aksi_damai_4_november_di_jakarta_voa.jpg
Foto: Wikipedia
Politik · 4 menit baca

Menista Demokrasi dengan Jubah Agama


Aksi penghadangan kampanye Ahok-Djarot, bahkan pengeroyokan menjadi ujian serius bagi demokrasi di Tanah Air. Bukan hanya itu, kesaksian pelapor dalam sidang dugaan penistaan agama terhadap Ahok juga menimbulkan pertanyaan seputar kesaksian mereka. Secara eksplisit, sebenarnya ada pihak yang menggunakan jubah agama untuk menista demokrasi.

Indonesia dikenal dunia tidak sekadar negara Muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2016 secara damai menjadi titik perhatian banyak sarjana dan peneliti dari berbagai penjuru dunia. Indonesia dianggap menjadi model terbaik demokrasi di dunia.

Sayangnya, keberhasilan Indonesia membangun demokrasi politik yang stabil yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam modern kerap mengalami jalan terjal. Salah satunya adalah penolakan keras dari kalangan Muslim yang mengusung paham fundamentalisme dan radikalisme keagamaan. Mereka kerap menggunakan jubah agama untuk menista demokrasi.

Politisasi Agama

Faktanya, gerakan Islam fundametalis dan radikalis kini menggunakan politisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta. Isu yang dibangun adalah tentang suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) yang jelas-jelas bisa merusak demokrasi dan persatuan keberagaman masyarakat Indonesia.

Fenomena politisasi agama ini bisa kita lihat dalam kasus yang menimpa Ahok. Kasus yang bermula dari penghapusan kata “pakai” dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu menjadi viral dan memengaruhi publik untuk menuduh Ahok telah menista agama.

Tuduhan penodaan agama ini diperkuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan sikap keagamaan, bahwa pidato Ahok di Pulau Seribu telah menista agama. Padahal, pidato itu telah diedit sehingga seolah-olah Ahok telah melecehkan agama. Suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip Pancasila, sebab efeknya bisa memecah belah persatuan bangsa.

Apa lagi sikap keagamaan tersebut tersebut dianggap seolah-olah menjadi hukum positif. Padahal menurut Ibnu Khaldun, dalam kitabnya, Mukaddimah, bahwa orang yang paling berani dalam memberikan fatwa adalah orang yang paling berani dengan kobaran api Jahanam.

Lebih parahnya, kasus ini dibuat semakin gaduh setelah FPI membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). FPI yang berkedok GNPF-MUI telah memprovokasi masyarakat dan menjadi aktor kegaduhan nasional. FPI telah menodai demokrasi Indonesia dengan menghasut masyarakat dengan kebohongan-kebohongan hingga masyarakat percaya dengan faktualitas informasi yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya.

Politisasi agama juga muncul dari seorang mantan presiden RI ke-6 yang memposisikan dirinya sebagai dalang kegaduhan nasional. SBY pada (2/11/2016) atau dua hari sebelum demo besar-besaran umat Islam yang berakhir rusuh, menyampaikan pidato provokatif yang isinya mengajak masyarakat untuk mengusut tuntas isu penistaan agama. Suatu sikap yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang negarawan.  

Fenomena ini memang sangat miris, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan memulai proses persidangan, lagi-lagi kebohongan dipertontonkan oleh aktor-aktor politisasi agama. Dalam persidangan, tak ada satu pun saksi fakta yang dihadirkan pelapor yang menyaksikan langsung pidato Ahok yang telah dianggap menista agama.

Semua saksi tidak mengalami dan mendengarkan langsung pada saat kejadian, mereka hanya melihat tayangan dari video, dan transkrip pidato yang telah diedit.

Lebih parahnya, mereka para saksi “bodong” menuduh Ahok melakukan kampanye terselubung di Kepulauan Seribu. Sungguh kebohongan sistematis yang dipertontonkan hanya demi kepentingan politik kekuasaan semata. Keterangan saksi-saksi itu adalah character Assassination (pembunuhan karakter) terhadap mental bangsa Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus Ahok bukan suatu pelanggaran hukum, namun pelampiasan kebencian suatu golongan terhadap Ahok.

Penista Demokrasi

Itu semua sungguh perilaku di luar logika kebenaran. Para penista demokrasi berlindung dalam demokrasi. Mereka tidak menggunakan model kampanye sehat dengan proses dialog, adu visi-misi dan strategi yang kreatif, melainkan melakukan benturan politik dengan cara-cara yang “dimasak” melalui “bumbu” agama, dan provokasi kebencian.

Penista demokrasi tidak membuat keteduhan dalam perpolitikan di DKI Jakarta, yang ada hanyalah intimidasi, pernyataan yang kotor dan provokasi fitnah. 

Agama mereka gunakan untuk kepentingan politik jangka pendek dalam memenangkan pemilu. Setelah memenangkan pemilu, agama ditinggalkan. Kita bisa lihat calon yang mendadak Islami menjelang pemilu. Mulai dari memakai kopiah, shalat jumat, sampai kunjungan ke majelis taklim, bahkan yang paling miris, mereka memperebutkan ormas radikal untuk mendukungnya.

Padahal rakyat membutuhkan pemimpin bukan sekadar saleh ritual, tetapi saleh politik, yaitu bebas dari perilaku korupsi dan memiliki rekam jejak yang bagus.

Politisasi agama ini sampai pada titik yang membentur akal sehat, mengubur hati nurani dalam ruang pertarungan pragmatisme politik. Meminjam Nietzsche dalam Zarathustra, bahwa Pilkada DKI Jakarta adalah will to power dengan aksi “mati-matian” pihak yang haus kekuasaan dengan mengorbankan agama demi memenangkan kontestasi politik.

Pada titik inilah, kita dihadapkan sebuah realitas yang menuntut untuk menjadi masyarakat yang cerdas dalam persoalan yang serius.

Politisasi agama yang terjadi mutakhir ini dalam Pilkada DKI Jakarta merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. Jika ini dibiarkan, dapat dipastikan bisa merusak sendi-sendi keberagaman bangsa Indonesia. Siapapun, jangan pernah bermain-main dengan isu agama. Melibatkan agama ke dalam urusan politik yang penuh intrik dan kerakusan, hanya akan menodai kesucian agama itu sendiri.

Jangan sampai demokrasi di Indonesia hancur lebur seperti ramalan Samuel P. Huntington dalam tesisnya, The Clash of Civilization, yang menganggap bahwa kelompok Islam fundamental dan radikal yang tertutup dan bersifat doktriner sebagai biang keladi pupusnya setiap upaya membangun demokrasi.