71107.jpg
Foto: merdeka.com
Politik · 2 menit baca

Setelah Kekalahan Basuki

Penulis sempat kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilih pada pemungutan suara putaran kedua pemilihan gubernur Jakarta kemarin. Seperti juga kawan-kawan lain yang berasal dari Jakarta dan sedang kuliah di berbagai Perguruan Tinggi di luar kota. Sebagian dari kami terpaksa tak bisa ikut memilih.

Dari rilis hitung cepat berbagai lembaga survey, pasangan nomor urut dua Ahok-Djarot kalah telak dengan pasangan nomor urut tiga Anies-Uno. Survey Litbang Kompas merilis perolehan suara 42% untuk pasangan Ahok-Djarot dan 58% untuk pasangan Anies-Sandi.

Hal itu menyisakan beberapa makna untuk digali. Pertama, politik identitas yang menyinggung Suku, Agama dan Ras (SARA) mencuat begitu massif di DKI Jakarta sebagai—entah apa sebutannya—yang bagi penulis merupakan strategi politik berhasil secara nyata.

Skenario konfrontasi antara kubu ekstrem “sakral” melawan kubu yang dianggap atau dikonstruksikan secara sosial ekstrem “profan“ atau “kafir” yang sukses digelar di Jakarta berpotensi akan menular ke daerah-daerah lain yang memiliki iklim politik serupa; ada gesekan politik identitas ditengah keberagaman. Padahal kita semua tahu di dunia nyata tidak ada yang benar-benar hitam dan putih secara ekstrem.

Ini bahaya bagi kebinekaan kita. Apalagi skema-skema itu telah sukses mampu mendefiniskan lawan politik sebagai common public enemy. Contohnya bisa tengok di sini.

Kemudian yang kedua, beban Anies-Sandi yang kelak memimpin Jakarta tidak ringan. Standar penilaian publik Jakarta akan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan akan tinggi. Faktor-faktornya tentu saja kerja-kerja periode sebelumnya yang dijadikan tolok ukur publik dan janji-janji kampanye serta debat pilgub kemarin.

Jika standar kualitas program menurun dan gagal memenuhi ekspektasi publik, maka kepercayaan publik menjadi taruhannya. Kepercayaan publik menjadi vital sebab dukungan warga dan pengguna layanan merupakan determinan bagi organisasi publik (Hirschman, 1970).

Kemudian yang terakhir, kasus konflik berbalut sakralisme di Jakarta menyadarkan kita semua bahwa tiap-tiap kekuatan sosial-politik yang saling berlawanan tidak pernah mati dibawah konsensus bersama. Hal itu bisa menyeruak dalam bentuk apapun dan kapanpun; isu agama, Hak Asasi Manusia (HAM) , ketimpangan pembangunan, keadilan sosial dan sebagainya.

Mereka bukan produk satu atau dua hari, melainkan produk panjang sejarah. Mereka bagian dari kita. Mereka bergerak menunggu momentum untuk menujukkan wajah yang sebenarnya.

Konflik merupakan bagian dari ujian dalam proses belajar membangsanya bangsa kita. Jangan sampai kita remedial dengan mengulang luka lama; kembali menumpahkan luka di antara sesama. Jangan sampai kita salah mengelola konflik.

Itu bukan hanya tugas negara, melainkan tugas kita semua untuk menjunjung tinggi kebersamaan, kebinekaan dan semangat integralistik. Mari kita dukung gubernur terpilih dengan suka-cita dan demokratis. Semua demi Jakarta yang lebih baik. Semoga.