Ketik untuk memulai pencarian

Antara Tenun Kebangsaan dan Politik Identitas

Antara Tenun Kebangsaan dan Politik Identitas

http://muhlukmankhakim.blogspot.co.id

Kehadiran Anies Baswedan (AB) dalam taklim bulanan Front Pembela Islam (FPI) tanggal 1 Januari 2017 menuai pro-kontra yang cukup besar. Namun dari pertemuan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa AB menghadiri acara itu dengan agenda politik. Berdasarkan video yang diunggah oleh komunitas Pecinta Habib Rizieq, saya akan berkonsentrasi pada beberapa hal yang mencuat dari sambutan AB dalam pertemuan tersebut.

Pertama, sangat jelas kehadiran AB di acara itu untuk menarik perhatian dan dukungan FPI dan pendukungnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menegaskan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jama'ah dan bukanlah seorang Wahabi, Liberal maupun Syiah seperti yang dituduhkan padanya. Penjelasannya tentang Jalur Sutra yang menurutnya lebih tepat disebut sebagai Jalur Rempah, yang menjadi topik bahasan dalam pertemuan itu semakin memperkuat identifikasinya dirinya dengan audiens yang dihadapinya.

Kedua, setelah menegaskan identitas dirinya, AB kemudian menggunakan istilah keagamaan yang khas guna menyampaikan kampanyenya, yaitu dengan menyamakan nomor urutnya sebagai calon gubernur dengan jumlah raka’at yg paling baik ketika umat Islam ber-witir. AB kemudian juga memaparkan programnya sebagai calon gubernur untuk menolak reklamasi yang dilaksanakan pemerintah DKI saat ini.

Hal menarik yang perlu menjadi sorotan adalah penjelasannya tentang “kenekatan” Partai Arab Indonesia (PAI) yang didirikan kakeknya Abdurrahman Baswedan. AB menggunakan istilah “nekat” dalam menjelaskan mengapa kata Indonesia dipakai oleh PAI yang didirikan tahun 1934, mengingat Indonesia saat itu sebenarnya blm ada. Kata ‘nekat’ ini dapat kita kaji lebih dalam lagi.

Pertama, pernyataan “nekat” ini bisa jadi terasa berlebihan karena bila dilihat dari catatan sejarah, sebelum PAI berdiri, sudah ada partai lain yang menggunakan kata Indonesia dalam namanya. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan tahun 1927. Lebih penting lagi, sudah terjadi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini tentu bisa dilihat sebagai penegasan identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa sekaligus kesatuan dari berbagai kelompok etnis yang menyuarakan sumpah tersebut.

Dengan demikian telah ada tonggak sejarah yang mengidentifikasikan eksistensi Indonesia sebelum PAI berdiri.  Ini berarti pula PAI sebenarnya berdiri dalam suatu kondisi dimana kelompok-kelompok etnis di Indonesia termasuk keturunan Arab di negeri ini telah dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Anthony Smith dalam "Nationalism in a Global Era: The Persistence of Nations". Jika dari akar rumputnya suatu kelompok masyarakat telah menumbuhkan dan mengembangkan sendiri narasinya sebagai sebuah bangsa, maka bangsa itu biasanya akan bertahan, terlepas ada tidaknya negara sebagai bentuk de jure-nya sesuai hukum internasional.

Follow Qureta Now!

Kedua, dua tahun sebelum PAI berdiri sebenarnya telah berdiri pula Partai Tionghoa Indonesia (PTI)- sebuah partai lainnya dari orang-orang keturunan yang sudah “nekat” mengusung nama Indonesia. Kedua partai ini memperkuat poin sebelumnya bahwa semua kelompok etnis di Indonesia saat itu merasa perlu untuk menyatakan dirinya sebagai bagian dari bangsa ini bahkan selama masih terjajah.

Terlepas dari tekanan yang dihadapi atau bentuk hubungan yang dimiliki oleh partai-partai ini dengan Pemerintah Belanda, keberadaan mereka menunjukkan bahwa politik identitas saat itu digunakan justru untuk membangun kebangsaan dan memperjuangkan kemerdekaan.

Ini kemudian dapat dianggap kontras dengan pernyataan AB yang menonjolkan peran PAI dan identitasnya sebagai seorang muslim Indonesia keturunan Arab yang Ahlussunnah wal Jama'ah. Pernyataan AB justru terlihat seperti menarik suatu alur "tenun kebangsaan" - meminjam istilah AB sendiri- yang mencuat seperti benang yang akan terlepas. Menjelang Pilkada seperti saat ini, memang lumrah seorang kandidat menggunakan politik identitas untuk meraih dukungan. Namun, hal ini bisa jadi menghasilkan beberapa kemungkinan yang mungkin belum tentu baik bagi bangsa ini.

Pertama, politik identitas yang digunakan AB dalam pertemuan ini bisa saja justru memperkuat sentimen bahwa selama ini umat Islam tertenggalamkan dalam ekonomi politik dunia maupun dalam politik Indonesia yang sejak kelahirannya telah berwarna sekuler (meskipun di dalam Pancasila tercantum sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa). Jika ini respon yang didapat, maka cara AB ini justru memperkeruh suasana bangsa akhir-akhir ini.

Maka dapat saja orang berpendapat AB tidak konsisten dengan apa yang dikatakannya sendiri tentang “tenun kebangsaan” dalam masa kampanye Pilpres tahun 2014. Seandainya tenun tersebut tetap penting baginya, mengapa AB tidak bicara bagaimana umat Islam menjaga tenun kebangsaan?

Mengapa, misalnya, AB tidak secara tegas mengatakan bahwa sebagai mayoritas di negara ini, umat Islam perlu menunjukkan sikap kebangsaan seperti yang PAI tunjukkan untuk menjaga keutuhan Indonesia yang juga diperjuangkan PAI sebelum Indonesia merdeka?

Sebaliknya, bisa jadi politik identitas AB adalah upaya merangkul audiensnya bukan hanya untuk kepentingan Pilkada tetapi juga untuk merajut “tenun kebangsaan”. Dengan asumsi bahwa sebagai pencetusnya, AB tentu ingat bahwa dialah yang memperkenalkan bahkan membangun kesadaran "menjaga tenun kebangsaan" itu di negeri ini.

Bisa jadi AB, dengan cara yang berbeda karena situasi yang dihadapi berbeda, melakukan taktik kakeknya dahulu yaitu menggunakan politik identitas guna menyuntikkan semangat kebangsaan Indonesia kepada kelompok tersebut. Bila nanti terpilih, AB kemudian akan merangkul FPI untuk memperkuat atau setidaknya tidak mengganggu kesatuan bangsa setidaknya di DKI Jakarta.

Namun, seandainya memang demikian agenda AB, perlu disadari bahwa massa yang dihadapi AB beda dengan yang dihadapi kakeknya. Saat itu orang Indonesia keturunan Arab yang kemungkinan besar semua beragama Islam mempunyai kepentingan sekaligus hasrat yang besar untuk menyatu dan “diterima” sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sedangkan massa yang dihadapi AB sekarang justru ada yang cenderung mencuatkan dirinya dari bangsa Indonesia yang beragam, dan bukan mustahil mempunyai keinginan untuk mengubah arah dan bentuk negara ini. Karena itu, AB dan timnya harus bekerja keras untuk tidak membiarkan tumbuh dan berkembangnya semangat yang bertentangan dengan semangat kebangsaan yang dihidupkan kakeknya dulu.

Namun, apapun yang sebenarnya menjadi agenda AB, sebagai rakyat Indonesia dan penduduk DKI Jakarta, yang kita harapkan tentulah integritas dan niat baik serta kerja keras AB sebagai calon gubernur dan gubernur jika terpilih nanti.

Harapan kita tentunya adalah bahwa apa yang dikatakannya dua tahun lalu tentang tenun kebangsaan dan politik identitas yang dilakukannya dalam pertemuan 1 Januari lalu itu, bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi justru saling mendukung demi kelangsungan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini. Semoga semua yang dikatakannya dua tahun lalu maupun yang beberapa hari lalu bukanlah kata-kata politis semata yang diucapkan semata sebagai pencitraan dan janji dari seorang politisi ulung.

Narwastuyati Mbeo

seseorang yang berharap bangsa ini tetap utuh sepanjang sejarah dunia | ibu rumah tangga, mahasiswa S3 Filsafat dan dosen Ilmu Hubungan Internasional

Comments

Untuk merespon artikel ini, Anda harus login atau register terlebih dahulu

© Qureta.com 2016