95427intoleransi.jpg.jpg
Ilustrasi: beritajogja.id
Agama · 4 menit baca

Membangun Kesadaran Multikultural

Mutakhir ini kita menghadapi berbagai praktik intoleransi berupa kekerasan sosial atas nama etnis dan agama. Kemarahan dan ketegangan di antara pelbagai kelompok terjadi secara masif baik di tingkat lokal, regional maupun global.

Dalam konteks nasional, problem hubungan mayoritas-minoritas yang selama Orde Baru beroperasi secara laten, kini muncul kepermukaan sebagai konsekuensi dari era reformasi yang meniscayakan ruang kebebasan terbuka lebar.  

Kelompok-kelompok fundamentalis-radikal menggunakan demokrasi sebagai kesempatan untuk memperjuangkan ideologi mereka, meskipun secara eksplisit mereka menolak demokrasi. Kenyataan ini menegaskan bahwa kita butuh kesadaran multikulturalisme sebagai alternatif membangun kesadaran hidup kebersamaan secara damai dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Negeri Multikultural 

Tak bisa dimungkiri, keragaman dan perbedaan adalah realitas konkrit di Indonesia. Ada sekitar 656 kelompok etnis, besar dan kecil hidup di wilayah Indonesia, memiliki budaya, tradisi, agama dan adat istiadat yang berbeda-beda, berbicara dalam 746 bahasa dan dialek lokal yang berbeda.

Bahkan menurut JS. Furnival (1948), pada dasawarsa 1930-1940-an, Indonesia merupakan salah satu potret masyarakat plural yang dapat dijadikan contoh, di saat negara-negara Eropa menghadapi problem multikulturalisme. Kenyataan ini meneguhkan kesadaran kebangsaan dalam lintas sejarah hingga sekarang.  

Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural yang ramah dan toleran. Masyarakat Indonesia pada masa-masa pra dan awal kemerdekaan bisa hidup rukun satu sama lain. Tidak terdengar kasus-kasus konflik antar agama maupun etnis yang dipicu semata-mata karena perbedaan latar dan afiliasi kultural dan religius.

Setiap kelompok saling bahu-membahu untuk menyongsong kemerdekaan dan tumbuhnya solidaritas kebangsaan. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai bangsa gotong royong.

Di masa Orde Baru, konflik dan kekerasan atas nama agama memang tidak begitu mengemuka karena pemerintah dengan ideologi developmentalismenya menganggap ketertiban umum menjadi perhatian serius. Kelompok-kelompok fundamentalis-radikal tidak mendapatkan tempat dan mereka menjadi gerakan bawah tanah yang selalu menghindar dari sorotan publik.

Namun ketegangan dan konflik antar agama tidak terjadi bukan karena mereka telah hidup rukun, tetapi karena pemerintah Orde Baru menekan sedemikian rupa agar potensi konflik tidak muncul ke permukaan.

Di era reformasi, di mana ruang kebebasan terbuka dengan lebar, kelompok fundamentalis-radikal muncul kepermukaan dengan mengambil panggung untuk menyebarkan ideologi mereka. Konflik dan kekerasan timbul di mana-mana, seperti diskriminasi, kriminalisasi, penyesatan agama/keyakinan.

Begitu juga dengan konflik yang mengarah pada tempat ibadah, seperti perusakan, problem perizinan, sengketa tanah, regulasi bernuansa agama, dan hubungan disharmonis antar umat beragama seperti isu penyebaran kebencian terhadap pemeluk agama lain.

Berbagai konflik dan kekerasan ini bukan hal yang aneh. Praktik ini bersumber dari kesalahan masa Orde Baru itu sendiri, di mana melalui konsep SARA, rezim Orde Baru menciptakan segregasi sosial sedemikian rupa. Kelompok yang satu dipisahkan secara sosial dari kelompok lainnya, sehingga tidak terjadi persinggungan yang berarti.

Masyarakat dilarang membicarakan isu SARA karena dianggap sumber konflik. Akibatnya, masyarakat hidup dalam ketidaktahuan satu sama lain. Masyarakat hidup dalam asumsi-asumsi etnik, mereka memandang kelompok lain dengan stigma, streotipe, dan prejudise. Padahal, ketiga term itu mengandung simplifikasi di satu sisi dan generalisasi di sisi lain.

Runtuhnya rezim Orde Baru telah memberi konsekuensi logis akan jebolnya segregasi tersebut, di mana konflik horizontal dengan mudah meledak di mana-mana, bahkan dengan pemicu yang sangat sederhana sekalipun. Masyarakat dipenuhi prasangka etnik, pada saat yang sama tidak ada sama sekali yang menghalangi tindakan berdasarkan prasangka itu. Maka konflik horizontal dengan penuh kekerasan mengatasnamakan agama wajar saja terjadi.

Apalagi dari segi perundang-undangan, praktik intoleransi masih menjadi problem serius karena adanya UU no.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang memberi peluang bagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap orang yang melakukan kegiatan keagamaan di luar agama resmi dengan dalih penghinaan dan penodaan agama.

Di samping itu, KUHP pasal 165a tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga memberikan justifikasi yang sama terhadap peluang terjadinya kriminalisasi atas nama agama. Jika UU ini tetap berlaku, niscaya praktik intoleransi menjadi sesuatu yang sulit dibendung.

Kesadaran Multikultural

Dalam konteks di mana praktik intoleransi menjadi pemandangan yang memprihatinkan di negeri ini, maka perlu upaya terus menerus untuk mendorong penguatan kesadaran multikulturalisme. Penguatan pemahaman multikulturalisme menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mengawal kebhinekaan serta menjadikannya sebagai potensi untuk membangun kebangsaan di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Langkah untuk mencapai itu semua ialah dengan memahami falsafah Bhineka Tunggal Ika. Di mana sikap multikulturalisme sebagai “habitus”, merupakan filosofi dan pengalaman yang telah dilakukan bangsa ini dengan sangat kokoh.

Multikulturalisme bukan sekedar wacana, melainkan praktik kehidupan sosial-politik, yang sudah mengakar kuat, bahkan menjadi jati diri bangsa. Falsafah tersebut semakin kokoh, karena diperkuat oleh Pancasila sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, membangun kesadaran multikultural merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara-bangsa (national state) yang mempunyai keanekaragaman.

Setidaknya hal ini karena, pertama, multikulturalisme dapat menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan basis pengakuan terhadap keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Sebaliknya, monokulturalisme hanya akan menumbuhkan intoleransi yang menyebabkan rapuhnya bangunan kebangsaan. Nilai-nilai kesetaraan dalam konteks kebangsaan akan menumbuhkan nasionalisme.

Kedua, multikulturalisme akan menumbuhkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak hanya mengangkat hak-hak komunitas, melainkan juga hak asasi setiap individu yang memberikan ruang kepada setiap individu lain untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinannya.

Ketiga, multikulturalisme dapat menjadi kekuatan kultural yang berfungsi untuk mengantisipasi konflik sektarian. Kesediaan untuk menerima pihak lain akan menghancurkan kecurigaan dan kebencian terhadap yang lain.

Setiap konflik yang bersumber dari kecurigaan dan kebencian, harus dibendung dengan kesadaran multikulturalisme untuk membangun kesadaran pentingnya kelompok lain sebagai potensi, bukan ancaman. Nilai-nilai multikulturalisme dapat berperan dalam membangun harmoni, baik dalam konteks kebangsaan, kemanusiaan, maupun relasi sosial.

Karena itu, membangun kesadaran multikulturalisme harus dihidupkan di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga-lembaga keagamaan yang bersentuhan langsung dengan umat. Jika tidak, akan sulit membendung praktik intoleransi yang terus muncul hingga tingkat global.