10309204_721137947943900_8680660701302948860_n.jpg
Ekonomi · 3 menit baca

Buruh Migran Indonesia di Tiongkok


Kemarin, ketika sedang menunggu bis di stasiun Ningbo, Zhejiang province, Tiongkok, saya dikagetkan oleh suara yang cukup lantang, “Buk, ibuk, dari Indonesia ya?” Saya terkejut dan menoleh, “iya,” jawab saya. Belum sempat meneruskan kata-kata, dia sudah bombarding saya dengan komentarnya lagi: “waduh buk, hati saya senang sekali, akhirnya bisa bertemu dengan orang Indonesia di Ningbo. Ibu sudah berapa lama bekerja di China? Majikannya orang apa? Kok boleh pakai kerudung? Gajinya berapa?”

Pertanyaan seperti itu sering terucap sejak kami pindah ke China dari UK, tiga tahun yang lalu. Saking seringnya, sehingga saya kerap menempatkan diri saya pada posisi mereka, sebagai pekerja domestik. Saya menjawabnya dengan santai, bahwa majikan saya adalah orang Australia, seorang dekan di Nottingham university dengan gaji standar. Lama kelamaan setelah kami akrab, mereka mengetahui bahwa orang Australia tersebut adalah suami saya.

Semakin hari semakin sering saya menemukan kenalan pekerja domestik (baca: Buruh Migrant Indonesia–BMI,) warga Indonesia yang bekerja di Tiongkok pada sektor domestik tanpa memegang dokumen resmi. Mereka masuk ke Tiongkok menggunakan visa turis yang hanya berlaku selama 3 bulan. Setelah itu overstayed. Mereka dikenakan potongan gaji selama 6-8 bulan oleh unregister employment agency.

Ketika mereka mulai berkenalan sesama  BMI yang gajinya lebih tinggi dari yang diperolehnya, maka mereka keluar dari majikan dengan harapan akan mendapatkan gaji seperti kenalannya tadi. Tetapi ketika kesadaran itu muncul, visa turisnya sudah habis dan keluar dari majikan hanya dengan memegang foto copy paspornya.

Tiongkok bukanlah negara penerima BMI. Di samping Tiongkok adalah negara berpenduduk terbanyak didunia, mereka juga mengutamakan kestabilan pengangguran yang ada di negaranya dengan lebih mengutamakan pekerja lokal dari pada mengimpor tenaga kerja dari Indonesia.

Bila polisi imigrasi maupun aparat pemerintah lainnya mengetahui ada majikan/employer yang memperkerjakan pekerja tanpa visa kerja, maka akan dikenakan denda RMB 100,000 (kurang lebih 200 Juta Rupiah). Si pekerja akan di-cleansing atau dimasukkan ke rumah pembersihan (kata halus dari penjara) dengan membayar denda plus membayar tiket pulang ke Negara asal.

Mengapa pekerja Indonesia disukai oleh orang Tionghoa di Tiongkok? Orang Indonesia penurut, manut dan tidak banyak cas cis cus serta melaksanakan perintah majikan dengan baik. Yang penting mendapatkan gaji lebih tinggi dari negara di mana mereka bekerja sebelumnya.

Kebanyakan BMI yang bekerja di Tiongkok memiliki kenalan agen gelap. Selain itu, mereka juga biasanya sudah memiliki pengalaman bekerja di LN sebelumnya. Modal bahasa Inggris yang pas-pasan menjadikan mereka pekerja yang memiliki nilai tambah, apalagi nilai tawar (harga) BMI lebih murah dibanding dengan pekerja asal negara Filipina. Meskipun pekerja asal negara tetangga tersebut, 99% tidak memiliki visa kerja yang resmi/undocumented seperti halnya pekerja asal Indonesia.

Keberadaan BMI di sana biasanya tidak tercatat di kantor perwakilan Indonesia yang ada di Tiongkok. Sebab itu, bentuk perlindungan yang maksimal tidak bisa diberikan, kecuali mereka dalam keadaan urgent dan menghubungi KBRI/KJRI ketika mereka tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Mislanya, mereka perlu surat perjalanan laksana paspor (SPLP) atau semacam surat pengganti paspor untuk keperluan kembali ke Indonesia.

Okelah, mereka membutuhkan pekerjaaan untuk membiayai keluarganya di Indonesia, untuk menyekolahkan anaknya agar lebih baik dari ibunya, untuk membayar cicilan rumah yang belum selesai, untuk membantu saudaranya yang sedang membutuhkan uluran tanganya. Tapi, sampai kapan?

Kebanyakan dari mereka bekerja di luar negeri dengan alasan ingin membebaskan diri dari kemiskinan yang selama ini menjeratnya; ingin mengobati sakit hati karena suaminya menikah lagi dan masih banyak alasan yang lainnya. Walaupun dengan begitu, secara sengaja mereka telah melanggar hukum yang berlaku di Tiongkok.

Pada saat badan masih sehat, tidak terasa bekerja hanya untuk menutupi kebutuhan utama “finansial” saja. Mereka tidak sempat memikirkan kesehatan mental, beban rindu kepada anak, saudara dan teman yang berada di Indonesia. Mereka memiliki keberanian dan tekad yang tinggi untuk keluar dari segala kesulitan. Mereka tidak mengutuk kegelapan tetapi rela mengorbankan dirinya untuk menjadi penerang dari kegelapan.

Bukan hanya itu, mereka juga adalah pemasok devisa dan remitansi Negara. Mereka “breadwinner” keluarga yang tidak mengharapkan adanya balas jasa. Mereka “the lifter” keluarganya agar bisa independent dan ketidak tergantung kepada jatah sosial dari pemerintah.

Mereka inilah yang perlu mendapatan perhatian dari kita semua yang peduli dan pemberi solusi.

Mungkin melalui G to G, status keberadaan mereka bisa dilegalkan sebagaimana para profesional dan kalangan yang menerima high skill program. Mungkin melalui training yang memadai, mereka bisa mendapatkan pembekalan yang diperlukan agar lebih memahami hak dan kewajibanya.

Mungkin dengan pembekalan seperti kesadaran menabung, koperasi dan pengetahuan menjadi wirausaha yang memadai, sekembalinya ke Indonesia bekal tersebut bisa menjadi kegiatan/usaha alternatif yang menghasilkan income, daripada kembali bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik.

Di samping wallahualam bissawab, dan hanya merekalah yang lebih mengetahui kemampuan dirinya sendiri dan hanya dirinya sendirilah yang memiliki kemampuan mengubah nasib dan masa depanya.