42856.jpg
Foto: pixabay.com
Politik · 6 menit baca

Senja Kala Peran PBB


Dalam pergaulan internasional PBB merupakan organisasi yang didirikan dalam rangka menciptakan kedamaian di muka bumi. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi dunia yang diprakarsai oleh Franklin Roosevelt dan Wiston Churchill yang didirikan pada 24 Oktober 1945 oleh 50 negara. Untuk mewujudkan tujuannya maka PBB mendirikan berbagai organisasi mulai dari ILO, FAO, IMF, UNDP, UNESCO hingga UNICEF.

Namun sayangnya organisasi yang konon katanya didirikan atas keresahan akan perang yang terus berkecamuk ini malah tak jua memberikan perubahan yang signifikan terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

Alih-alih mencegah, PBB selama ini lebih terkesan memulihkan keadaan pasca konflik (perang) antarnegara. Bahkan bila diperhatikan PBB seolah membiarkan berbagai bentuk konflik dan ketidakdamaian di berbagai belahan dunia terjadi. Alhasil sejak PBB berdiri sudah jutaan orang meninggal dunia akibat berbagai bentuk perang dan serangan yang terjadi di beberapa negara yang notabene merupakan anggota dari PBB itu sendiri. Jumlahnya pun tak kalah dari jumlah korban pada Perang Dunia 1 dan 2.

Rangkaian Perang

Meskipun PBB telah 71 tahun berdiri namun nyatanya intensitas perang yang terjadi hingga kini tak jua memudar. Bahkan bila dibandingkan sebelum PBB didirikan, perang yang kini terjadi jauh lebih kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya bentuk perang yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ada beberapa bentuk perang yang selama ini terkesan dibiarkan bahkan malah coba di dramatisir oleh PBB.

Pertama, perang ideologi (agama). Perang ideologi menjadi bentuk perang yang paling intens terjadi akhir-akhir ini. Contohnya saja pada pada kasus terorisme yang belakangan ini terjadi di berbagai belahan dunia khususnya di Asia dan Eropa. ISIS selalu disebut-sebut sebagai dalang dibalik aksi teror yang terjadi. Bagi penulis hal ini tidaklah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ISIS selalu dikaitkan dengan agama Islam.

Akibatnya di beberapa negara Islam tak jarang mengalami diskriminasi. Bukan hanya ditingkat global, di tingkat negara perang ideologi juga terjadi. Misalnya munculnya anti-Syiah di beberapa negara termasuk Indonesia. Tak sampai disitu, atas nama perdamaian beberapa negara adidaya seperti Rusia dan AS, dibiarkan melakukan serangan demi serangan ke Timur Tengah untuk menghabisi ISIS.

Kedua, perang SDA. Selain perang ideologi, perang SDA juga nyata adanya. Perang SDA merupakan perang antar negara untuk memperebutkan ladang SDA yang ada di berbagai belahan dunia. Saat ini ada dua konflik SDA yang cukup menonjol yakni perebutan Laut Cina Selatan dan Perang Timur Tengah. Perang di Timur Tengah merupakan sebuah perang yang sangat jelas dibalut oleh kepentingan negara adidaya untuk menguasai ladang minyak yang ada di Timur Tengah.

Namun lagi-lagi para negara adidaya selalu bersembunyi di balik isu perdamaian dunia. Dengan alasan memusnahkan ISIS mereka silih berganti membombardir Timur Tengah. 

Kasus ISIS ini mengingatkan penulis akan kasus penjatuhan di Iran. Atas nama demokrasi, HAM dan isu senjata pemusnah massal mereka menjatuhkan rezim Saddam Husein. Padahal sangat jelas tujuannya tak lain adalah untuk membuka akses Barat akan ladang minyak Iran yang selama ini ditutup oleh Saddam.Akibatnya kepentingan negara Barat ketidakdamaian di Timur Tengah terus terjadi. Dipelihara.

Ketiga, perang Cyber (Cyberwar). Cyberwar menjadi bentuk perang baru yang terjadi akhir-akhir ini. Ada dua bentuk cyberwar yang terjadi. Pertama, propoganda lewat media sosial baik dalam bentuk gambar, video, maupun artikel. Contoh kasus yang kini marak terjadi adalah pemberitaan media tentang ISIS yang seolah memojokkan umat Islam dan coba mempengaruhi masyarakat dunia untuk memusuhi ISIS ataupun ujaran kebencian terhadap Islam yang diserukan oleh Donald Trump.

Kedua, pembajakan dan penyebaran virus lewat internet. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus pembajakan yang dilakukan Australia terhadap telepon milik Jokowi.

Mengharamkan Kedaulatan Suatu Negara

Kata mengharamkan mungkin terdengar terlalu keras. Namun bagi saya kata tersebut sangat tepat untuk menggambarkan sikap PBB selama ini. Ya, dibanding sebagai sahabat suatu negara, PBB malah lebih terlihat sebagai pengatur negara-negara anggotanya. PBB menunjukkan sikap yang sangat otoriter terhadap anggotanya.

Lewat organisasi yang dibentuknya PBB seolah mendikte semua negara sehingga berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bagi saya ini bukanlah masalah bila tujuannya benar adanya. Namun sayangnya tujuan pendiktean ini bukan untuk tujuan bersama namun untuk segelintir negara (negara adidaya).

Sejak bergabung dengan PBB seluruh pemimpin negara di dunia seakan dipaksa untuk sesuai dengan aturan yang dimainkan oleh PBB. Tindakan mereka sepenuhnya dibawah pengawasan PBB. Contoh kasus yang dapat kita lihat adalah Kasus Presiden Filipina, Duterte yang menumpas peredaran narkoba dengan membunuh setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Filipina. Namun beberapa saat setelah aksi Duterte tersebut, atas nama HAM PBB menghardik Duterte. 

Akibatnya Duterte yang tidak mau diatur-atur mengancam akan keluar dari PBB. Ulah PBB ini jelas menunjukkan sikap mengharamkan kedaulatan pemerintahan suatu negara. Padahal setiap negara punya caranya sendiri untuk mengatasi masalah yang ada di negaranya. Lagipula melihat sikap PBB yang tidak disertai dengan solusi untuk menuntaskan narkoba, lebih baik PBB tidak usah banyak bicara.

Bukti lain yang mencerminkan pengharaman kedaulatan suatu negara oleh PBB adalah dengan mematikan negara yang hengkang dari PBB. PBB yang seakan tidak senang dengan adanya negara yang bisa hidup tanpa bantuan mereka berupaya menghancurkan negara non-PBB dengan harapan negara tersebut masuk menjadi anggota PBB.

Contoh nyatanya pernah terjadi pada Indonesia yang sempat keluar pada 1965 namun akibat permasalahan ekonomi dan politik indonesia kembali pada 1966. Sebagai organisasi yang berbasis pada perdamaian dunia seharusnya hal tersebut tidak dilakukan.

Perdamaian Tanpa Keadilan

Gus Dur pernah berujar bahwa Perdamaian Tanpa Keadilan adalah ilusi. Penulis sangat setuju dengan pernyataan Gusdur tersebut. Kita selalu mengatakan bahwa perang atas nama terorisme adalah untuk perdamaian dunia. Tapi benarkah demikian? Bukankah malah sebaliknya?

Tidakkah kita menyadari bahwa lahirnya gerakan separatis yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia terjadi akibat ketidakdilan dan ketidaknyamanan yang terjadi di mana-mana. Kalau masyarakat sudah diperlakukan adil dan hidup dengan nyaman apakah mungkin mereka melakukan aksi pemberontakan? Rasanya mustahil.

Di sini saya ingin menyatakan bahwa peran PBB untuk mendamaikan dunia belum terlihat taringnya, bahkan terkesan ecek-ecek, ilusi. Perdamaian yang selama ini digembar-gemborkan tersebut hanya wacana semata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya negara yang terpaksa mengikuti kebijakan PBB akibat utang yang menjeratnya.

Kelaparan, kemiskinan, kekeringan, utang, keputusasaan hingga kematian seakan menjadi pemandangan yang biasa terjadi di negara-negara dunia ketiga akibat dipaksa melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Hal ini jelas memprihatinkan pasalnya perdamaian hanya bisa tegak ketika tidak ada lagi pihak yang dipaksa dan ditindas untuk diam menerima kenyataan yang tidak adil baginya.

Ketidakadilan lainnya tercermin dalam Hak Veto yang dimiliki lima negara yakni RRC, Inggris, Rusia, Perancis dan terkhusus AS. Dalam prakteknya AS dan sekutunya dalam negara anggota DK PBB masih menempatkan kepentingan nasional mereka di atas kepentingan bersama dengan berbagai negara di dunia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Alhasil DK PBB malah menegakkah HAM dan Demokrasi secara diskriminatif, tergantung kepentingan politik negara pemilik hak veto. Organisasi PBB pun disetir oleh pemilik hak veto agar mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka.

AS dan sekutunya di PBB yang mengumandangkan terwujudnya HAM dan Demokrasi ternyata menyisakan kemunafikan (Hipocracy of The West). Kita bisa melihat hancurnya rezim Khadafy, maupun Saddam Husein akibat intervensi Hak Asasi Manusia dan demokrasi Amerika Serikat beserta sekutunya.

Namun ketika Turki melakukan pembantaian terhadap suku Kurdi maupun penahanan terhadap ribuan orang yang dianggap melakukan Kudeta terhadap Erdogan beberapa waktu yang lalu, AS dan sekutunya hanya diam seribu bahasa, karena Turki termasuk kedalam pihak AS. PBB yang harusnya menciptakan kedamaian di dunia malah menciptakan perang dan konflik di berbagai belahan dunia.

Tampaknya HAM dan demokrasi hanya berlaku bila ada kue di negara yang bergejolak dan perdamaian hanyalah milik segelintir negara bahkan mungkin hanya milik segelintir orang. Perdamaian yang kita cita-citakan kini hanyalah ilusi. Perdamaian kita adalah perdamaian yang terbayang, palsu.

Kini PBB ibarat macan kertas.Tidak bertaring, tidak bertaji.