12881rohing.jpg.jpg
www.aljazeera.com
Agama · 7 menit baca

Etnosentrisme Isu Rohingya dan Konflik Agama

Dalam sejarahnya, kegagalan manusia dalam bereaksi positif terhadap perbedaan-perbedaan, baik yang konkret ataupun abstrak, seringkali memunculkan konflik antar golongan dan berbagai kepentingan.

Proses disosiatif dapat beroperasi pada varian yang lebih kompleks. Pertikaian komunal bisa muncul dari akumulasi isu politik, sosial, motif ekonomi, disparitas mayoritas-minoritas, sentimen etnosentrisme, paternalisme, bahkan agama. Menjadi ironi tatkala agama yang sarat dengan nilai-nilai kebajikan, agung dan suci menjadi warna penebal praktek pertikaian dan kerusakan peradaban antar manusia.  

Dimensi universal dan partikular dalam agama, sebetulnya menampakkan wujud keseimbangan antara idealisme dan realita. Antara ritual yang tauhid dengan relasi sosial. Antara kemanusiaan dan sisi primordialisme.

Tetapi friksi sosial yang sering terjadi agaknya telah memilih kecenderungan partikular yang eksklusif sebagai faktor pemantik. Klaim kebenaran tidak dibarengi oleh sikap empati dan saling menghormati antar pemeluk keimanan yang berbeda. Padahal pluralisme justru lahir dari perbedaan. Kalau semua sama, tidak plural namanya.

Bisa kita runut jejak pertikaian berbau agama atau sektarian satu persatu kebelakang. Kelompok ISIS di Suriah, Irak, dan Marawi, Konflik di Yaman, Pembelaan sistem kasta umat Hindu di India, Zionisme Yahudi atas pengusiran orang arab di Palestina, Perang Tiga Puluh Tahun Protestan-Katolik di Eropa di abad 17, konflik politis komunitas Protestan dan Katolik di Irlandia Utara, Moral Majority Jerry Falwell dan Christian Right di Amerika Serikat awal 1980-an, radikalis di Somalia, Sudan, Nigeria, dan Perang Salib.

Bahkan bisa sampai pada ranah sepak-bola, seperti rivalitas sengit pendukung klub Glasgow Celtic dan Rangers yang mewakili Katolik dan Protestan.

Sejatinya agama berisi pesan perdamaian dan kebajikan, namun seringkali dibawa-bawa sebagai panji solidaritas bahkan dalil untuk melakukan aksi kekerasan. Disinilah wajah paradoksnya.

Klaim-klaim kebenaran ajaran agama yang bersinggungan di ranah publik, terkapitalisasi primordialisme ekstrem dan etnosentrisme politik dalam skema disparitas mayoritas-minoritas telah membawa bangsa seperti Palestina, atau Rohingya di Myanmar sebagai masyarakat kelas dua, bahkan ilegal.

Berbeda dengan konflik paternalistik bangsa Palestina atas migrasi besar-besaran bangsa pendatang Yahudi Eropa, tiadanya pengakuan negara terhadap warga Rohingya yang secara beberapa generasi sudah mendiami tanah Myanmar, sebagai salah satu dari tiga jenis format kewarganegaraan menurut ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982, adalah faktor utama konflik terjadi.

Menurut Human Right Watch, isu paling kritis ini membawa implikasi praktek kepada suku Rohingya sebagai ‘resident foreigners’, bukan warganegara, yang otomatis menjadi subyek berbagai potensi pelanggaran seperti kebebasan ruang gerak publik, pembatasan dan diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, penyitaan properti secara sewenang-wenang, ditutupnya hak politik dalam bernegara, sampai aksi kekerasan fisik.

Pelapor khusus PBB dan UNHCR telah mendesak pemerintah Burma untuk meninjau kembali Undang-Undang Kewarganegaraannya, dan telah menawarkan pertimbangan bantuan finansial, teknis, dan hukum namun SPDC atau pemerintahan militer Myanmar selaku otoritas tidak merespon secara baik.

Rohingya menjadi nomaden di negerinya sendiri. Tindakan persekusi dan pembunuhan secara masif terjadi. Pengungsian seolah membawa dampak sosial yang ‘membebani’ negara. Berbagai stigma negatif dilekatkan pada orang-orang Rohingya, paralel dengan proses resistensinya atas potensi insiden-insiden fisik yang mungkin dan telah terjadi. Sejarah polarisasi komunal atas sentimen etnis sebenarnya sudah berlangsung lama di Myanmar.

Diperlukan sudut pandang yang transparan, proporsional, dan holistik dalam perkembangan konflik Rohingya. Pernyataan otoritatif dari Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi di media setidaknya menjadi acuan perspektif yang utuh berdasarkan data dan fakta. Kronologi konflik menahun ini menyiratkan permasalahan kompleks yang saling bertalian, dari faktor kewarganegaraan, ekonomi, sosial, politik, dan etnisitas.

Faktor agama kemudian lebih muncul sebagai peta identitas. Faktanya memang ada peran para Biksu seperti Ashin Wirathu dan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dalam konflik, yang lalu diasosiasikan sebagai wajah dari perwakilan ‘resmi’ umat Budha dan Islam. Upaya generalisasi ini turut membawa resonansi yang luas secara global. Kecaman keras sontak datang dari berbagai negara, khususnya negara-negara mayoritas muslim dunia seperti Turki, Iran, Chechnya, Malaysia dan Indonesia.

Isu agama lantas menjadi porsi utama. Upaya pemerintah dan beberapa pihak untuk tidak menyangkut-pautkan konflik Rohingya dengan sentimen agama atau etnis, agaknya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kondisi dalam negeri. Relevansinya tentu pada dinamika politik berbau SARA yang sedang marak saat ini.

Menolak ISIS sebagai representasi Islam dan para Buddhis nusantara dengan Wirathu membutuhkan sportifitas nalar yang konsisten. Menjadi absurd kalau empati dan reaksi atas derita Rohingya dilampiaskan ke Klenteng atau Candi Borobudur. Pun persekusi atas kaum mustadh'afin Rohingya, membuat kita menutup mata atas pengusiran kaum Syiah dan Ahmadiyah di dalam negeri bukanlah merupakan suatu sikap yang bijaksana.

Namun meniadakan sama sekali faktor agama bisa berarti menutup pintu upaya merekonstruksi lagi pemahaman agama yang paling esensial. Menyibak nilai tegas agama sebagai pembawa perdamaian, bukan sekadar ghirah yang parsial. Bahwa agama yang ‘hadir’ pada tragedi kekerasan, adalah bentuk lain dari absennya agama pada kemanusiaan.

Lalu bagaimanakah seharusnya peran agama dalam konflik dan kemanusiaan?

Kontradiksinya dengan Barat, sesungguhnya dalam Islam konsep humanisme adalah irisan yang lahir dari nilai-nilai teologis. Segala fokus kajian pada sisi akal dan budi manusia berasal dari pijakan teks-teks suci yang menjadi pedoman seorang muslim untuk hidup sebagai mukmin yang manusiawi.

Mengapa titik beratnya pada manusia, karena Allah memang mendelegasikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Islam hadir membawa misi ‘rahmatan lil ‘alamin’. Dan Tuhan melarang kita untuk berbuat kerusakan, apalagi membunuh sesama manusia. 

Pedoman larangan dan perintah untuk berbuat baik dapat kita jumpai dalam beberapa ayat, misalnya QS. Al-Baqarah: 177, An-Nisa’: 36-37, Al-An’am: 151, atau Al-Qashash: 77. Beberapa perintah untuk beriman dan beramal saleh sering ditemukan pada rangkaian satu ayat, semisal dalam QS. At-Tin, atau Al-‘Ashr.

Prinsip ‘Tauhid’ memberi pesan lain tentang nilai egalitarianisme dan kemanusiaan. Sebuah ajaran liberatif dari kondisi masyarakat pra-Islam yang jahiliyah, kebodohan dan kekosongan nilai-nilai humanis yang mentradisi dalam komunitas primordial. Islam lebih jauh dari sekadar nilai teologis, mengaplikasikan dasar tauhid dan moral pada transformasi sosial untuk menjawab tantangan-tantangan zaman sebagai sebuah risalah agung.

Agama idealnya menjadi solusi perdamaian jika dalam proses interaksi sosial para pemeluknya benar-benar menjalankan tuntunan nilai-nilai kebajikan universal yang humanis.

Tidak ada agama apapun yang mengajarkan keburukan. Ajaran Buddha sendiri sebetulnya sangat menekankan nilai kasih sayang dan cinta kasih (metta). Buddhisme tidak membedakan kelas atau kasta. Melarang penyebaran ajaran dengan senjata dan kekerasan, selalu mengingatkan karma.

Jika begitu, darimana sebetulnya sumber sentimen negatif mayoritas masyarakat Myanmar terhadap Rohingya?

Dihimpun dari beberapa sumber, kontravensi sosial antara suku bangsa Burma dan non-Burma sudah berlangsung cukup lama. Penaklukkan kerajaan Islam di Arakan yang sebelumnya sudah berdiri beberapa abad pada 1784 oleh Burman Raja Bodawpaya, dan gagalnya upaya untuk merebutnya kembali pada 1796, membuat hampir dua-pertiga penduduk muslim Arakan bermigrasi ke Cittagong. Sejak itu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk Rohingya mulai terjadi.

Dibandingkan dengan Muslim Burma dan Muslim India, kedudukan dan status sosial Muslim Rohingya relatif lebih sulit. Mereka adalah komunitas miskin yang rentan atas perselisihan, friksi, dan dislokasi.

Sebelum militer mengambil alih kekuasaan pada 1962, Muslim cenderung menyatu dengan penduduk bahkan sempat menempati posisi-posisi politik di pemerintahan. Dominasi mayoritas etnis Burma yang kebetulan beragama Buddha di kemudian hari melahirkan praktek-praktek diskriminasi.

Sebagaimana negeri pasca-kolonial, setelah merdeka dari Inggris proses persatuan dan pembentukan negara Myanmar menghadapi sejumlah tantangan berat. Perebutan hegemoni politik faksi-faksi Sosialis dan sejumlah jejak sejarah insiden fisik berbau rasial di pelabuhan Yangon pada tahun 1930 dan kerusuhan 1938 membuat proses asimilasi warga non-Burma kian menghadapi kesulitan. Ada beberapa pengalaman benturan-benturan tradisi yang kontras.

Dalam konteks friksi hukum agama dan budaya, misalnya tentang perkawinan campur dan hak waris tampaknya berdampak pada dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Campur oleh pihak kolonial atas desakan mayoritas karena ketakutan isu konversi agama dan hak waris perhitungan harta seorang isteri yang berbeda dengan tradisi Burma.

Boleh jadi proses hibridasi sosial sebagai efek logis dari kolonialisme masih menempatkan Myanmar, bahkan sampai saat ini, pada fase resistensi yang mengkhawatirkan. Proses asimilasi dan negosiasi akan stagnan jika sikap primordial dan etnosentrisme suku mayoritas masih terus berlangsung, bahkan dipertegas melalui pernyataan-pernyataan bernada rasial tokoh-tokoh agamanya.

Oleh karena itu reaksi Internasional menjadi salah satu faktor untuk memberi tekanan moral kepada pemerintahan Myanmar agar lebih persuasif dalam mengelola konflik Rohingya. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama memberi gambaran bagaimana ajaran Buddha seharusnya: “If Buddha happened, he would protect those brothers and sisters”.

Pernyataan ini penting agar opini generalisir konflik yang melibatkan oknum tokoh-tokoh Buddhis Myanmar dapat dilokalisir, bahkan direduksi menjadi kesadaran global akan nilai murni kemanusiaan yang universal. Sama halnya dengan upaya para perwakilan umat Buddha di Indonesia yang bereaksi senada, bahkan beberapa ikut turun ke jalan bersama elemen-elemen umat Islam sebagai bentuk protes.

Islam dalam praksisnya jauh-jauh hari telah menjelaskan dasar-dasar hukum ‘peperangan’ sebagai adab yang saat ini ditetapkan oleh semua negara sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI). Di QS. Al-Baqarah ayat 90 dan Al-insan ayat 8, misalnya, umat Islam berperang hanya dengan pihak yang memerangi, dan tidak boleh melampaui batas serta melindungi hak-hak pihak yang berperang termasuk adab memperlakukan para non-kombatan dan korban.

Sebagai bentuk pengejawantahannya, maka upaya diplomasi yang sudah dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk ‘double-track diplomacy’ lewat ‘formula 4+1’ dan bantuan-bantuan logistik kemanusiaan, sejatinya telah menjalankan nilai-nilai spiritualisme agama dalam upaya penyelesaian konflik secara elegan, bertahap dan efektif. Menurut hadist, berlaku adil kepada dua pihak yang berselisih adalah termasuk sedekah.

Semoga ikhtiar ini dapat membuka akses menuju proses perdamaian, dan menjadikan ibrah bagi kita agar tidak terjebak dalam cara pandang etnosentrisme sempit yang hanya menciptakan konflik, kerusakan dan matinya nilai kemanusiaan.

#LombaEsaiKonflik