Ketik untuk memulai pencarian

Ihwal Dua Mata Demokrasi

Ihwal Dua Mata Demokrasi

www.pexels.com

Pemilu adalah bagian dari demokrasi. Agar pemilu menjadi sesuatu yang serius dan sungguh-sungguh, ia harus dibangun di atas pondasi demokrasi yang kokoh. Artinya, setiap peserta sama-sama mendapatkan peluang, sarana, juga kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Jika tidak, maka tujuan demokrasi tersebut tidak akan terwujud dengan ideal. Dipastikan, pemilu tersebut hanya akan menghasilkan penguasa yang jauh dari harapan rakyat.

Demokrasi dalam pengertian barat diterjemahkan sebagai kebebasan politik dan kebebasan ekonomi. Kebebasan politik berarti bahwa warga negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk bebas memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya .

Sedangkan kebebasan ekonomi memungkinkan setiap individu sebagai warga negara bisa melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan sarana dan peluang yang dimilikinya, tanpa ada batasan dan kontrol siapapun terhadap diri dan kegiatan ekonominya.     

Pengertian demokrasi ala barat di atas ternyata mengandung kelemahan di lapangan. Kebebasan politik dan kebebasan ekonomi hanya bisa dinikmati oleh individu-individu tertentu. Terbatas, hanya kalangan atas saja yang bisa mengecapnya.

Tidak semua individu dapat merasakan dua kebebasan tersebut. Kondisi demikian bermula dari kesenjangan yang luar biasa antarindividu dalam masyarakat.   

Memilih adalah Kebebasan dan Kehendak

Dari kata “pemilu” itu sendiri, kita bisa tahu bahwa pemilu adalah memilih. Seseorang memilih dengan berbagai kemungkinan yang ditawarkan dan disuguhkan untuknya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah; apakah setiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut dapat memilih?  

Jawabannya tentu, tidak. Pemilih adalah orang yang mempunyai kehendak. Ia pasti sudah mengetahuai apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki sesuatu sekaligus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan apa yang ia kehendaki. Artinya, dalam konteks ini ada hubungan antara kebebasan dan kehendak.

Hubungan antara keduanya telah menjadi perhatian seksi bagi para pemikir dan filsuf. Namun di sini, saya tak akan masuk pada wilayah perdebatan tentang kebebasan dan kehendak tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa kebebasan akan berubah menjadi perbudakan jika ada kesenjangan saat menikmatinya.


Follow Qureta Now!

Persis seperti apa yang diungkapkan Al-Jabiri dalam pendahuluan bukunya "Ad-Dimuqrathiyyah wa Huququl Insan" bahwa kebebasan rakyat hanya akan menjadi serupa eksploitasi dan perbudakan saja jika individu-individu di dalamnya hidup dalam keadaan yang didominasi oleh ketidaksetaraan.   

Coba sejenak pikirkan; apakah kebebasan yang dimiliki fakir miskin akan otomatis sama dengan kebebasan orang kaya? Apakah orang jahil dan bodoh memiliki kebebasan yang serupa dengan orang yang berilmu dan menguasai teknologi sekaligus?

Orang yang dalam kondisi lapar tidak mempunyai pilihan lain kecuali ia hanya menginginkan perutnya menjadi kenyang. Makanan pasti yang ia pilih. Demikian pula orang jahil dan bodoh, ia tak mampu untuk memilih. Ia juga tidak mengetahui apa yang ia kehendaki. Dan yang paling ekstrem adalah ia tak punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang ia kehendaki.         

Dari gambaran di atas, kita bisa mengambil satu titik terang bahwa pengertian demokrasi yang rakyat maksud, baik di negara kita atau negara-negara lainnya, adalah  persamaan. Persamaan dalam hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan dan segala bidang.  

Persamaan di ruang sidang pengadilan, di loket rumah sakit, di kantor TU sekolah, di kantor pajak, dan lain-lain. Dan itulah yang dimaksud  dengan demokrasi sosial. Rakyat hanya tahu dan mau hasil dari pemilu adalah demokrasi sosial.

Bagaimana Nasib Demokrasi Politik?   

Demokrasi politik atau dalam konteks ini adalah memilih pemerintah yang bertujuan untuk menghapus tirani penguasa, ketidakadilan yang semena-mena, serta pemihakan terhadap kaum borjuis. Dengan tercapainya tujuan tersebut, situasi dan kondisi ideal yang diimpikan -kehidupan yang aman, adil dan sejahtera- akan segera terwujud.  

Dalam demokrasi politik, ketika rakyat memilih pemimpin yang ditawarkan dan disuguhkan, asumsinya adalah mereka akan memilih sosok pemimpin yang mengerti keinginan dan tujuan mereka. Jika tidak sesuai dengan kehendak rakyat maka konsekuensinya adalah ia akan kehilangan kepercayaan dan otomatis terlempar dari kekuasaan.

Harapan rakyat adalah tercipta keadaan dimana mereka bisa hidup tanpa kecemasan ekonomi dan intimidasi politik. Mustahil mereka bisa hidup dengan nyaman, lepas dari kecemasan dan intimidasi tersebut  tanpa melawan keadaan tirani yang ada di dalamnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah; apakah demokrasi politik dapat mewujudkan harapan dan tujuan rakyat? Bukankah demokrasi politik adalah bentuk demokrasi yang hanya bisa dinikmati oleh para penguasa dan kaum borjuis?  Dan kita harus menolak dan memeranginya?

Jika kita melihatnya dengan kaca mata berbeda, demokrasi politik juga adalah sarana yang jika digunakan dengan baik akan sangat banyak membantu mengurai masalah-masalah sosial, yakni konflik antara kaum mayoritas dan minoritas.

Demokrasi politik juga merupakan sarana mutlak untuk penyadaran massa rakyat, yakni bagi kelas kelas tak berpunya; buruh, petani, pedagang kecil, tukang becak, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang benar merasakan kekurangan namun tak sadar dan tidak mengerti penyebab dan hakikat dari kekurangan tersebut.

Kaum tertindas yang dimarjinalkan oleh sistem harus memahami bahwa demokrasi sesungguhnya (keadilan sosial dan persamaan) tidak akan terwujud kecuali dengan perjuangan yang berorientasi pada tujuan. Dan satu-satunya jalan adalah melalui demokrasi politik.

Jelaslah sudah dari uraian di atas bahwa ada hubungan erat antara demokrasi sosial dengan demokrasi politik. Hubungannya bersifat dialektik. Demokrasi sosial tidak akan terwujud kecuali dalam lindungan demokrasi politik. Begitu juga demokrasi politik tidak akan tercipta dengan murni dan bersih, kecuali dalam kondisi demokrasi sosial yang teduh, aman dan nyaman.

Rakyat yang notabene sebagai kaum tertindas harus berjuang dalam dua jalan secara bersamaan. Pertama, berjuang untuk kebebasan publik melalui demokrasi politik sebagai sarana. Kedua, berjuang untuk tujuan akhir yang diinginkan demi demokrasi sosial sebagai tujuan (Al-Jabiri, Syura, 2013).       

Iip Rifai

Penikmat Kopi|Pengajar di Kampus CMBBS Banten|Peneliti di Omar Institute|Alumnus : Pasca UIN "SMH" Banten, SPK VI CRCS UGM Jogja, dan Sekolah Demokrasi Serang 2014]°

Comments

Untuk merespon artikel ini, Anda harus login atau register terlebih dahulu

© Qureta.com 2016