80877.jpg
https://www.google.com
Politik · 10 menit baca

Pancasila itu People's Center bukan Pepo Center
Tanggapan untuk Rocky Gerung


Dalam tulisan yang diberi judul “Pancasila bukan Panacea,” Rocky Gerung mencoba melemparkan sebuah tuduhan kepada pemerintahan Jokowi, yang menurutnya sedang menggunakan Pancasila untuk memberangus kelompok yang berseberangan dengan rejim. Sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia yang baru saja dibubarkan oleh pemerintah. Lebih lanjut Rocky membangun sebuah pembelahan masyarakat baru: siapapun yang setuju pembubaran HTI, Rocky sudah menyiapkan tuduhan bahwa pihak itu pasti para algojo rejim Jokowi yang mengamankan tuannya dari serangan lawan politik. Kelompok ini juga menurut Rocky sedang berupaya membangun stigmatisasi terhadap kelompok Anti Jokowi dengan sebutan Fundamentalis, Anti Pluralisme dan Anti Bhinneka Tunggal Ika. 

Rocky menyiapkannya dengan sempurna dengan menempatkan   Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam posisi sebagai korban dari Rejim Anti Kritik. Bahkan merebaknya gerakan lilin untuk Ahok yang mulai melebar menjadi gerakan pembelaan terhadap keragaman dan keadilan, Rocky menyebut itu sebagai gerakan voluntarisme kekanak-kanakan. Lalu apakah Rocky punya istilah untuk para peserta aksi 411, 212 dan seterusnya? Rocky tampaknya sedang menyiapkan segregasi baru setelah skenario membenturkan Jokowi-Ahok gagal. Pembelahan baru ini akan langsung menuju jantung istana Presiden, mengancam Joko Widodo yang disebutnya sedang menjalankan “politics of exclusion” yang bukan ini dan bukan itu.

Rocky memulai dengan menempatkan Pancasila sebagaimana yang disampaikan Soekarno dalam Sidang BPUPKI sebagai ““Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.” Secara sengaja Rocky mengindari posisi Pancasila sebagai Dasar Negara atau Weltanschauung. Rocky mungkin terlupa bahwa pertanyaan mendasar digelarnya sidang BPUPKI adalah “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?”

Prof. Driyarkara memberikan pembeda yang tegas ranah pandangan hidup dengan ranah dasar negara “filsafat itu ranahnya di lingkungan ilmu pengetahuan, sementara weltanschauung itu adanya di lingkungan kehidupan.” Pancasila sebagai falsafah hidup bukan hanya bisa dipercakapkan diantara instrumen-instrumen warga negara, sebagai falsafah Pancasila wajib mendapatkan penafsiran-penafsiran baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam posisi sebagai Dasar Negara, Pancasila adalah pondasi dimana Negara Indonesia Merdeka didirikan, dia adalah pondasi dimana pilar-pilar negara termasuk didalamnya ketatanegaraan, cita-cita dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan.

Dalam posisi sebagai Weltanschauung tersebut, Pancasila sudah tumbuh bersama pergerakan kaum republikan yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan tapi juga mempersiapkan kelahiran sebuah entitas bangsa baru bernama Indonesia. Soekarno menyatakan “bukan saya yang menemukan Pancasila, saya hanya menggalinya.” Makanya ketika dunia terjebak pada dua kutub kekuatan bipolar blok timur dan barat, Soekarno tidak memaksakan Pancasila sebagai the third way sebagaimana Giddens mengkampanyekan jalan ketiganya. Soekarno hanya menyerukan agar setiap bangsa terjajah menyiapkan Weltaanschauung-nya masing-masing yang digali dari sejarah, budaya dan konteks lingkungan dimana bangsa itu tumbuh.  

Konsekuensi sebagai dasar negara, setiap kemungkinan untuk menggeser posisi Pancasila harus ditutup. Mengganti sebuah dasar negara pada saat yang sama menegasikan seluruh proses sejarah bangsa Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bahkan definisi Rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjadi kabur. Konsekuensi dari cara berpikir Rocky akan membuka ruang disintegrasi menganga lebar, juga menggelar karpet merah bagi masuknya ideologi lain yang tidak memiliki akar historis di Indonesia. Bukannya menghadirkan “ruang percakapan kewarganegaraan” seperti yang dituntut Rocky, yang hadir malah keadaan Rakyat, Kedaulatan dan Negara yang menghilang didalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan.

Rocky juga keliru jika berharap pemerintah menjadi fasilitator untuk menghadirkan ruang percakapan kewarganegaraan mengenai bagaimana mengganti Dasar Negara. Rocky menghindari fakta bahwa Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk menyelenggarakan mandat konstitusi. Sudah tepat jika Jokowi sebagai Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas kelompok yang hendak mengganti Pancasila. Bukankah Negara diadakan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

Termasuk didalamnya Pancasila sebagai Dasar Negara. Jokowi sebagai penyelenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak bisa tidak harus menempatkan Pancasila sebagai antivirus (jika Rocky menolak menyebutnya sebagai Panace) untuk menangkal setiap kemungkinan yang ingin menggeser posisi Pancasila sebagai dasar negara. Jangankan menjalankan politics of exclusion, Presiden bisa menyatakan  negara dalam keadaan darurat dan memberlakukan status darurat sipil dan militer jika itu menyangkut ancaman terhadap kepentingan nasional.

Pembenaran negara melakukan tindakan tersebut adalah konsekuensi dari mandat  konstitusional yang menjadi sebab dibentuknya pemerintahan NKRI. Dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945 sangat terang disebutkan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Ke- adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dengan demikian Rocky tidak perlu repot membenturkan preskripsi Ketuhanan di sila ke-1 dengan preskripsi Kerakyatan di sila ke-4. Ketuhanan dan Kerakyatan dalam konteks Pancasila tidak merupakan dua hal yang saling menegasikan satu dengan yang lain. Ketuhanan dan Kerakyatan juga tidak bersifat substitutif satu dengan yang lain, melainkan lebih bersifat saling menegaskan satu dengan yang lain. 

Kerakyatan yang berketuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerakyatan di sila ke-4 juga tidak mungkin merupakan rakyat yang berbeda dengan rakyat yang berdaulat sebagai subyek diadakannya negara yang disebut diawal alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Rakyat dalam kalimat “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” menempatkan publik sebagai subyek penyandang kemerdekaan Indonesia. Makanya dalam teks Proklamasi disebutkan “atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.” Sementara rakyat dalam kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” adalah penjelasan bagaimana agar rakyat sebagai subyek kedaulatan bangsa itu mendapatkan kedudukan dan kedaulatannya dalam sistem penyelenggaraan negara. 

Kerakyataan disini adalah representasi MPR-RI sebaga lembaga tertinggi negara yang meliputi unsur partai-partai politik, perwakilan daerah-daerah. Rocky pasti bukannya tidak mengerti bahwa ruang percakapan kewarganegaraan disini terbuka luas, bagaikan menu makanan yang tinggal dipilih oleh HTI jika ingin berkontribusi dalam rumah bersama Indonesia. Persoalannya sejak awal HTI sudah menegaskan jatidirinya sebagai organisasi gerakan politik tanpa menempuh prosedur yang sebenarnya tersedia.

Rocky tidak bisa menutup mata bahwa persoalan yang dihadapi Jokowi hari ini adalah bom waktu yang sepertinya sengaja ditinggalkan oleh SBY selama 10 tahun pemerintahannya, dengan membiarkan kelompok intoleran melakukan konsolidasi bahkan penetrasi serangan terhadap keragaman dengan cara-cara intoleran. Justru dimasa pemerintaha SBY makna “kebajikan bersama” dibajak oleh kelompok-kelompok intoleran. 

Contoh sederhana adalah kasus yang membawa Ahok ke penjara dengan dalih penistaan terhadap agama. Rocky sedang meminggirkan fakta bahwa kelompok sepeti HTI bahkan tidak menyisakan ruang tafsir yang berbeda terhadap Surah Al Maidah ayat 51. Mana mungkin tercipta ruang percakapan, jika ruang tafsir dikonstruksikan dalam dua kutub, kafir dan pembela Islam. HTI dan FPI malah sudah menjalankan Politic of exclusion terhadap tafsir ulama Muhammadiyah dan NU, dua ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia, yang selama puluhan tahun menempatkan Pancasila sebagai sebuah ikatan Perjanjian Suci, tanpa sekalipun mencoba menabrakkannya dengan tafsir agama Islam.

Selama masa SBY, kelompok ini tumbuh mendapatkan perlindungan dari SBY. Pancasila dan Kedaulatan Rakyat yang berporos pada Res Publica (people center)  dibajak oleh mereka dengan menggunakan dalil agama dengan pembiaran (bisa bermakna perlindungan) dari rejim SBY (pepo center). Pembiaran terhadap kasus intoleransi pelan-pelan menggeser rakyat sebagai subyek penyandang kemerdekaan (termasuk hak menganut agama dan keyakinannya masing-masing). 

Islam lalu dimaknai sebagai entitas politik mayoritas yang selama ini dibungkam atas nama Pancasila. Padahal dalam tubuh Res Publica Indonesia memiliki dua syarat utama: pengakuan pada kesatuan dan pengakuan padsa kearagaman. Dalam republikansime Indonesia itulah toleransi dan solidaritas menjadi nafas Bhinneka Tunggal Ika.

Karenanya intoleransi (dan juga korupsi) adalah error dalam sistem yang bernama Indonesia.  Selama HTI, FPI dan kelompok lain tetap menggunakan tendensi arogansi mayoritas atas nama Islam, dengan menjalankan aktivitasnya dengan dilandasi cara intoleran, maka selama itu pula sistem sensor Indonesia Merdeka dengan Pancasila sebagai pusat operasi akan mendeteksi mereka sebagai virus yang harus segera dilokalisir jika perlu dihapuskan. 

Jadi Rocky keliru jika menduga bahwa pembubaran HTI adalah pemberangusan kebebasan dengan menggunakan Pancasila sebagai alat fit and proper test dengan memberi label fundamentalis dan radikalis. Indonesia menjamin setiap agama, ideologi bahkan kelompok anti demokrasi hidup di Indonesia, selama tidak menjalankan praktek intoleran, maka hak berorganisasi, berpendapat dan berkeyakinan dijamin oleh negara.

Rocky mungkin harus menjelaskan lebih dulu apa yang dituliskan Eep Saefullah Fatah sebagai minoritas kreatif, yakni sekelompok orang berpikiran maju yang bisa membawa perubahan besar. Persoalannya Eep mengawali definisinya dengan asumsi bahwa minoritas kreatif adalah sedikit orang yang menjaga pikiran sehatnya ketika yang lain tenggelam dalam kesesatan. Lebih keliru lagi ketika Eep mengambil kemenangan Partai FIS di Aljazair sebagai contoh minoritas kreatif yang mebawa perubahan besar. 

Padahal minoritas kreatif sebagaimana yang ditulis Arnold J. Toynbee adalah sekelompok kecil orang yang berpikiran maju dan menggunakan cara kreatif untuk mengeluarkan manusia kebanyakan dari keadaan primitif. Yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, dimana Eep sebagai arsitek pemenangan politik Anies-Sandi adalah sekelompok kecil orang yang menggunakan cara-cara primitif untuk meraih kemenangan politik.

Ketika yang dituntut Rocky sebagai “ruang percakapan kewarganegaraan” dalam konteks mencari “cara hidup bersama” sama dengan “rekonsiliasi” yang dituntut oleh Eep dan kubu Anies-Sandi di Jakarta? maka saya rasa tidak akan pernah ada ruang percakapan kewarganegaraan tidak pernah akan terwujud. Sebab rekonsiliasi maupun percakapan tentang kebajikan selalu dimulai dengan kejujuran dalam pengungkapan kebenaran (truth seeking). 

Percakapan kewarganegaraan yang sehat tidak dimulai dengan permusuhan, niat jahat apalagi jika ruang percakapan itu bermaksud menghapuskan sebuah jejak kejahatan demokrasi dan pengkhianatan terhadap Dasar Negara, Konstitusi, dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Penggunaan masjid sebagai alat pemenangan politik, isu agama untuk mencapai kemenangan politik, percobaan menggulingkan pemerintahan, menyulut permusuhan dengan isu pribumi vs non pribumi, konsolidasi politik untuk menegakkan sistem Khilafah adalah serangan bagi Kemerdekaan Indonesia. 

Semua itu tidak bisa disebut kreatifitas menuju kehidupan yang lebih baik, juga bukan permintaan untuk duduk bersama memulai percakapan sebagai warga negara untuk menerjemahkan Pancasila menjadi nilai “kebajikan bersama.” Tindakan itu adalah bentuk serangan yang kualitasnya sama dengan ancaman konvensional berupa ancaman pendudukan negara lain.

Tidak pernah ada yang melarang penafsiran Pancasila dalam posisinya sebagai falsafah hidup atau ideologi negara. Disanalah anda bisa katakan bahwa HTI boleh duduk setara dengan warga negara lainnya untuk berdebat bahkan menjadi oposan sebagaimana yang terjadi dalam siding BPUPKI. Namun ketika keinginan mengganti Pancasila dalam posisinya sebagai Dasar Negara anda minta untuk diakomodasi dengan dalih pemaknaan baru terhadap Pancasila, maka yang anda sentuh sebenarnya adalah konsp Res Publika yang bertumpu pada Pancasila. 

Wajar jika publik bereaksi secara sukarela, meski kekanak-kanakan namun terasa lebih konstitusional dan mendekati makna pencarian pada kebenaran. Unjuk rasa adalah ekspresi percakapan kewarganegaraan yang dijamin undang-undang. Karena dia percakapan yang sah, maka biarkan publik yang akan menentukan keberpihakanya. Juga sudah menjadi tugas Jokowi sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mengamankan dinamika pencarian kebenaran itu dari upaya interupsi dari kelompok-kelompok yang intoleran.

Rocky, Eep dan Denny JA, intelektualitas seseorang selalu diuji oleh tiga hal: cara pandang keilmuan kita terhadap sesuatu, posisi dan tafsir intelektualitas kita sebagai akibat dari cara pandang kita pada objek dan keadaan, terakhir intelektualitas yang paling nyata bisa dilihat pada keberpihakan kita dalam setiap persolan dan polemik publik. Ketiganya harus berada dalam satu lintasan garis lurus, lintasan garis lurus yang berulang berkali-kali akan membentuk apa yang disebut integritas dan konsitensi. 

Bagi saya, cara pandang anda bisa diterima, namun posisi berdiri dan keberpihakan anda dalam konteks ini manipulatif dan sering menunjukkan grafik inkonsistensi. Itu  bahkan jauh lebih kekanak-kanakan ketimbang pembelaan ribuan anak bangsa yang sedang menyalakan lilin keadilan. Bahkan Rocky sendiri tanpa sadar sudah menjalankan gaya Orde Baru dengan melakukan tanpa dalil kuat, menyiapkan stigmatisasi terhadap para pendukung Kebhinnekaan dan Pancasila. Rocky bahkan melakukan depolitisasi dengan berupaya menjauhkan gerakan voluntarisme tersebut dari makna sebuah sikap politik kewarganegaraan. Rocky menyebutnya  sebagai keadaan terjebak dalam voluntarisme kekanak-kanakan demi mengamankan rejim Jokowi.

Sayang sekali tuduhan Rocky terhadap Jokowi yang sedang menjalankan politik non konsepsi “bukan ini dan bukan itu”  tidak disertai pijakan yang kuat. Tuduhan tentang kepanikan yang lahir dari melesetnya kalkulasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta hanyalah upaya Rocky mengaburkan fakta, bahwa mayoritas rakyat Indonesia bukannya terkejut karena kekalahan Ahok-Djarot. Publik lebih terkejut karena tidak menyangka cara-cara pemenangan paling primitif masih digunakan dalam era demokrasi moderen.

Ketika Rocky menuntut ruang percakapan tafsir terhadap Pancasila, maka Rocky sebaiknya bertanya kepada apakah orang Islam bersedia berdebat tentang tafsir Al Quran? Jawabannya jelas, sangat terbuka ruang tafsir ketika membaca Al Quran. Namun apakah umat Islam bersedia jika teks dan susunan tata Bahasa dalam Al Quran diganti? Jawabannya tentu tidak! 

Di situlah perbedaan Al Quran sebagai pandang hidup dengan Al Quran sebagai sumber akidah umat Islam, Sama dengan Pancasila sebagai pandangamn hidup yang sangat terbuka dalam penafsiran baru, namun keimanan seorang warga negara wajib dipertanyakan ketika Pancasila sebagai dasar negara, dimana cita-cita, hukum dan pemerintahan Republik bersumber ingin dibawa ke meja pengadilan bernama “ruang percakapan kewarganegaraan.” Seokarno mengatakan begini Bung Rocky “segala sesuatu yang sudah disepakati secara politik jangan lagi diperdebatkan secara estetis.” Mengutip Soekarno hari ini masih diperbolehkan bukan?