pilkada-55f4303283afbdb9048b4568.jpg
Politik · 6 menit baca

Pilkada, Antara Harapan dan Kenyataan

Tahun 2017 ini bangsa Indonesia menyelenggarakan momentum demokrasi berupa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak untuk beberapa kabupaten/kota dan Provinsi.

Kesempatan ini menjadi kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia yang memiliki potensi untuk memimpin agar mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin di daerahnya. Tentu saja dengan aturan yang berlaku bahwa calon Bupati atau walikota dan calon Gubernur/ wakil Gubernur diusung oleh partai pengusung dan partai pendukung dan calon independen dengan peryaratan tertentu.

Fakta yang terjadi adalah begitu banyak calon independen yang  tidak lulus verifikasi di KPU setempat. Pilkada serentak ini menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat dan ruang yang sangat terbuka bagi rakyat untuk memahami politik praktis.

Idealnya, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang berjiwa militan bagi rakyat yang dipimpinya. Apakah benar demikian?

Apa yang Menarik dari Pilkada?

Bagi saya, yang paling menarik dari Pilkada langsung tahun ini adalah pertarungan politis untuk menggaet simpati rakyat dengan berbagai cara baik etis maupun non-etis. Dan kedua cara ini terkadang lumrah dalam praktik perpolitikan kita.

Jika saya mengamati diskusi seputar Pilkada di media sosial, di sana terjadi peperangan ide dan  pertarungan kekuatan. Ada yang melakukan  kampanye hitam, serta dengan sengaja mengkritisi kebijakan pemerintah apabila lawan politiknya adalah inkamben. 

Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang membatasi tim sukses untuk membanggakan calonnya. Dan itulah tugasnya. Namun, kita perlu realistis. Jangan berbicara tanpa fakta dan menggadaikan kebenaran di atas kebohongan publik.

Tak disangkal lagi bahwa yang dikejar para calon adalah simpati. Siapa yang kehilangan simpati, dia akan kalah. Inilah pendapat umum masyarakat tentang fenomena Pilkada.

Akan tetapi, jangan lupa bahwa dewa pembawa maut akan datang tepat pada waktunya untuk menggoyang simpati rakyat dalam bentuk politik transaksional.

Dewa itu adalah uang. Yang sebelumnya adalah petarungan ide berupa visi dan misi, kini menjadi pertarungan kekayaan. Siapa yang banyak uang, dialah yang menang. Pemimpin yang hadir dengan strategi seperti ini layak untuk tidak dipercayai janji dan harapannya.

Setiap calon yang maju ke Pilkada memiliki basis masanya masing-masing. Berdasarkan aturan yang berlaku, para aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) tidak boleh terlibat secara praktis dalam perpolitikan.

Mereka tetap menjalanakan fungsinya sebagai aparatur negara yang mengurusi keberlangsungan roda pemerintahan dan tugas negara. Akan tetapi, begitu banyak pejabat yang main kucing-kucingan mendukung salah satu calon.

Tidaklah salah kita memiliki pilihan, tetapi motivasi yang kita miliki perlu digali dan dikaji. Ada pejabat yang mendukung paket tertentu agar mendapat jabatan atau agar tidak dilengser dari jabatannya. Bahkan meminta supaya naik jabatan.

Tidak ada dukungan yang gratis di tengah sistem perpolitikan bangsa yang sudah tidak santun ini.

Partisipasi publik sebagai zoon politicon (mahluk politik) sangat diperlukan. Oleh karena itu, siapa saja memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun, kenyataannya hak itu tidak lagi suci tetapi dinodai oleh praktik politik yang kotor.

Kesucian politik dinodai oleh kekuatan lain yaitu uang. Hak memilih tidak lagi berasal dari ruang hidup yang bebas, tetapi berada dibawah paksaan materi. Pada tataran ini, pendidikan politik dan kesadaran berpolitik kita sangat lemah.

Pilkada itu tidak sekedar persoalan simpati masyarakat. Pilkada adalah persoalan jawaban atas rintihan rakyat yang mampu membebaskan mereka dari kungkungan kemiskinan dan keterbelakangan sosial.

Begitu banyak orang menginginkan kemajuan. Jalan raya diaspal, listrik harus masuk desa, manajemen PLN dan PDAM yang perlu ditata dengan baik, dan lain sebagainya. Para calon harus dapat menjadi ikon jawaban atas cita-cita rakyat tersebut.

Pilkada, Orang Kita Dan Mereka?

Salah satu kesesatan politik dewasa ini adalah adanya prinsip orang kita dan orang mereka. Orang kita adalah dia yang memiliki hubungan darah atau kesukuan dan agama dengan pemilih sedangkan orang mereka adalah dia yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pemilih kecuali dengan mereka yang lain. 

Isu SARA dalam Pilkada adalah sebuah trik politik yang kurang dewasa. Yang paling penting adalah bukan dari mana dia berasal tetapi siapa dia sesungguhnya.

Kita terjebak dalam pola pikir primordialisme di mana kita hanya menaruh simpati dan trust yang besar hanya kepada dia yang dekat dengan kita bukan kepada dia yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan.

Pilkada itu tentang figur seorang calon dan rekam jejak yang baik serta kapabilitas dirinya untuk menjawabi segala persoalan hidup masyarakat serta mampu menjadi sumber solusi dari setiap masalah. Jangan sampai calon yang kita pilih akan menjadi sumber masalah bukan pemberi solusi.

Tentu saja dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat membangun manajemen yang baik sehingga tata kelola pemerintahannya berjalan dengan baik.

Apakah dengan istilah orang kita dia memliki kapabilitas untuk memimpin dan menjadi jawaban serta pemberi solusi? Jadilah pemilih yang cerdas, bukan pemilih yang memiliki kedangkalan nurani.

Pilkada Sebagai Sandiwara Cinta?

Dunia ini adalah panggung kehidupan, demikian bunyi sebuah lirik lagu. Di atas panggung itulah segala peran manusia dimainkan. Ada peran nyata dan ada juga peran berpura-pura. Dan harus diakui bahwa realitas momen Pilkada kita sedang mendirikan panggung-panggung politis.

Segala jenis peranan dimainkan di atas panggung tersebut. Di atas panggung itu juga segala janji dan harapan digaungkan. Di atas panggung itu juga segala jenis kesenian dipertontonkan baik kesenian lokal maupun nasional, baik yang berbobot maupun tidak. Ya, namanya panggung.

Apa yang dilakukan para calon di atas panggung politik? Sedang bermain sandiwara cinta agar dicintai (baca:simpati) masyarakat? Ataukah dia benar-benar memainkan perannya yang otentik?

Pertanyaan ini akan terjawab jika si calon akan terpilih dan sudah mulai menjalankan tugas mulianya. Yang dibutuhkan dunia sekarang adalah bukti bukan janji.

Setiap manusia dapat membuat janji, tetapi hanya sedikit manusia yang mampu menempati janjinya. Janji-janji politik adalah janji-janji suci yang mengikat dirinya dengan rakyat. Dan rakyat selalu berharapa akan realisasi janji tersebut. Oleh karena itu, lebih baik jangan membuat janji daripada memberikan harapan palsu (PHP).

Jika aktifitas politik adalah sandiwara cinta, akan ada waktu dimana sandiwara cinta itu mengalami tragedi putus cinta dan frustrasi politik. Rakyat kehilangan simpati dan kepercayaan terhadap pemerintahnya bahkan acuh-tak acuh terhadap program pemerintah.

Rakyat mulai membangun opini baru bahwa kita dapat mengurus hidup kita sendiri tanpa diatur oleh pemerintah. Pemerintah tidak kalah sadisnya dengan para mafia.

Oleh karena itu, berpolitiklah dengan jati diri yang kokoh. Jangan membangun figur jadi-jadian. Berilah diri apa adanya kepada rakyat dan rakyat akan menerima kita apa adanya.

Nicollo Machiaveli, seorang filsuf politik berkebangsaan Italia memiliki padangan berbeda tentang aktifitas politik. Dalam bukunya yang berjudul “ Ill Priciple” dia melukiskan aktifitas politik sebagai seni menggembala.

Layaknya pengembala yang mengembala ternaknya untuk kepentingan dirinya, demikian juga aktifitas pokitik adalah sebuah kekuasaan yang digunakan untuk menghidupi penguasaanya. Bahkan untuk melanggengkan kekuasaannya, dia dapat menggunakan  berbagai macam cara termasuk melawan hukum-hukum agama sekalipun.

Gambaran Machiavelli ini memiliki corak baru dalam perpolitikan kita. Segala cara dilakukan demi kekuasaan. Dan kekuasaan itu dibangun untuk kekuatan penguasa.

Lalu Pilkada Seperti Apa?

Setiap orang menghendaki perubahan. Pilkada ini hendaknya memiliki sistem yang berubah dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Jika sebelumnya pola pikir primordial semakin melejit, kali ini  menjadi momen yang berbeda dimana kita memilih pemimpin yang berkualitas dan bijaksana. Dia yang kita pilih mampu menjembatani mimpi-mimpi kita bersama yaitu mimpi-mimpi revolusioner dimana perubahan akan nampak dalam segala aspek kehidupan.

Pilkada hendaknya menjadi kesempatan untuk memilih pemimpin yang berhati melayani bukan pemimpin yang arogan dan memegang prinsip absolutisme.

Pemimpin tidak lagi dipandang seperti raja yang dikultus-individukan sebagai pribadi yang setara dengan Tuhan, sehingga apa yang dikatakannya selalu benar.

Bukan zamanya lagi kita memilih pemimpin yang berhati baja yaitu pemimpin yang tidak peka terhadap rakyatnya. Semoga Pilkada kali ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih,suci dan bijaksana.