38955.jpg
rumahsyo.com
Agama · 5 menit baca

Berhaji untuk Palestina

Sepertinya tak ada satupun Rukun Islam yang tidak menyertakan anasir kehidupan sosial dalam pelaksanaannya. Syahadat, sebagai kesaksian 'individual' manusia di dunia untuk menuju akherat yang kekal, dapat pula berlaku sebaliknya; kesadaran akherat dalam segala model pencarian dunia oleh manusia, yang termasuk di diantaranya adalah implementasi bentuk-bentuk hablumminannas dalam atas-bawah-kanan-kiri segala aspek kehidupannya.

Shalat juga demikian. Malah pada masa Islam awal (Tariq Ali; 2004), selain menjadi kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allas SWT, shalat digunakan sebagai sarana saling bertukar informasi dan saling bertukar manfaat. Di situasi perang, shalat memainkan peran penting sebagai disiplin militer umat yang kebanyakan adalah masyarakat sipil tak terlatih.

Jika dinilai dalam kerangka gerakan politik modern, tentu shalat lima waktu –apalagi ketika itu dilakukan pada masa Islam awal, 15 abad silam— adalah konvensi sosial yang menakjubkan, sebab hingga sekarang pun, tak ada gerakan (sosial, politik praktis, militer, dll) yang bisa melakukan pertemuan kelompok hingga lima kali setiap hari.

Hal mencolok juga dapat kita temui dalam zakat dan puasa. Secara sederhana zakat berarti keharusan mengeluarkan –sebagian harta kita yang merupakan hak orang lain. Sedang puasa adalah keharusan menahan –hampir segala hal dari diri kita yang cenderung nirfaedah terhadap diri sendiri ataupun orang lain, seperti makan terlalu banyak, berbicara kasar, status nyinyir, cibir menyakitkan, olok-olok, dan sebagainya.

Barangkali hanya haji sebagai rukun terakhir yang punya porsi agak berbeda, setidaknya bila dilihat dari kalimat kompensasi ‘bagi yang mampu’ yang banyak kita temukan dasar literernya (bedakan dengan zakat; bagi yang berhak menerima). Sebab ini berita buruknya: tak semua orang diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan Rukun Islam ini.

Dalam bentuk ibadahnya, ia punya cakupan impersonal yang sangat universal dengan mempertautkan umat yang terbiasa pada ‘tradisi kecil’ lokalitas tertentu terhadap ‘tradisi besar’ Islam tanpa perlu lagi memandang sekat identitas, etnis, dan kelas. Semua melebur jadi satu dari awal hingga akhir dalam pelaksanaan haji, mulai dari rambut jagung, kulit hitam, mata sipit, postur tubuh kecil, logat medok, dan beragam pembeda lain.

Namun jika berkaca dari praktik haji, mungkin menarik jika kita ketengahkan keluhan Muhammad Abduh (1849-1905) berikut: "bahwa praktik naik haji telah berubah semata-mata menjadi tujuan keagamaan dan kehilangan kekuatannya sebagai medium bagi hidupnya semangat solidaritas Islam."

Dalam pernyataan simpatik Abduh tersebut diandaikan bahwa ada sistem nilai yang telah selesai dan baku, yaitu dampak sosial yang ia yakini sebagai ‘idea’ ibadah haji yang integral dengan sifat keilahiannya. Dengan demikian jika ada hilangnya kekuatan dalam solidaritas umat, maka itu adalah reduksi –untuk tidak menyebutnya kesalahan interpretasi— dari pemahaman nilai-nilai dasar yang seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap jamaah haji.

Kita bisa saja mendakwa, pernyataan Abduh tersebut kuat berpangkal dari khotbah perpisahan Nabi Muhammad SAW, yang menyerukan bahwa “setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan semua kaum muslimin itu adalah bersaudara”. Petikan pidato Nabi SAW untuk hidup bersama dan saling berdampingan tersebut (yang akhirnya menjadi dasar ibadah haji sebagai salah satu Rukun Islam) jelas meniscayakan sebuah kesadaran komunal.

Kesadaran tersebutlah yang menuntun sejarah peribadatan haji tak pernah lepas dari negosiasi-negosiasi politis. Seperti ditegaskan oleh Prof. Prof. Azyumardi Azra, penyelenggaraan ibadah haji tidak steril dari politik. Meski maksud Prof. Azyumardi Azra tidak dalam lingkup substansi ibadah, melainkan kritik terhadap Arab Saudi yang tak mau berbagi tugas dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, hal tersebut tak mengurangi kenyataan, bahwasanya ibadah haji memuat anasir politis sebagai implementasi sabda Nabi SAW, disamping tujuan utamanya menuju Allah SWT.

Meski terdengar pragmatis, saya meyakini, bahwa anggapan Abduh sangat relevan untuk mengkonstruksi ulang pemahaman umat Islam terhadap sabda Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji seharusnya menjadi salah satu wadah politis yang dapat mengelaborasi semangat kebersamaan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Sebab disanalah tempat dimana jamaah haji, yang merupakan mozaik dari berbagai keragaman memiliki peluang-peluang untuk bernegosiasi dan melakukan silang budaya antarperadaban, yang sangat mungkin mengarah pada penguatan komitmen bersama pada pembebasan kemanusiaan ketika salah satu saudara Muslim yang lain sedang dilanda kesengsaraan dan penindasan yang makin mencengkeram.

Awal abad 20 di Indonesia, semangat tersebut telah mengendap menjadi tuas perlawanan yang nyata oleh jamaah haji kita. Sebut saja mulai dari berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1908 dalam bidang sosial-ekonomi, Al-Moenir (1911) di lingkup penerbitan, Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Oelama (1926) di bidang sosial budaya keagamaan, serta Sarekat Islam (1912) yang merupakan kristalisasi SDI di bidang politik. Stimulus pemikiran dan pergerakan tersebutlah yang membuat kita dapat menghirup udara segar dari cengkeram kuat penjajah seperti sekarang.

Namun saat ini kita dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa ternyata ketika kita sibuk berkejar-kejaran dengan bangsa lain ke arah kemajuan, masih ada saudara kita yang belum lepas dari negara yang secara serampangan menyerang tetangga-tetangganya tiap hari, menentang resolusi Dewan Keamanan PBB, menduduki daerah-daerah yang secara hukum tidak dibenarkan untuk dicaplok, dan mengancam saudara kita itu dengan sirkus berdarah yang tambah hari tambah tak masuk akal.

Ketika pada kenyataannya sekarang PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) hanya menjadikan Palestina, dalam arti yang sesungguhnya, berada di bawah kontrol keras negara-negara Arab, dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sekilas hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan Arab Saudi, syahdan, jauh sebelum itu, jamaah haji Indonesia dapat membentuk formasi yang dalam usahanya telah berhasil memerdekakan sebuah bangsa dari kesengsaraan dan penindasan.

Rasanya tak sulit untuk mengulangi itu, jika memang kemalangan Palestina masih menjadi kemalangan kita juga. Tentu modal emosional yang sedemikian tak akan pernah bisa menjadikan jarak sebagai pemisah rasa kesamaan sejarah, nasib, nilai, agama dan pandangan.

Bagaimana jamaah haji kita mengekspresikan semangat solidaritas menjadi tuas moral untuk bergerak bersama, serta bagaimana cara ia menjadi katalis opini publik demi mempererat Ukhuwah Islamiyah dalam kesempatan berskala global tersebut adalah menjadi pertanyaan selanjutnya.

Barangkali, awal yang baik dapat dimulai dengan menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan hati nurani kolektif pada diri masing-masing jamaah, bahwa ada wacana kemanusiaan yang genting untuk mereka bawa dibalik tujuan keagamaan semata. Dengan begitulah ibadah haji bisa searah dengan Rukun Islam lainnya, dimana pertanggungjawaban sosialnya sesuai dengan luas cakupannya sebagai pergaulan akbar umat Islam.

Akhir kata, selamat menunaikan ibadah haji bagi yang saat ini diberi kesempatan, semoga menjadi haji yang mabrur, doakan kami yang ada di Indonesia, pemimpin-pemimpin kita, negara kita. Dan terutama sekali, saudara kita di Palestina.