41180.jpg
https://utschoirulilyas.wordpress.com/
Budaya · 4 menit baca

Ideologi ‘Nuthul’ dan Mudahnya Berkata “Nanti Saya Kabari”

Pesan singkat masuk ke dalam Whatsapp saya, “Nanti saya kabari,” dari seseorang yang sedang saya harapkan kebaikan hatinya untuk menyisihkan waktu tidak lebih dari sepuluh menit.

Seseorang yang tiga kali saya sowan ke kantornya ndilalah selalu sedang keluar. Saya telpon dia, dan jawabannya cukup sopan, sambil tak lupa usai telpon saya akhiri, mengirim pesan di Whatsapp, “Nanti saya kabari.”

Nanti—siapa bisa menjelaskan skala waktu “nanti”? Satu jam lagi, satu hari lagi, seminggu lagi? Ketika hari sudah berganti tanggal, saya menunggu kepastian “nanti”, dan ternyata “nanti” cukup mudah diingkari. Saya telpon lagi. Jawabnya, dia sedang di luar kota. Telpon saya tutup.

Beberapa detik kemudian, ada pesan masuk ke Whatsapp saya, “Nanti saya kabari.”

Makhluk apakah “nanti” itu sehingga ia begitu mudah diucapkan tanpa bisikan moral untuk ditepati? Atas ketidakseriusan melayani rakyat, atas ketidaksungguh-sungguhan mengabdi pada negara, atas ketidakdewasaan mengoyomi pihak yang sesungguhnya menggaji mereka—para pegawai negeri itu sesungguhnya kepada siapa atau kepada apa mereka bekerja?

Tentu, itu semua bersifat kasuistik alias tidak bisa digebyah-uyah atau digeneralisir. Namun, dicermati dari nama profesi mereka—pegawai negeri—akan terbit pertanyaan: pegawai kok negeri? Nalar sehat pun gelagapan menemukan konsekwensi moral dari absurditas “nanti saya kabari”.

Absurd. Tumpang tindih. Misterius. Antara “pegawai” dan “negeri” terbentang jarak denotasi dan konotasi yang cukup jauh, bagaikan antara dunia nyata dengan alam barzakh. Diksi “pegawai” akrab dan identik dengan muatan sikap disiplin, profesional, tepat waktu, serta sejumlah standar obyektif kerja lainnya yang patut dipenuhi. Sedangkan negeri adalah kosa kata budaya, subyektif, sarat dengan konotasi-konotasi.

Beberapa kasus indisipliner pegawai negeri menunjukkan mereka tersedot ke dalam budaya kerja “alam kubur” yang penuh teka-teki, gaib, dan berkonotasi seram. Tidak ada obyektifitas. Yang terjadi adalah budaya subyektivisme “nanti saya kabari”. Budaya kerja yang mensyaratkan pihak yang dilayani harus memiliki iman yang tangguh.

Menyikapi budaya kerja alam gaib tidak bisa diselesaikan dengan cara uring-uringan. Yang pasti, saya berdoa, semoga arwah kesadaran mereka kembali ke jalan yang lurus—melayani rakyat sang juragan mereka.

Pegawai Kok Negeri 

Pegawai negeri, perpaduan diksi yang nyaman bagi mereka yang digaji rakyat, namun tidak cukup mudah diselenggarakan dalam tatanan rasionalitas kenegaraan. Kenyataannya, pegawai negeri adalah pegawai pemerintah, pegawai departemen, yang patuh, sam’an wa tho’atan kepada terutama juragan atasan mereka.

Mereka mengabdi dalam ruang gelembung yang tidak harus menjadikan layanan publik sebagai prioritas utama. Publik dan rakyat berada di gelembung yang lain. “Nanti saya kabari” adalah janji ala kadarnya, keluar dari gelembung birokratif, disampaikan kepada gelembung yang dihuni rakyat.

Gelembung birokratif itu adalah fardlu ain yang wajib dijaga keberlangsungannya oleh para penghuni birokrasi. Baik demi keamanan dan kenyamanan pribadi, atau siapa tahu dapat rezeki nomplok diangkat jadi Kepala Bagian, atau sambil ngintip-ngintip siap tahu kecipratan uang sisa anggaran.

Itu semua sama sekali tidak mengherankan, bahkan lumrah dan wajar di tengah tata kelola pemerintah yang bukan pemerinah, keputusan negara yang bukan negara, regulasi departemen yang bukan departemen, praktik pendidikan yang bukan pendidikan.

Memakai bahasa simbol yang sederhana: satu adalah semacam dua, seperti tiga, kayak empat, mungkin lima, dan bahkan satu adalah sembilan yang berwajah sepuluh.

Maka, budaya subyektivisme itu menjadi lebih dominan. Ini bukan soal kalau yang mudah bisa dipersulit mengapa dipermudah. Di tengah itu semua ideologi nuthul adalah panglima. Nuthul—mengambil keuntungan di depan mata walaupun sedikit, toh lama-lama menjadi bukit.

Hukum, Hukuman dan Perangkat Paling Purba

Presiden Jokowi silahkan menggelorakan peran melawan pungli. Namun, percepatan budaya pungli dan korupsi akan berbanding lurus dengan kecanggihan, kegigihan, keuletan, kewaspadaan pihak-pihak yang hendak diperangi. Apalagi perang yang digelorakan itu cukup mengandalkan perangkat hukum—perangkat paling purba untuk mencegah manusia agar tidak mencuri.

Hukum dan hukuman memang penting, namun ia bukan faktor penentu yang dapat mencegah agar setiap orang tidak mencuri. Pasal-pasal hukum berada pada strata paling bawah, paling materi, paling eksternal, mengingat setiap manusia sesungguhnya tidak memerlukan itu semua. 

Untuk tidak meludahi orang lain, kita tidak perlu menunggu keluarnya pasal tentang meludah. Untuk tidak menempeleng kepala tetangga, kita tidak usah membaca pasal tentang perilaku kekejaman.

Sebaliknya, tidak ada pasal hukum yang menganjurkan agar seseorang menolong orang yang diserempet truk. Tidak ada aturan hukum agar seseorang berderma kepada tetangga yang miskin. Apabila kita cuek saja terhadap janda tua yang tidak makan selama dua hari, hukum tidak bisa menjeratnya.

Pasal-pasal hukum itu, baik yang terkait dengan perbuatan baik maupun jahat, sudah terinstal dalam kesadaran nurani setiap manusia. Namun, di zaman yang katanya semakin edan ini, manusia memerlukan hadirnya perangkat-perangkat itu secara tertulis, lengkap dengan detail berapa tahun kurungan penjara.

Bahkan untuk sekadar menyantuni anak yatim, kita memerlukan motivasi dari seorang ustadz. Sebelum berbuat baik kita rajin bertanya supaya apa, agar apa, untuk apa, dapat apa dan seterusnya. Manusia modern semakin tidak percaya perbuatan baik sehingga harus jelas dan gamblang apa yang akan dia peroleh. Keuntungan yang dikehendaki pun jelas: uang melimpah.

Kalau ada saudara atau teman bertanya, “Mengapa Anda rajin berbuat baik? Ingin dapat apa sih?”—silahkan dijawab: “Nanti saya kabari!” []