417025_2733538780816_1327705658_32076170_1673317778_n.jpg
[http://perempuanmahardhika.blogspot.co.id]
Perempuan · 7 menit baca

Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa

Gerakan perempuan dimulai dari perjuangan buruh di New York bermula saat memasuki abad ke-20, di tengah-tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja. Kaum perempuan dari pabrik pakaian dan tekstil mengadakan protes pada 8 Maret 1857 di New York City. 

Para perempuan yang merupakan buruh garmen tersebut memprotes kondisi kerja yang sangat buruk dan tingkat gaji yang rendah. Para pengunjuk rasa diserang dan dibubarkan oleh polisi. Kaum perempuan ini lantas membentuk serikat buruh pada bulan yang sama dua tahun kemudian.

Gerakan-gerakan perempuan mulai bermunculan saat memasuki abad ke-20. Gerakan perempuan di Amerika mulai menjalin kerja sama dengan gerakan perempuan lainnya. Kerja sama ini dilakukan untuk saling memperkuat mereka dalam menyuarakan isu perempuan. 

Salah satu kemenangan kecil kaum perempuan di Amerika pada awal abad 20 adalah diterimanya amandemen XIX (Sembilan belas). Amandemen tersebut merupakan amandemen terhadap Undang-undang yang menjamin hak suara bagi semua orang dewasa tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Di tengah gelombang arus gerakan perempuan yang bermunculan di seluruh dunia, perempuan Indonesia pun mulai menyuarakan hasrat untuk “emansipasi nasional”. Untuk mencapai hasrat itu, dibentuk organisasi perempuan yang pertama yaitu Poetri Mardika yang didirikan tahun 1912. 

Di tahun-tahun berikutnya, sesudah Poetri Mardika berdiri, bak jamur di musim hujan, berkembang-biak organisasi perempuan. Majalah-majalah perempuan terbit dimana-mana, dengan isu-isu perempuan yang harus diperjuangkan pada masa itu. Pada tahun-tahun itu pulalah banyak muncul perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama-nama seperti “Putri Sejati” dan “Wanita Utama.”

Sesudah tahun 1920, dalam skala yang lebih luas dan besar kaum perempuan mulai mengorganisasikan diri menurut garis agama masing-masing. “Aisyah,”  seksi perempuan dalam gerakan-gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1917. 

Pada saat yang hampir bersamaan pula, didirikan organisasi-organisasi perempuan Katolik dan Protestan. Demikian pula di luar Jawa bermunculan organisasi-organisasi serupa: kaum perempuan di Maluku, Minahasa, dan Minangkabau mulai mengorganisasikan diri.

Walaupun masing-masing organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan namun secara garis besar masalah-masalah yang mereka angkat dalam organisasi hampir sama seperti masalah perempuan pada jaman itu. Soal pendidikan dan hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai seorang perempuan. 

Dalam banyak hal, sejarah gerakan perempuan Indonesia itu tidak terlepas dari gerakan nasional. Setiap partai atau organisasi nasional berusaha membangun sayap perempuanya sendiri, baik organisasi yang berhaluan nasionalis, Islam maupun kiri.

Sepanjang yang kita ketahui, tanda-tanda pertama pertama adanya perhatian sistematis kaum perempuan yang kebanyakan kelas menengah itu, berasal dari kalangan perempuan yang aktif dalam Sarekat Rakyat. Pada 1930-an mereka mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi politik buruh perempuan, menuntut peningkatan upah, dan lain-lain.

Salah satu di antara aksi-aksinya yang pertama dan paling penting adalah demontrasi mereka pada tahun 1926 di semarang, ketika mereka berdemontrasi dengan mengenakan “caping kropak” atau topi bambu menuntut perbaikan kondisi kerja buruh perempuan. 

Memang pada periode pertama gerakan perempuan Indonesia, berbagai ancam organisasi yang didirikan itu semuanya hanya bergerak pada tingkat daerah. Kegiatan mereka belum terorganisasi secara nasional.

Sepak terjang serta semangat para perempuan perintis tersalurkan melalui berbagai majalah yang mereka terbitkan. Dengan jalan demikian pula mereka berusaha untuk menyadarkan masyarakat meskipun masih dalam jangkauan terbatas kepada lapisan atas, tentang masalah masalah yang dipandang penting bagi kaum perempuan Indonesia pada waktu itu.

Akhirnya, setelah sepak terjang perempuan yang terus menguat dari tahun ke tahun maka dibentuklah Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928. 

Hampir tiga puluh organisasi perempuan hadir pada kongres ini. Dalam kongres ini dibentuk pula Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia (PPII).

Kongres Perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional berangsur-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. 

Sejak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan perempuan. Namun pada saat kependudukan Jepang tahun 1942, semua organisasi  perempuan Indonesia dilarang. Hanya ada satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang boleh hidup, yaitu Fujinkai.

Organisasi ini bergerak di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Hampir keseluruhan yang giat dalam organisasi ini adalah istri para pegawai negeri. Fujinkai merupakan salah satu organ yang digunakan Jepang untuk mengarahkan rakyat Indonesia berkerja secara suka rela demi kemenangan Jepang pada perang dunia ke-2. 

Pada saat itu juga gerakan-gerakan perempuan nasional, antara lain Gerakan Wanita Sosialis (GWS) bergerak di  bawah tanah dengan resiko banyak kaum nasionalis perempuan yang ditangkap dan dibunuh.

Sesudah Jepang kalah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan-dukungan dari kalangan perempuan. Lalu timbullah perhatian pada masalah-masalah perempuan yang belum pernah dibahas sebelumnya. 

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru lahir kala itu (1945), kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan pun berapi-rapi untuk menyokong cita-cita perjuangan nasional

Puncaknya pada bulan Desember 1945 kongres perempuan nasional diadakan di Klaten, dan kongres berikutnya di Solo tahun 1946. Kongres ini merupakan suatu federasi dari semua organisasi perempuan yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia dan tegas menyerukan tuntutan untuk hak yang sama, upah kerja yang sama, perbaikan hukum permainan, pendidikan untuk kaum perempuan, dan lain-lain.

Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan perempuan yang telah dibangun pada hari-hari perjuangan nasional dahulu, berangsung-angsur hancur. Namun pada tahun 1955 berbagai partai politik membentuk bagian perempuan masing-masing. Sejak dengan berkembangnya pengaruh PKI dan PNI yang berhaluan kiri, sejak akhir dasa-warsa 1950-an dua organisasi perempuan mulai memperoleh kedudukan penting, GERWANI dan Wanita Marhaen.

GERWANI berasal dari Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan. Para anggota ini umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideology, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Isteri Sedar dulu. Kaum perempuan dalam GERWIS umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka mempunyai hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam Isteri Sedar.

Awal mula GERWIS berubah nama menajdi  GERWANI bermula pada tahun 1954 ketika anggotanya mencapai 80.000 pada saat itu dan GERWIS memutuskan untuk lebih berencana menarik kaum perempuan dari kalangan massa. Sebagai keputusan ini , nama organisasi di ubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). 

Dalam kurun waktu itu GERWANI mengambil peranan aktif dalam kampanye-kampanye untuk pemilihan umum parlementer, dan berhasil pula. Empat orang anggotanya terpilih dalam pemilihan umum 1955 itu. Tahun 1956 keanggotaanya mencapai lebih dari setengah juta.

Terlepas dari massa anggota yang terus meningkat (tahun 1960 dikatakan telah mencapai 700.000), tahun 1961 anggota organisasi bahkan mencapai lebih dari satu juta orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. 

Kaum perempuan pada masa itu sangat tertarik karena aktivitas organisasi ini menyangkut kebutuhan sehari-hari dan juga menyangkut masalah pendidikan serta kesadaran untuk para perempuan agar bisa lebih maju.

Sudah sejak awalnya GERWANI sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja-sama dengan bagian perempuan Buruh Tani Indonesia, dan pada tahun 1961 diselenggarakan seminar khusus untuk membahas bersama persoalan mereka. 

Seminar ini membahas tentang hak kepemilikan tanah oleh kaum perempuan tani harus dijamin oleh undang-undang, wajib rodi yang berlaku di desa-desa harus dihapuskan, permasalahan pembagian harta waris, pemberian hak-hak perempuan untuk ikut serta dalam proyek-proyek masyarakat dan sikap diskriminasi terhadap perempuan mandul harus dihapuskan.

Hingga Januari 1964, Gerwani mengklaim punya anggota sebanyak 1.750.000 orang. Tak hanya itu, cabang-cabang Gerwani juga berdiri di hampir semua daerah.

Namun, pada masa peristiwa 1965, anggota Gerwani dan perempuan lainnya yang dianggap berafiliasi dengan PKI, menjadi sasaran kejahatan sistematis, antara lain:  pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan kekerasan seksual.

Gencarnya propaganda Soeharto membuat masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) murka luar biasa. Pemerintahan Soeharto menganggap GERWANI adalah underbow PKI yang harus segera ditumpas. Tahun 1966 GERWANI secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintahan yang berada dibawah Soeharto.

Pada masa kekuasaan Soeharto yang menyebutnya sebagai Orde Baru, pada masa Orde Baru hanya terdapat tiga organisasi yang mendominasi yakni, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK, walaupun ketiga organisasi tersebut berada dalam tubuh KOWANI sebagai suatu aliansi dari organisasi-organisasi perempuan. 

Dharma Wanita adalah organisasi istri pegawai negeri dan Dharma Pertiwi adalah organisasi istri anggota militer, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah. Keduanya adalah organisasi fungsional dengan keanggotaan otomatis mengikuti hirarki suami. 

Dharma Wanita merupakan perwujudan dari Ibuisme negara,karena Dharma Wanita terpusat dan Presiden RI sebagai pembina, sedangkan ketua Dharma wanita itu  sendiri adalah istri presiden RI. Hal ini memperlihatkan organisasi perempuan pada masa Orde Baru sangat dibatasi bahkan, diawasi langsung oleh Presiden dan para aparat birokrasi lain yang berkaitan dengan organisai perempuan pada masa Orde baru.

Setelah soeharto dengan Orde Barunya tumbang pada tahun 1998 memberi harapan baru terhadap pergerakan atau organisasi wanita yang telah dilemahkan bahkan dihilangkan pada masa itu. 

Di masa reformasi gerakan perempuan lambat laun bermunculan untuk membangkitkan semangat berorganisasi dan berpolitik kembali namun pergerakan perempuan masih terbilang lemah karena banyak perempuan yang masih belum bisa bangkit kembali dari masa-masa gelap Orde Baru. 

Perjuangan kesetaraan gender perlu mengalami revitalisasi. Perjuangan tersebut harus diletakkan apda konteks keadilan sosial yang lebih luas, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, atau agama. 

Dalam konteks ini, ketimpangan gender tidak hanya menjadi amsalah perempuan tetapi juga masalah semua anak bangsa. Demikian juga, masyarakat yang kerkeadilan gender tidak hanya menguntungkan perempuan tetapi juga laki-laki, karena majunya perempuan akan juga berimplikasi pada kemajuan seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan. 

Sumber Bacaan   

https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Perempuan_Internasional
http://sekitarkita.com/2005/12/337/
Saskia Wieringa, Kuntilanak Wangi : Organisasi-organisasi perempuan sesudah 1950
Pramudya Ananta Toer, de Pionier ( Amsterdam : Manus Amixi BV/NOVIB)
Vreede-de Stuers, op. cit., h. 89.
David Hindley, The Communist Party Of Indonesia 1951- 1963 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 19641), h.203.
Justus van der Kroef, The Communiest Party of Indonesia (Vancouver: 1965), h 215
jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/184/179