ladyjustice.jpg
sumber: www.avoiceformen.com
Media · 3 menit baca

Dewan Pers-KPI Jangan Berisik, Ada Sidang Kasus Ahok!


Persidangan kasus Ahok berkenaan tuduhan penistaan agama tiba juga akhirnya. Diberitakan gelarannya akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini. Saat yang amat ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh pihak-pihak yang memperkarakan tapi oleh warga Jakarta dan publik umumnya. Namun, tentunya lebih dinantikan Ahok yang terpasung perkara ini sekian pekan lamanya.

Berbagai keperluannya juga telah dipersiapkan seksama. Mulai dari penentuan majelis hakim dan jaksa, tempat persidangan, batasan pengunjung, keamanan, hingga persiapan di luar persidangan. Semisal rekayasa lalu-lintas yang bersimpul dengan akses pengadilan dan seterusnya. Termasuk soal publikasinya yang menjadi kewajiban pemenuhan informasi bagi masyarakat luas.

Hanya saja, belakangan Dewan Pers dan KPI mengeluarkan himbauan agar persidangan cagub petahana itu tidak disiarkan secara live oleh stasiun televisi. Alasannya antara lain karena: ada bahaya besar –dapat berekses disintegrasi bangsa, akan memengaruhi hakim, bisa menghilangkan azas praduga tidak bersalah, memicu penghakiman dan sebagainya.

Kritik untuk Dewan Pers dan KPI
Tak sedikit kalangan yang menyayangkan himbauan tersebut. Keputusan dua institusi yang berkewajiban mengontrol sebaran pemberitaan dan penyiaran informasi agar sehat, akuntabel dan mendidik itu sudah amat terlambat. Bila tidak boleh menyebutnya patut dipertanyakan.

Dalih publikasi secara live persidangan Ahok berimplikasi terhadap azas praduga tidak bersalah misalnya, semestinya Dewan Pers dan KPI lebih peka menyikapinya sejak dini. Ketika indikasi penciptaan opini publik, lalu bersambut pressure sedemikian rupa hingga terhadap Presiden, pada awal-awal polemik ucapan Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut.

Implikasinya kemudian terciprat stigma bahkan penghakiman kepada Ahok dengan tudingan penista agama, jauh-jauh hari sebelum akhirnya masuk ranah hukum. Bukankah azas praduga tidak bersalah yang sejatinya menjadi pedang guna menebas upaya pelemparan stigma maupun penghakiman, tertanggalkan patah sepanjang perkara ini menggelinding layaknya bola baja di ruang publik?

Lagi pula gelar perkara kasus ini telah dilaksanakan terbuka meski terbatas, dengan melibatkan berbagai kalangan sebelumnya, sehingga merentang kesenjangan yang bukan mustahil juga akan mengakibatkan bias informasi jika persidangan urung tayang langsung. Belum lagi, profesi wartawan selaku ujung tombak pers memang tercatut sejak awal dalam kasus ini. Jangan heran bila kemudian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) turut menyesalkan sikap Dewan Pers itu.

Menjernihkan Apriori dan Prejudice Masyarakat
Kiranya himbauan, rekomendasi, larangan atau apalah yang dikeluarkan oleh Dewan Pers bareng KPI itu pun bukan solusi tokcer. Kendati disertai alternatif lain yang masih bisa diperankan media. Apalagi, penyampaiannya saat detik-detik menjelang persidangan.

Dewan Pers dan KPI mestinya lebih memilih sigap dan proaktif dengan menggandeng segenap media, dalam ikhtiar menjernihkan apriori dan prejudice masyarakat dengan intens, sejalan azas praduga tidak bersalah. Taruhlah mulai kasus ini telanjur menggelinding ke meja hijau, hingga gedok palu nanti. Itu tantangan sekaligus pertaruhan yang seharusnya diambil, saat telah kepalang basah.

Boleh-boleh saja media televisi menyiarkan secara langsung. Tetapi, perlu kesadaran tidak menyertakan selingan dialog yang menghadirkan narasumber tertentu di lokasi selama persidangan. Selain itu, kerelaan awak media menahan diri untuk tidak meminta komentar pihak-pihak yang sedang beracara terlebih menyangkut materi persidangan.

Dewan Pers dan KPI kudu senantiasa mengontrol keberimbangan pemberitaan yang bisa memengaruhi terbentuknya opini publik. Bagaimana pun, bukan hanya kelompok penuntut Ahok yang sedang menuntut keadilan, namun sang petahana sendiri mesti dihormati haknya mendapatkan keadilan.

Masyarakat pun hendaknya menginsafi hal itu. Persidangan hanya babak lanjutan, guna memperoleh putusan hakim dengan seadil-adilnya nanti. Dengan senantiasa mengedepankan azas praduga tidak bersalah, sebelum gedok akhir palu hakim. Dan para hakim tak perlu riskan apalagi takut menegakkan keadilan sesuai hati nurani dalam kasus ini.

Urungkan Niat Aksi Demonstrasi Pro-Kontra
Yang perlu digarisbawahi lagi, kesadaran bersama menjaga persidangan supaya berlangsung kondusif. Lebih mengademkan jika golongan yang pro maupun kontra, mengurungkan niat bahkan tak berpikir melakukan unjuk rasa ke pengadilan sampai persidangan terakhir kelak. Percayakan semua kepada jaksa, lebih-lebih hakim.

Para sedulur warga Jakarta membutuhkan ketenteraman menikmati rutinitas keseharian. Memang, kita bisa saja berdemontrasi secara damai, tetapi bukan mustahil tidak mengguratkan kekhawatiran masyarakat. Selebihnya, dengan positive thinking persiapkan diri untuk menerima apa pun putusan hakim.

Referensi bacaan: Tempo | Kompas | Jawa Pos