipaksa” untuk membeli suatu produk yang tidak kita butuhkan. Kita dipaksa untuk memiliki produk-produk yang disajikan walaupun hanya di dalam pikiran.

Televisi sekarang juga lebih mengajarkan kita menghapal mars partai ketimbang menghapal pancasila, lagu nasional apalagi lagu daerah. Ditampilkan berulang-ulang, dengan durasi yang rasanya cukup membuat kita terganggu melihat dan mendengarnya.

Konten-konten kekerasan juga kerap ditampilkan televisi Indonesia, khususnya pada program berita. Seperti yang dilakukan Program Jurnalistik “CNN Indonesia” Trans TV.

Pada tanggal 30 September 2016 Komisi Penyiaran Indonesia membuat peringatan tertulis Program Siaran Jurnalistik “CNN Indonesia” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 20 September 2016 pukul 07.40 WIB karena tidak memperhatikan ketentuan tentang prinsip-prinsip jurnalistik, khususnya larangan menonjolkan unsur kekerasan yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

Program Siaran tersebut menampilkan kericuhan tim putra pada pertandingan polo air PON (Pekan Olahraga Nasional). Dalam tayangan tersebut terlihat aksi saling pukul antar pendukung dan aparat TNI. KPI Pusat menilai muatan kekerasan tersebut tidak seharusnya ditayangkan. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan.

Lalu pada tanggal 17 Oktober 2016 kembali membuat teguran tertulis serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada Program Siaran Jurnalistik “CNN Indonesia Night News” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 23.34 WIB.

Program tersebut menayangkan beberapa kader merusak barang-barang kantor DPC PPP secara kasar dan anarkis. KPI Pusat menilai muatan perusakan barang secara kasar tersebut tidak layak untuk ditayangkan. Dengan Alasan yang sama, muatan kekerasan.

Seperti anak kecil bukan? Sudah ditegur masih saja melakukan kesalahan yang sama. Tidak belajar dari kesalahan, padahal televisi bukan anak-anak. Di sini mata kita dituntun untuk melihat kekerasan.


Follow Qureta Now!

Lain halnya dengan MNC Group, yang berisikan MNC Tv, RCTI, Global Tv dan I-News Tv. Mereka sudah diberi peringatan tertulis mengenai iklan Partai Perindo serentak ke empat televisi tersebut pada tanggal 17 Oktober 2016.

Berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil analisis oleh KPI, KPI Pusat menilai Siaran Iklan “PARTAI PERINDO” yang ditayangkan oleh stasiun Global TV tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik.

Berdasarkan itu pula, KPI menilai siaran iklan Partai Perindo dinilai tayang dengan intensitas yang tidak wajar. Tayangan dengan muatan mars Partai Perindo tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan publik dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat yang menonton, terutama anak-anak dan remaja.

... Nyalakan api semangat perjuangan

Dengungkan gema, nyatakan persatuan

Oleh perindo....

Oleh perindo....

Jayalah Indonesia

Apakah ini penting untuk kita? Namun sampai saat anda membaca tulisan ini kita tetap disuguhi mars partai tersebut.

Frekuensi milik publik. Kita (publik) berarti pemilik sejati frekuensi tersebut. Karena itu frekuensi harus diatur negara agar penggunaanya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Agar dapat ditonton atau didengar di rumah kita, stasiun televisi dan radio menggunakan gelombang frekuensi. Tanpa frekuensi, siaran televisi dan radio tidak ada artinya karena tidak akan dapat menjangkau penonton ataupun pendengar.

Menjadi masalah ketika kepentingan publik dimanfaatkan oleh segelintir orang bahkan media besar. Baca "Konglomerasi Media Massa dan Politik".

Kasus tersebut terjadi pada penayangan sidang Kasus Kopi Sianida. Kasus yang menjadi perhatian karena berhasil membuat masyarakat selalu mendengar kasus tersebut. Entah karena tertarik mendengar kasus tersebut atau karena harus “dipaksa” melihat dan mendengar kasus itu di televisi.

Terkait kasus ini KPI pun sudah memperingatkan secara bersama 3 stasiun televisi besar di Indonesia. TV One, Kompas TV dan I-News TV pada tanggal 11 Oktober 2016.

Sepanjang bulan Agustus dan September 2016, KPI telah menerima 114 (seratus empat belas) pengaduan yang berkenaan dengan kasus tersebut. Adapun perinciannya antara lain 30 (tiga puluh) aduan melalui surat elektronik (e-mail), 75 (tujuh puluh lima) aduan melalui Twitter, 6 (enam) aduan melalui pesan pendek (SMS), dan 3 (tiga) aduan melalui Facebook KPI.

Pengaduan antara lain menyangkut durasi penayangan yang terlalu lama sehingga mengurangi kesempatan pemirsa untuk memperoleh ragam informasi lain, mempertanyakan manfaat berita itu bagi pemirsa, muatan ungkapan dan kata-kata kasar/tidak sopan, judul berita yang tendensius, penggambaran detail sianida yang dapat ditafsirkan menjadi tutorial pembunuhan, juga dampak berita itu bagi perkembangan jiwa anak dan remaja.

Setelah memperhatikan pengaduan masyarakat yang diterima dan melakukan verifikasi melalui rekaman hasil pemantauan, maka KPI Pusat memberikan peringatan agar lembaga penyiaran yang Bapak/Ibu pimpin dapat segera menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan melaksanakan isi Imbauan KPI Pusat dengan memperbaiki dan lebih membatasi porsi pemberitaan kasus tersebut. Begitu kata KPI dalam situsnya www.kpi.go.id

Padahal, sebelumnya pada 12 Agustus 2016, Lembaga Negara Independen ini telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh televisi yang meliput kasus kopi sianida. Imbauan ini ditujukan untuk tidak mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta mengarah pada penghakiman oleh lembaga penyiaran. 

Tetapi imbauan itu sepertinya diacuhkan tiga televisi, terbukti dengan keluarnya peringatan tertulis pada ketiga televisi besar itu.

Sudah dibilangi kenapa masih ngeyel? Mungkin sejak kecil kita sering mendengar perkataan itu dari orangtua kita ketika diomeli karena melakukan sesuatu yang sudah diperingati.

Sepertinya perkataan tersebut masih relevan untuk digunakan saat ini, tapi lebih cocok ditujukan kepada televisi kita. Tujuannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan belajar dari kesalahan.

KPI memang bukan pemerintah, namun KPI berhak mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Catatan: Saat mencari data pada situs www.kpi.go.id penulis cukup tercengang karena kolom sanksi dan imbauan sangat terisi penuh, setidaknya sampai tanggal terbaru 15 November 2016. Hampir semua stasuin televisi di Indonesia sudah berada dalam kolom Sanski dan Imbauan. Sementara itu, kolom apresiasi kosong melompong. Mungkin karena belum diinput atau memang tidak ada apresiasi sama sekali dari masyarakat untuk televisi di Indonesia.

Rheza Alfian

Melukis dengan cahaya, tinta, dan cinta. Mahasiswa Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mei Kind.

Comments

Untuk merespon artikel ini, Anda harus login atau register terlebih dahulu

© Qureta.com 2016