55971.jpg
Foto FB Madin Roudlotur Rohman
Pendidikan · 3 menit baca

Full Day School dan Kurang Kopi

Akhir-akhir ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari atau Full Day School pada tanggal 12 Juni 2017.

Permen yang terdiri dari 11 Pasal tersebut telah menjelaskan bagaimana aturan-aturan mengenai Full Day School tersebut, mulai dari kegiatan apa saja yang diajarkan dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Permen Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tersebut.

Di sisi lain, peraturan menteri yang menurut hemat penulis merupakan suatu inisiasi yang sangat bagus jika mampu diterapkan di Indonesia dengan baik, juga mengalami beberapa kendala yang masih sangat bertentangan dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya Madrasah diniyah yang memang biasa melaksanakan proses belajar mengajar pasca sekolah formal pada umumnya.

Kebijakan yang diberlakukan oleh Mendikbud kali ini memang menuai banyak pro dan kontra karena memang kondisi yang menyebabkan baik pihak yang pro dan pihak kontra tetap ngotot untuk mempertahankan argumennya.

Hal ini memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi Nawacita Presiden Joko Widodo tentang Revolusi Mental. Akan tetapi, implementasi untuk merealisasikan Nawacita tersebut masih dianggap belum tepat.

Beberapa organisasi dan Lembaga yang termasuk pada kelompok kontra, misalnya saja, adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Partai Politik yang menolak dengan tegas adanya Peraturan Menteri terkait Hari Sekolah ini, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Nahdlatul Ulama atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang merupakan salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dengan tegas menolak adanya Full Day School. Selain menolak adanya FDS tersebut, PBNU melalui Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga mengirimkan surat permintaan kepada presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan yang telah diterbitkan pada bulan Juni 2017 tersebut.

“Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat, PBNU meminta kepada presiden untuk mencabut kebijakan lima hari sekolah,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Gedung PBNU, Kramat, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 15 Juni 2017.

Tidak heran jika organisasi yang mempunyai massa terbesar di Indonesia ini kemudian menolak adanya FDS, karena mayoritas Lembaga Pendidikan yang dimiliki Nahdlatul Ulama adalah lembaga pendidikan yang menerapkan sekolah di sore hari atau sering dikenal dengan Madrasah Diniyah.

Madrasah Diniyah merupakan Lembaga Pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan di bidang keagamaan dengan maksud untuk membekali para siswa santrinya untuk menyeimbangkan kemampuan yang didapatkan di sekolah Formal.

Dengan adanya FDS, menurut beberapa Kepala Madrasah, ini meresahkan civitas yang ada dalam madrasah diniyah, seperti halnya salah satu madrasah diniyah yang ada di sebuah dusun kecil di wilayah Kediri Jawa Timur merasa dengan adanya FDS bisa memberi dampak negatif terhadap keberlangsungan proses belajar-mengajar yang ada di Madrasah tersebut.

“Bagaimana tidak, yang sekolah pulang jam 14.00 WIB saja untuk berangkat ke madrasah diniyah masih sering merasa kecapekan para santri, apalagi jika pulang pukul 16.00 WIB,” ujar Kepala Madrasah Diniyah tersebut.

Karena hampir di beberapa wilayah yang ada di Indonesia yang masih melaksanakan pendidikan ketika sore hari, khususnya Madrasah Diniyah adalah Lembaga Pendidikan milik Organisasi terbesar se Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga beranggapan hampir sama dengan PBNU yang menyebutkan jika anak belajar hingga sore hari akan cukup menguras tenaga dan pikirannya, kadang juga menguras kondisi psikis dan mentalnya. Apalagi anak yang masih dalam Sekolah Dasar, harusnya punya waktu bermain yang cukup juga untuk bersosial dengan teman yang lainnya.

Adanya kelompok yang pro maupun yang kontra dalam suatu kebijakan merupakan suatu hal yang biasa, karena yang pro maupun yang kontra mempunyai prinsip yang sama-sama dianggap benar oleh kelompok tersebut.

Akan tetapi, dalam sebuah kebijakan, tentu ada pihak-pihak yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, khususnya dari pihak pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah khususnya Kemendikbud harus mengambil sikap yang cerdas demi menjaga stabilitas bangsa khususnya di bidang Pendidikan.

Kemendikbud dan PBNU dalam hal ini sebagai salah satu kelompok yang pro dan kontra harus lebih intens dalam pertemuan, diskusi atau merumuskan bagaimana sistem pendidikan atau kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Agar menemui titik tengah yang lebih baik.

Jika antara kedua belah pihak tidak bisa dipertemukan dalam forum yang formal, mungkin kedua pihak bisa mengingat kembali ketika mereka masih dalam masa pemuda (mahasiswa). Warung kopi mungkin bisa jadi sebuah solusi untuk seksdar ngobrol demi keberlangsungan pendidikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini.

Jika dengan kopi para mahasiswa dan aktivis mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kampusnya, mengapa tidak bagi menteri dan jajaran elit lainnya untuk menyelesaikan masalah Bangsa kita tercinta?

Jangan sampai kebijakan hanya sebagai kepentingan sebuah kelompok individu semata tanpa menghiraukan suara-suara dari pelososk desa, tapi kebijakan yang benar-benar untuk memajukan pendidikan bangsa. Tentunya, kopi, warung kopi, dan manusia-manusia di warung kopi jangan sampai mengalami degradasi.