pengertian-komunikasi-politik_0.jpg
Politics
Politik · 7 menit baca

Berpolitik Licik ala Machiavelli


Bernegara, sebagai zoon politikon, merupakan sebuah tesis yang dikemukakan oleh Plato, bahwa manusia memiliki kodrat untuk hidup dalam masyarakat dalam nuansa sosial dan politik.

Berbicara mengenai negara memang mustahil untuk coba melepaskan diri dari diskursus filsafat politik: bagaimana negara dijustifikasi, bagaimana konsep negara yang ideal, siapakah yang harus memerintah dalam sebuah negara, serta bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara. Ide yang terakhir inilah yang akan kita bahas dalam tulisan yang singkat ini.

Niccolo Machiavelli (1469-1527), dalam Il Principle, sangat jelas menggambarkan realitas politik mengenai bagaimana suatu negara harus dijalankan serta bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan atau bahkan memperluas kekuasaan. Sebagai sebuah wacana politik diktatorial, Machiavelli mencoba mendeskripsikan secara jujur mengenai bagaimana kondisi moral para penguasa secara apa adanya.

Tidak diragukan lagi, hampir semua pemimpin di dunia pernah membaca pemikiran Machiavelli dalam Il Priciple ini. Kabarnya, Napoleon selalu tidur dengan buku ini berada di bawah bantalnya. Begitu pula dengan Hitler, Lenin, dan Stalin. Bennito Mussolini bahkan secara khusus mengkaji teks ini dalam karya tulis doktoralnya.

Machiavelli (1467-1527) adalah seorang Florence, yang ayahnya adalah seorang pengacara. Ia seorang ahli sejarah dan negarawan Italia juga merupakan tokoh pada Zaman Renaisance. Ajarannya yang sangat terkenal tercantum pada buku Discorsi Sopra La Prima Deca di Titus Livius (Discourses on Frist Ten Books of Titus Livius), 1521-1517 dan II Principle (The Prince), 1513.

Machiavelli tumbuh di bawah hukum anggota dinasti Medici yang mendapat gelar Lorenzo the Magnificent dari masyarakat Florentine. Zaman Lorenzo sering dilukiskan sebagai zaman Agustus dari Renaissance Italia. Lorenzo sendiri adalah humanis terhormat, penyair dan menjadi panutan seniman maupun kalangan terpelajar.

Pada saat itu Machiavelli adalah ahli teori dan figur utama dalam realitas teori politik yang sangat disegani di Eropa pada masa Renaissance.

Dua buku Discorsi Sopra La Prima Deca di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan II Principle (Sang Pangeran) awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara. Karya Machiavelli itu membuatnya dikenal sebagai seorang filsuf politik Renaissance.

Machiavelli dan Il Principle

Il Principle merupakan persembahan untuk Lorenzo “the Magnificent” Putra Piero Di Medici, yang bertujuan menarik perhatian Medici agar membebaskan Italia dari “orang-orang barbar” (Prancis dan Spanyol), yang kekuasannya “menyengat”—dalam kerangka kebesaran dan kehormatan negara Italia.

Menggalang kekuatan dan kekuasaan untuk mempersatukan daerah-daerah menjadi negara tunggal merupakan salah satu spirit dalam teks ini. Hal tersebut dilatarbelakangi pula oleh kondisi Italia masa itu yang masih terbagi ke dalam beberapa negara kecil yang terpecah-pecah.

Selain itu, Italia pada saat itu secara militer sangat lemah. Padahal dari segi kebudayaan, mereka berada di garda depan, terutama saat puncak masa Renaissance.

Dalam Il Principle atau Sang Pangeran, Machiavelli mencoba mendeskripsikan realitas politik pada masanya secara gamblang dan apa adanya. Il Principle mencoba menyingkapkan, dari sejarah dan peristiwa-peristiwa, bagaimana negara-negara dimenangkan, diselenggarakan, dan ambruk.

Italia pada abad ke-15 memperlihatkan banyak contoh semacam itu. Hanya sedikit penguasa yang absah; sementara paus-paus dalam banyak hal melindungi pemilihan dengan cara-cara yang licik.

Barangkali “kekinian” saya, atau kita, bisa mengapresiasi Machiavelli secara lebih baik, mengingat keberhasilan terpenting pada saat ini yang dicapai dengan cara-cara sebagaimana digambarkan dalam Il Principle; mengamankan keselamatannya sendiri terhadap serangan musuh, memperbanyak sekutu, menjajah dengan kekerasan dan dengan menipu, membuat dirinya dicintai dan ditakuti oleh rakyat, membuat pasukannya patuh pada perintahnya.

Selain itu, menghancurkan mereka yang dapat dan akan melukainya, memperkenalkan inovasi-inovasi baru ke dalam tradisi kuno rakyat, menjadi bijaksana sekaligus kejam, menjadi pemurah sekaligus liberal menghancurkan pasukan militer lama dan mendirikan yang baru, mempertahankan persahabatan dengan para raja dan pangeran sehingga mereka senang dapat memberikan keuntungan kepadanya dan takut untuk melukainya (Machiavelli, 2008: 62-63).

Machiavelli juga secara eksplisit menanggalkan pertimbangan moralitas yang menjadi kepedulian perilaku para penguasa. Ia banyak sekali dikecam karena pemikiran politik diktatorialnya tersebut, akan tetapi bagi saya, Machiavelli sendiri merupakan ekspresi sempurna pada masanya: tentang kejujuran intelektual sekaligus ketidakjujuran politik.

Semua itu terjadi sebagaimana pada kasus G30S—yang memiliki dampak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia—yang menandai berakhirnya masa kepresidenan Soekarno sekaligus bermulanya kekuasaan Soeharto.

Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Soekarno seraya melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. “Kudeta merangkak”—sebuah manipulasi sejarah, menuduh PKI menjadi dalang dari G30S.

Tentara Soeharto, dengan bantuan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (berdasarkan hasil sidang IPT 1965), menangkap satu setengah juta orang lebih; semuanya dituduh terlibat dalam G30S. 

Akhir 1965 sampai pertengahan 1966, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali—salah satu pertumpahan darah terburuk pada abad ke-20. G30S ini merupakan titik awal rangkaian kejadian berkaitan kelindan yang bermuara pada pembunuhan massal dan tiga puluh dua tahun kediktatoran.

Kemudian, di bawah Soeharto, anti-komunisme menjadi agama negara lengkap dengan segala situs, ritus, dan tanggal-tanggalnya yang sakral. G30S menandai adanya pemutusan imanen dengan pengetahuan yang telah dilembagakan dan meyakinkan orang-orang untuk mengafirmasi dan menjadi setia bahwa gerakan tersebut benar dilakukan oleh PKI. Celakanya itu semua halal dilakukan dalam pandangan politik Machiavelli!

Membaca Machiavelli, mengingatkan saya akan salah satu tokoh dalam epos besar Mahabharata. Sangkuni, seorang pewaris kerajaan Gandhara, kerajaan sekutu Hastinapura sekaligus paman kandung dari Kurawa. Ia merupakan tokoh penting dalam kisah konflik bersaudara antara Pandawa dan Kurawa. Ia bisa juga disebut sebagai penulis skenario konflik. Dengan kecerdasan dan tipu muslihatnya, ia berhasil memecah belah keluarga wangsa Bharata.

Salah satu kelicikannya dalam bidang politik adalah mengundang para Pandawa untuk bermain dadu. Tradisi kaum ksatria di India Kuno menganggap menolak undangan bermain dadu dari kerajaan lain merupakan suatu pantangan.

Oleh karena itu, Yudhistira sebagai raja menerima undangan tersebut. Singkat cerita, karena permainan telah “dimanipulasi” oleh Sangkuni, maka para Pandawa pun harus merelakan harta kekayaan yang sudah mereka pertaruhkan jatuh ke tangan Kurawa, termasuk harga diri dan istri mereka sendiri.

Kisah itu sedikit memberikan horizon lain yang senada dengan gagasan politik Machiavelli tersebut.

Selain kisah tersebut, bisa kita lihat bersama kesuksesan para pemimpin diktator ala Machiavelli itu di sepanjang sejarah. Hitler, Mussolini, Lenin, dan Stalin, merupakan sedikit gambaran bahwa politik diktatorial ini ternyata sering diterapkan di pelbagai kondisi masyarakat.

Tidak terkecuali juga di Indonesia, bagaimana the Smilling General, Soeharto mampu berkuasa dan melanggengkan kekuasaan hingga 32 tahun lamanya.

Meskipun demikian, kita tidak bisa semena-mena menyimpulkan bahwa  Soeharto juga mendaku Machiavelli sebagai “panutan” sebagaimana para diktator yang telah disebutkan sebelumnya. Namun dengan melihat sejarah yang ada, kita bisa menilik kesamaan antara strategi politik Soeharto dengan “pedoman diktator” ala Machiavelli ini.

Bila ditarik ke dalam kekinian kita, gagasan politik diktatorial ala Machiavelli tersebut agaknya sulit untuk diterapkan secara utuh. Sistem demokrasi liberal (baca: neo-liberal) sudah cukup mapan untuk digoyangkan oleh ideologi politik semacam ini.

Strategi-strategi politik yang penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat semacam ini akan sulit untuk menemukan tempat di dalam masyarakat yang sudah mulai berpikir kritis dan terbuka. Bumi yang kita pijak sekarang ini, sejatinya tidak lagi berada dalam kerangka oposisi biner: hitam-putih, lawan-kawan, baik-buruk, dan lain-lain, melainkan penuh warna seiring dengan segala kompleksitas di dalamnya.

Namun, bukan berarti penerapan itu mustahil sama sekali. Dalam masyarakat dengan kesadaran politik yang masih rendah, misalnya di daerah-daerah tertinggal, politik kotor semacam itu sangat dimungkinkan sekali.

Elite politik, dengan memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan publik, bisa saja melakukan politik tipu muslihat, seperti misalnya, memfitnah lawan politik dengan menggunakan isu-isu SARA seperti yang sedang ramai di bumi DKI Jakarta akhir-akhir ini.

Penutup

Saya memahami realitas politik pada masa itu, masa di mana cikal bakal Italia benar-benar terpuruk oleh kedigdayaan Prancis dan Spanyol. Tidak mengherankan bila Machiavelli, dalam buku-bukunya begitu sangat membara mengejawantahkan gagasan politik diktatorialnya yang begitu terlihat kotor serta bermuka dua.

Hal lain yang terbaca dalam pemikiran Machiavelli adalah upaya keterbukaan kajian intelektualitas sekaligus membuka kebobrokan situasi politik pada masa itu.

Selain itu, Machiavelli sebagai seorang praktisi politik pada masa itu mencoba menteorisasikan secara detail pengalaman-pengalaman empirisnya, dari mulai jenis-jenis pemerintahan dan bagaimana mereka dibentuk hingga sebuah nasihat politik berupa desakan untuk membebaskan Italia dari barbarisme.

Sebuah kajian politik yang sama sekali mengabaikan aspek moralitas merupakan gagasan pokok di dalam pemikirannya. Bahasa kepentingan disimbolisasi melalui sebuah gagasan, dan saya sungguh mengapresiasi kesuksesan seorang Machiavelli dalam meramu hal tersebut.

Melalui wajah teori politik, Machiavelli telah berhasil membuka tujuan praktisnya; yaitu karya lainnya yang lebih panjang dan detail, Discourses, yang ditulis pada tahun yang sama.

Untuk itu, diperlukan pembacaan lebih lanjut mengenai implikasi praktis dari gagasan diktatorialnya agar tidak mendapati pemahaman yang parsial serta mengawang dari pemikirannya secara keseluruhan.

Machiavelli tidak memiliki konsepsi mengenai kekuasaan yang absah (legitimate). Dengan mendobrak aspek moralitas dan agama, gagasan diktatorial ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keterampilan untuk merebut sebuah kekuasaan dalam sebuah kompetisi bebas.

Kecenderungannya pada gerakan rakyat tidak berasal dari ide tentang “hak-hak” (rights), namun dari pengamatannya bahwa gerakan-gerakan rakyat itu kurang begitu kejam, jahat, dan tidak terus-menerus dibandingkan dengan tirani.

Sumber Bacaan:
Machiavelli, Niccolo. 2008. Il Principle (Sang Pangeran). Terj. Dwi Ekasari Aryani. Yogyakarta: Penerbit Narasi