Ketik untuk memulai pencarian

Potret Buram Pariwisata 7 Keajaiban Dunia di NTT

Potret Buram Pariwisata 7 Keajaiban Dunia di NTT

Sumber Foto: kids,nationalgeographic.com, "Ketika New Seven Wonders Diburu Segerombolan Elite dan Pemodal"

Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo ini sudah mendunia. Bahkan itu, sudah dibuktikan dengan berbagai data akan pesina alamnya. Pesona wajah pulau-pulau, keadaan bawah air, kadal raksasa, Manta Rai dan Ikan hiu, budaya asli; dan alam yang melingkari Pulau Bunga membuat banyak orang baik wisatan dalam negeri, luar negeri, bahkan para komprador kapitalis meliriknya untuk kepentingan bisnis datang kemari.

Pulau Komodo, Rinca, Padar, Kanawa, Sebayur, Seraya dan lainnya sudah makin dikenal luas. Foto, video dan ungkapan rasa komprador viral mengabarkan kepada khalayak dunia, ayo ke sini, nikmati alam Flores, NTT. Alam Indonesia! Tiada duanya alam Komodo dan Flores. Unik dan tidak dan menakjubkan

Daya tarik alam dan kesempatan investasi menarik pengusaha untuk membuka segala jenis usaha dari darat hingga laut, dari bawah air sampai ke puncak bukit, dan dari yang skala kecil hingga besar. Hotel, hostel, homestay, resort, penginapan backpaker bergentanyangan di Labuan Bajo ini.

Teman-teman mungkin masih bertanya, apa sich keunggulan Labuan Bajo, Flores, NTT?

Untuk menyakinkan teman-teman, silahkan baca pesona wisata yang menakjubkan di Flores, yang kami anak asli Flores biasa menyebutnya pulau bunga. Dan teman- teman mungkin, ingin mengetahui kuliner yang ada di sana dan tak kalah enaknya dengan kuliner yang ada di daerah-daerah lain Indonesia. Di sana ada juga kuliner luar negeri loh? Klik di sini https://www.tripadvisor.co.id/Restauran

Ketika Pariwisata Diobral Elit dan Pemodal

Persekongkolan elit dan pemodal untuk menggerus wisata yang ada di NTT, khususnya Labuan Bajo. Dimana, Pantai Pede yang diprivatisasi ;salah satu PT yang merupakan anak perusahaan dari seorang politikus, yakni Setya Novanto. Dan kicauan para aktivis di sana dan elemen masyarakat untuk menolak privatisasi, salah satu pantai yakni, pantai pede tersebut

Pencaplokan Pantai Pede

Dentuman Privatisasi Pantai Pede, masih bergeliat sampai sekarang. Sekitar 1 tahun lebih belum ada persamaan pendapat baik pihak pro maupun kontra terhadap privatisasi ini

Berbagai diskusi dilakukan, pro-kontra ‘privatisasi’ pantai Pede, Manggarai Barat, Folres NTT, mulai tahun 2012, sampai sekarang. Geliatnya, pro-kontra pengelolaan pantai Pede terlihat sejak Pemilukada, beberapa bulan lalu, begitu seksi dan menarik untuk diamati dan ditelaah. Perdebatan pun kian menyeruak antara pihak pro maupun pihak kontra, yang saling melempar bola panas satu sama lain di media sosial.

Perseteruaan ini, tak luput dari, kaca mata publik baik masyarakat Manggarai Barat maupun kalangan dunia maya. Dalam hal ini, respon publik pun beraneka ragam tentang ‘privatisasi' pantai Pede yang layak diketahui publik, bukan saja masyarakat Manggarai Barat tetapi NTT secara keseluruhan. Secara garis besar, menolak privatisasi Pantai Pede dan Pantai Pede tetap menjadi ruang publik.

Berbagai argumentasi dilakukan, baik Aktivis maupun masyarakat tentang “privatisasi” Pantai Pede. Argumentasi ini tentunya ada argumentasi hukum, ada argumentasi politik dan argumentasi sisi masyarakat dengan latar belakang berbeda.

Follow Qureta Now!

Ada yang berargumentasi, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai kawasan sempadan pantai. Dikatakan bahwa minimal 100 meter dari pasang air tertinggi ke arah daratan adalah kawasan terlindungi.(Floresa, opini, 16/2/2015). Dan ada juga bergumentasi yang berpatokan pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi baik mengenai konsep desentralisasi maupun konsep dekonsentarasi.

Dan paling dominan pihak kontra, berargumentasi ketentuaan yang ada dalam UU/8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT in casu Pasal 13 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) yang berbunyi: Ayat (1): “Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal sebagai berikut: (b). barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat; ”. Ayat (3): “Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan upaya hukum”.

Kritik terhadap pengembangan sektor pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diperlukan di tengah-tengah pembangunan selama ini, yang menyimpang Faktanya, ditemukan bahwa, NTT masih menjadi salah satu dari tujuh provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan produk domestik bruto.

Penduduk miskinnya mencapai 23 persen dari total penduduk sekitar 4,6 juta. NTT juga dikenal sebagai Provinsi Terkorup di Indonesia. Dalam survey Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2015, NTT menempati provinsi terkorup kedua setelah Sumatera

Dua fakta tersebut dipertajam oleh kenyataan bahwa meskipun investasi di bidang pariwisata sudah besar sejauh ini, namun hasilnya belum signifikan, bahkan layak dipertanyakan. Sail Komodo tahun 2013 yang berlangsung di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, adalah contohnya. Sudah menelan anggaran 3,7 trilliun dan banyak permerhati wisata Labuan Bajo menyesalkan hal ini dengan berbagai riset yang mereka lakukan

Namun, masyarakat di sana masih mengeluh soal suplai air bersih, infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas rumah sakit dan sekolah. Lantas, masihkah sektor pariwisata bisa menjadi solusi dari persoalan kemiskinan itu?

Wajah buram pembangunan tersebut menunjukkan bahwa sustansi persoalan kemiskinan belum tersentuh. Kesannya, kemiskinan di NTT hanyalah prasyarat pembangunan dan penghasil proyek demi proyek. Silih berganti proyek dan kebijakan yang diimplementasikan, tetapi tidak memberikan perubahan yang signifikan. Pertambangan merupakan fakta sejarah yang tak terelakan.

Tahun 2008 dipandang perlu dalam mengatasi persoalan kemiskinan mengingat besarnya kekayaan alam di NTT. Hal ini, hanya modus penguasa untuk menggerus alam NTT, dengan iming-iming lapangan kerja dari pertambangan, dan juga pembayaran tanah pertambangan yang mereka gerus. Alhasil, kerja keras aktivis, terutama Gereja menolak Pertambangan waktu itu, membuahkan hasil. Jelas NTT, bukan daerah pertambangan tetapi pertaniaan, perkebunan, terutama pariwisata. Pertambangan hanya sangat merusak lingkungan, terutama Pariwisata yang harus menjadi tolak ukur pertahanan ekonomi masyrakat

IUP pertambangan sudah dipegang lebih dari 200 perusahaan tambang yang tersebar di 13 kabupaten, persoalan busung lapar, gizi buruk, krisis air bersih, dan kematian ibu dan anak tidak pernah terselesaikan.

Bahkan, kondisi diperparah oleh kerusakan ekologis yang diakibatkan aktivitas pertambangan. Pertambangan tidak menjadi solusi dari persoalan kemiskinan. Pertambangan hanya menjadi selubung dari upaya pencaplokan sumber daya publik dan memperparah kemiskinan. Masyarakat akan menjadi terkantar karena imbas limbah pertambangan, pariwisata akan mati kutu, laut dipenuhi limbah pertambangan, banyak masyarakat mencari nafkah di laut, akan kesusahan, karena banyak ikan-ikan yang mati karena limbah pertambangan

Pencaplokan adalah akar di balik persoalan kemiskinan di NTT. Pembangunan atas nama rakyat miskin, ternyata menjadi kedok pengusa dan pemodal untuk pencaplokan. Sebabnya, demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpretensi politik, tetapi lebih condong ekonomi. Yang terjadi bukanlah rakyat yang semakin berdaulat mengorganisasikan diri dan berpartisipasi dalam keputusan politik.

Sebaliknya, melalui UU otonomi daerah terjadi integrasi antara ekonomi liberal di level global dan ekonomi lokal. Aksesnya lancar. Kapitalis global dengan mudah mengekspansi ke daerah karena kekuasaan kepada daerah semakin besar menentukan kebijakan. Akibat pertautan kepentingan elit tersebut, pembangunan tidak lagi pro-rakyat, tetapi melayani kepentingan ekonomi global.

Pariwisata adalah alat hisapan kapitalis global. Di Labuan Bajo, yang disebut sebagai pintu gerbang pariwisata di NTT, investasi pebisnis sekaligus politisi nasional berseliweran dimana-mana. Di antaranya, LIPPO Group yang sudah berinvestasi di bidang rumah sakit, sekolah, mall (masih direncanakan), dan investasi wisata bahari. Pemiliknya, James Riady, pebisnis terkemuka di level nasional dan internasional. Sementara itu, di NTT di mata dunia sebagai destinasi pariwisata, pencaplokan sumber daya publik berlangsung masif. Terjadi pengambilalihan kepemilikan, akses, dan manfaat dari pulau-pulau, pesisir, pantai, tanah, dan laut dari kepentingan publik menjadi privat.

Dalam konteks demikian, kita dapat menilai hajatan akbar promosi wisata seperti Sail Komodo (2013) dan Tour de Flores (2016). Dirancang atas nama rakyat miskin, sebetulnya yang terjadi adalah konspirasi politik dan ekonomi. Tidak cukup pencaplokan sumber daya alam, tetapi juga pencaplokan APBN dan APBD demi melayani kepentingan kaum pemodal.

Industri pariwisata seperti hotel-hotel, restoran, diving center, snorkeling menikmati keuntungan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat setelah acara akbar Sail Komodo, rakyat masih mengeluhkan soal ketersediaan air bersih, rumah sakit, infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Jadi, pariwisata tidak memperlihatkan pariwisata perningkatan ekonomi rakyat, tetapi menjadi selubung upaya pencaplokan dan privatisasi demi pemodal dan elit Melayani nafsu kapitalis.

Produk politik, dalam UU Otonomi Daerah mesti terjadi dalam ruang-ruang publik. Untuk itu, diperlukan dua kekuatan penyanggahnya yakni penegakkan hukum dan kehadiran media-media kritis. Tentu, lemahnya penegakkan hukum menyebabkan NTT menjadi provinsi terkorup dan termiskin di saat bersamaan. Meski digadang-gadang sebagai provinsi terkorup, belum ada pejabat yang mengenakan rompi KPK.

Harapannya, penegakkan integritas hukum dan media kritis membuat kekayaan alam dan budaya di NTT tidak mudah dieksploitasi. Tidak menjadi objek isapan investor semata, tetapi menjadi pariwisata berwajah keadilan bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Damianus Febrianto Edo

Nyatakan Dalam Pena. Mahasiswa Komunikasi, Jurnalistik IISIP, Jakarta. Twitter: @edo_febriedo, Facebook: Febri Edo

Comments

Untuk merespon artikel ini, Anda harus login atau register terlebih dahulu

© Qureta.com 2016