37859.jpg
Sumber Foto: http://www.mongabay.co.id
Lingkungan · 2 menit baca

Masyarakat Adat Sebagai Nadi Kehidupan Hutan Indonesia


Sejak Protokol Kyoto tahun 1997 gagal memaksa negara Amerika Serikat untuk meratifikasi penurunan konsentrasi gas rumah kaca, berbagai konferensi global mengenai perubahan iklim dunia mulai kembali digelar. Conference of Parties 21th (COP 21) United  Nation  Framework Convention  on  Climate  Change (UNFCCC) yang diadakan di Paris pada tahun 2015, menghidupkan kembali isu emisi karbon, kerusakan lingkungan, dan deforestasi hutan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi COP 21, menyatakan berkomitmen untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan mengatasi perubahan iklim dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan Konferensi Paris tersebut.

Masyarakat adat sejatinya telah bertahun-tahun hidup di dalam hutan dan turut serta menjaga keseimbangan sumber dayanya. Baik untuk sandang, pangan, maupun berburu, masyarakat sekitar hutan memiliki tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan. Adanya ketergantungan dua arah antar masyarakat dan hutan menjadikan pemanfaatan hutan bersifat melestarikan. Salah satu contoh pengelolaan hutan oleh masyarakat adat bisa dilihat di hutan Kaindea yang terletak di pulau Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hutan Kaindea memiliki fungsi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat adat setempat. 

Secara ekonomi, hutan sebagai pemenuhan kebutuhan pada  pangan  dan  papan  masyarakat. Secara sosial dan budaya, hutan sebagai tempat pertemuan masyarakat dan upacara adat. Selain itu, dalam Kaindea tidak  diperbolehkan  menebang  kayu  kecuali  mengambil  hasil hutan non-kayu seperti air nira, buah-buahan, umbi, rebung bambu, atau untuk kebutuhan pangan. Sementara untuk penebangan kayu, hanya diperbolehkan dalam kawasan hutan Motika atas seizin pemangku adat  dan  sepanjang  hanya  memenuhi  peraturan bersama yang  ditetapkan.

Hutan Kaindea merupakan  suatu  kawasan  yang  tidak  dapat  dipisahkan dengan   kehidupan   masyarakat adat.  Masyarakat   Wangi-Wangi,  khususnya   di   Mandati,  percaya  bahwa Kaindea adalah sarana  untuk  menegakkan kondisi  sosial  dan  hubungan  kekerabatan  sehingga  harus  dijaga.  Sebaliknya,  dengan  hancurnya Kaindea akan  mengancam  kesuburan  lahan  dan  ketersediaan  air sehingga  merusak  sistem ekologi, sosial ekonomi dan budaya. Masyarakat adat sangat peduli akan keselamatan hutan sebagai  milik  bersama.  Pandangan  tersebut  menyatakan  bahwa jika terdapat individu yang merusak hutan akan mendapat gelar sosial sebagai ”Mia dhao” (orang rusak).

Penelitian yang dilakukan oleh Forest Peoples Programme (FPP) memaparkan bahwa sejak rezim Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, belum ada kebijakan yang secara konsisten mengatur mengenai hak penguasaan lahan masyarakat adat. Undang-undang Kehutanan tahun 1999 yang mengatur mengenai sistem sentralisasi tidak searah dengan Undang-undang mengenai Desentralisasi tahun 1999, kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002, menjadikan penguasaan lahan semakin tumpang tindih dan masyarakat di sekitar hutan tidak memiliki kepastian (CIFOR, 2009). Belum lagi adanya konflik antara pengelolaan hutan dan kepentingan pembangunan oleh pemerintah. Masyarakat adat seringkali juga kesulitan mendapatkan izin penguasaan lahan dari pemerintah akibat birokrasi yang rumit (2009).

Deforestasi dan degradasi hutan telah menimbulkan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan kepastian penguasaan lahan hutan. Selain terpinggirkan, masyarakat juga tidak diberikan kesempatan edukasi mengenai undang-undang pengelolaan hutan serta peraturaannya.


Referensi Bacaan:

Arafah, Nur & Darusman, Dudung, dkk. Kearifan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kaindea Di Pulau Wangi-Wangi. Jurnal

Center For International Forestry Research (CIFOR). 2009. Pelajaran Dari Desentralisasi Hutan. CIFOR, Bogor Barat

Fauzi, Hamdani. 2013. Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial. Karya Putra Darwati, Bandung

Forest Peoples Programme. 2015. Dikutip dari http://www.forestpeoples.org/id/region/asia-pacific/indonesia

Larson, A.M. & Ribot, J.C. 2005. Democratic Decentralisation Through A Natural Resource Lens: An Introduction. Routledge, London