Ketik untuk memulai pencarian

Menyoal Janji-Janji AHY

Menyoal Janji-Janji AHY

Sumber: YouTube

Pilkada DKI Jakarta sebentar lagi akan bergulir. Banyak calon mulai obral janji untuk menarik para pemilih meski janji itu nantinya tidak bisa dibuktikan. Obral janji ini juga dilakukan oleh AHY yang akan maju sebagai Cagub bersama Sylvi.

Pasangan AHY-Sylvi, hampir tiap kampanye selalu mengumbar janji kosong, salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara (BLS). Bagi-bagi uang yang dilakukan AHY sangat tidak mendidik. Karena, hal ini bisa membuat orang malas bekerja. Secara perlahan, hal ini membawa warga DKI menuju jurang kemiskinan. 

Janji-janji politik yang diajukan AHY selalu terkait dengan “bagi-bagi duit” kepada masyarakat DKI Jakarta.  Rupanya, bagi AHY inilah yang paling gampang dijanjikan untuk menarik warga memilihnya, daripada memikirkan program-program kerja DKI Jakarta yang lebih konkret yang ia sendiri kurang begitu memahaminya.

Kepada sejumlah warga DKI Jakarta yang ditemuinya saat melakukan blusukan, AHY mengajukan tiga programnya yang semuanya berupa pendistribusian dana segar langsung kepada masyarakat. Diantara program bantuan langsungnya adalah dana bantuan langsung sementara (BLS), dana bergulir, dan pemberdayaan komunitas.

Program bagi-bagi uang secara tunai ini seperti mengingatkan kembali program ayahnya, SBY. , Presiden SBY, waktu itu membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, di era Presiden Jokowi langsung distop. Selain tidak mendidik rakyat untuk produktif, program ini penuh dengan praktik KKN dan hanya menciptakan pencitraan diri bagi pimpinannya.

AHY secara spesifik menyebutkan nominal anggaran untuk tiga program tersebut. Misalnya BLS, AHY akan memberikan Rp 5 juta per keluarga miskin setiap tahun. Kemudian, dana bergulir berupa uang Rp 50 juta per modal usaha. Terakhir, mengenai pemberdayaan komunitas, akan diwujudkan dengan pembagian dana Rp 1 miliar per RW setiap tahun.

Program tersebut diklaim AHY untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Dengan entengnya, AHY mengumbarkan janjinya itu tanpa memikirkan lebih lanjut dan tanpa kejelasan dari mana dana tersebut berasal. Belum lagi, bagaimana pengawasan yang dilakukan AHY agar tidak terjadi praktik korupsi.


Follow Qureta Now!

Tentang anggaran Rp. 1 miliar per RW se-DKI misalnya. DI DKI Jakarta ada lebih dari 2.700 RW. Jika, tiap RW dikasih Rp. 1 miliar per tahun, maka Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan anggaran sedikitnya Rp. 2,7 trilun per tahun.

Dana sebesar itu jika di tangan Ahok, pasti akan dipakai untuk kepentingan yang lebih konkret, seperti membangun rumah susun untuk warga miskin DKI Jakarta. Dengan Rp. 2,7 triliun itu Ahok bisa membangun 7000-an satuan rumah susun.  

Itu baru anggaran untuk 2.700-an RW se-DKI. Jika ditambahkan lagi dengan anggaran yang harus dikeluarkan pemprov DKI Jakarta untuk BLS Rp 5 juta per keluarga, dan Rp. 50 juta per modal usaha tersebut di atas, berapakah beban anggaran yang harus dipikul Pemprov DKI Jakarta lagi? Padahal manfaat, efektifitas, dan pengawasan penggunaannya pun akan sangat meragukan.

Menaikkan Gaji Guru Swasta

AHY membuat janji untuk menaikkan gaji guru Swasta. Saat menghadiri peresmian posko simpatisan pendukungnya di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016), AHY membuat kekonyolan dengan menjanjikan bahwa jika ia terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, ia akan menaikkan gaji guru di sekolah-sekolah swasta.

Kata dia, menaikkan gaji guru, baik negeri maupun swasta merupakan salah satu komitmennya di bidang pendidikan. "Kami tidak ingin guru negeri saja, tapi juga swasta. Karena cukup banyak anak kita yang sekolah di swasta," kata Agus.

Keyakinan AHY untuk mengalokasi anggaran gaji guru di sekolah swasta akan mendapat dukungan dari semua pihak serta mudah terealisasi jika bisa berkomunikasi baik  dengan DPRD. Janji AHY yang akan menaikkan gaji guru di sekolah-sekolah swasta se-DKI Jakarta ini sangat tidak realistis.

Sejak kapan Pemprov DKI berwenang mengatur gaji guru di sekolah-sekolah swasta? Apalagi, anggaran untuk menaikkan gaji guru swasta itu diambil dari APBD, yang ia yakin akan disetujui DPRD DKI.

Pemerintah pusat saja tidak pernah mencampuri urusan gaji guru-guru di sekolah swasta di seluruh Indonesia. Sudah bisa diperkirakan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk mengalokasi dana untuk gaji guru di sekolah-sekolah swasra itu. Membiayai gaji guru-guru negeri saja Pemprov DKI sudah kewalahan, kok ini mau ditambah beban dengan menaikkan gaji guru swasta.

Lagipula, mana sudi pemilik sekolah-sekolah swasta itu diintervensi Pemprov DKI soal gaji guru-guru mereka. Kecuali, Pemprov DKI Jakarta sungguh-sungguh mau menanggung seluruh gaji guru swasta se-DKI sebesar janji AHY itu. Jadi, pemilik sekolah tidak perlu lagi membayar sendiri gaji guru-gurunya.

Janji boleh saja dilakukan setiap pasangan calon. Akan tetapi, janji itu harus sudah diperkirakan sebaik mungkin untuk bisa direalisasikan. Bukan hanya obral semata untuk mendapatkan simpati masyarakat, melainkan realitas janji yang diberikan.

AHY, terlalu mengobral janjinya dan ia tidak bisa menjelaskan secara terperinci mengenai programnnya tersebut. Sehingga, AHY bisa dipastikan hanya mengobral saja tanpa adanya program yang jelas dan nyata. Lebih dari itu, obral janji bagi-bagi uang ala AHY ini semacam “money politic” secara terselubung.

barakatul hikmah

jadikan aku yang pertama

Comments

Untuk merespon artikel ini, Anda harus login atau register terlebih dahulu

© Qureta.com 2016